Usahakan Bantuan Komputer buat UNBK, 2018 Jangan Nebeng Lagi

JawaPos.com – Jumlah sekolah yang mendompleng saat pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer (UNBK) di Kota Delta tahun ini masih cukup banyak. Tahun depan Bupati Sidoarjo Saiful Ilah mendorong seluruh sekolah mampu menjadi penyelenggara UNBK. Dengan begitu, tidak ada lagi siswa yang harus menumpang untuk mengikuti ujian di sekolah lain.

Saiful mengatakan, konsekuensi dari target pelaksanaan UNBK 100 persen memang membuat beberapa sekolah harus menggabung dengan sekolah lain. Tahun ini ada 8 SMK, 13 SMA, dan 9 MA yang menggabung (lihat grafis). Kondisi itu tidak hanya terjadi di jenjang SMA sederajat, tetapi juga SMP.

’’Tahun depan kami mengusahakan bantuan komputer untuk SMP. Saya harap SMA juga begitu, mendapat anggaran dari pemprov,’’ kata Saiful saat meninjau pelaksanaan UNBK di SMAN 1 Sidoarjo Selasa (11/4).

Ada dua sekolah yang didatangi Saiful. Sekolah satunya lagi adalah MAN Sidoarjo. Dalam rombongan bupati itu juga ikut Kepala Cabang Dispendik Jatim Wilayah Sidoarjo Endang Widiastuti, Kepala Kementerian Agama (Kemenag) Sidoarjo Achmad Rofii, dan Sekretaris Dikbud Sidoarjo Tirto Adi.

Saiful merasa bangga karena keinginan pelaksanaan UNBK 100 persen untuk jenjang SMA, SMK, dan SMP sederajat di Sidoarjo akhirnya terwujud tahun ini. Meskipun SMA, SMK, termasuk madrasah aliyah (MA) kini telah diambil alih pemerintah provinsi (pemprov), tegas Saiful, seluruh lembaga pendidikan menengah atas itu tetap menjadi bagian dari Sidoarjo.

’’Saya datang ke SMAN 1 dan MAN Sidoarjo ini bukan untuk sidak, tetapi hanya meninjau. Ingin melihat anak didik warga Sidoarjo dalam mengikuti UNBK,’’ katanya.

Pelaksanaan UNBK di dua sekolah tersebut terbilang lancar. Tidak ada kendala yang cukup besar. Khususnya masalah sarana dan prasarana, teknis jaringan internet, maupun listrik. ’’Semua siswa sudah 100 persen menggunakan komputer. Tidak ada (siswa, Red) yang tidak masuk,’’ ujar Saiful, puas.

Dari lima ruang ujian di SMAN 1 Sidoarjo, Saiful menilai seluruh prosedur pelaksanaan UNBK sudah memenuhi standar. Masing-masing kelas diisi 34–35 siswa. ’’Saya berharap anak-anak lancar dalam mengerjakan soal,’’ tuturnya.

Begitu juga MAN Sidoarjo. Pelaksanaan UNBK hari kedua berjalan lancar. Baik dari sisi teknis maupun nonteknis. Seluruh siswa hadir tepat waktu dan tidak ada yang absen karena sakit. Para siswa terlihat konsentrasi mengerjakan soal matematika.

Kepala Cabang Dispendik Jatim Wilayah Sidoarjo Endang Widiastuti mengatakan, sejauh ini pelaksanaan UNBK hari pertama dan kedua terpantau tidak ada kendala. ’’Sejauh ini kami belum mendapatkan laporan (adanya kendala, Red) itu. Semua, alhamdulillah, lancar,’’ ujarnya.

Dalam pelaksanaan UNBK jenjang SMA/SMK sederajat, Sidoarjo memiliki tim help desk yang bisa mengontrol masalah teknis di setiap sekolah. Ketika ada kendala, tim help desk langsung bergerak cepat. ’’Saya rasa persiapan di setiap sekolah juga sudah sangat matang. Jadi, dalam pelaksanaannya tidak ada kendala,’’ lanjut Endang.

Soal beberapa sekolah yang masih bergabung dengan sekolah lain dalam pelaksanaan UNBK tahun ini, Endang mengakui bahwa mereka belum memiliki sarana dan prasarana yang memadai. Tahun depan dia menargetkan semua sekolah bisa menyelenggarakan UNBK. ’’Kami akan terus mengajukan bantuan komputer ke pemerintah pusat. Khususnya sekolah-sekolah yang minim fasilitas,’’ ujar dia.

Endang menambahkan, pengajuan bantuan komputer untuk jenjang SMA dan SMK dilakukan secara bertahap. Sebelumnya, pihaknya juga mendata kekurangan komputer di sekolah-sekolah. ’’Harapannya, ke depan memang pelaksanaan UNBK bisa satu sesi saja. Tetapi, itu butuh proses panjang. Yang terpenting, sudah tidak ada yang menggabung dulu,’’ katanya. ’’Tapi, kebijakan bantuan komputer juga bergantung pada Kepala Dispendik Jatim Saiful Rachman,’’ sambung Endang.

Begitu juga jenjang madrasah. Kepala Kemenag Sidoarjo Achmad Rofii mengungkapkan, seluruh madrasah diperbolehkan memanfaatkan dana bantuan operasional sekolah (BOS) dari pusat untuk pengadaan komputer. Dana BOS, tegas dia, memang bisa digunakan untuk kepentingan ujian nasional.

’’Kami memberikan dana BOS enam bulan sekali. Sebagian dana tersebut bisa dipakai untuk memenuhi kekurangan komputer,’’ ujarnya.