Ruang Gelap Bantuan Gaza, Akademisi dan Lembaga Kemanusiaan Beberkan Fakta Lapangan, Diplomasi, dan Krisis Akses

Diskusi Ruang Gelap Bantuan Kemanusiaan di Tengah Gencatan Senjata di FISIP UI. (Departemen HI FISIP UI)

JawaPos.com – Departemen Hubungan Internasional FISIP Universitas Indonesia bersama Human Initiative menggelar diskusi publik yang menyoroti tantangan besar penyaluran bantuan ke Gaza. Acara ini mempertemukan akademisi, lembaga kemanusiaan, hingga jurnalis untuk membedah hambatan struktural dan geopolitik yang selama ini jarang terlihat publik.

Diskusi bertajuk “Ruang Gelap Bantuan Kemanusiaan di Tengah Gencatan Senjata” itu diadakan di Auditorium Komunikasi FISIP UI dan menjadi bagian dari rangkaian solidaritas tahunan yang diselenggarakan kampus. Kegiatan ini menciptakan ruang refleksi mendalam tentang bagaimana krisis kemanusiaan Gaza berlangsung di tengah kondisi lapangan yang semakin memburuk.

Dalam sambutannya, Broto Wardoyo menekankan pentingnya solidaritas akademik yang tidak berhenti pada retorika belaka. Ia menggarisbawahi bahwa komitmen moral harus dibarengi aksi nyata sebagai bentuk dukungan terhadap krisis kemanusiaan yang terus berlangsung.

Sementara itu, Bambang Suherman dari Human Initiative menjelaskan empat tantangan krusial dalam menyalurkan bantuan ke Gaza. Ia menyebutkan hambatan akses, situasi keamanan, paradigma penanganan hilir, serta ancaman musim dingin sebagai sumber keterlambatan bantuan berbulan-bulan.

Indah Nuria Savitri dari Kementerian Luar Negeri RI memaparkan kompleksitas diplomasi kemanusiaan di Palestina yang menghadapi kerusakan fasilitas publik serta lebih dari 68.000 korban jiwa. Ia menegaskan tujuh fokus kerja Kemlu, mulai dari perlindungan infrastruktur hingga kerja sama multi-stakeholders yang menjadi kompas bagi bantuan Indonesia.

Diskusi ini kemudian menggali sisi gelap penyaluran bantuan yang jarang diungkap. Boy Mareta dari Human Initiative menggambarkan betapa kecilnya bantuan yang lolos saat KTT Cairo dengan hanya 12 persen dari Jordan yang dapat melewati pemeriksaan ketat. Hal ini menunjukkan betapa terbatasnya jalur masuk bantuan ke Gaza dalam situasi geopolitik yang memanas.

Muhamad Ihsan dari DT Peduli menambahkan bahwa pembatasan barang berbahan besi membuat banyak bantuan tidak bisa dikirimkan. Kondisi tersebut memaksa lembaga kemanusiaan melakukan prioritas ketat terhadap siapa saja yang dapat menerima bantuan secara langsung.

Titi Moektijasih dari UN-OCHA menekankan pentingnya upaya memastikan akses kemanusiaan tetap terbuka di tengah tekanan geopolitik. Ia mengingatkan bahwa menurunnya pendanaan global dan meningkatnya korban di kalangan relawan dan jurnalis menjadi tantangan serius yang tidak boleh diabaikan.

Dr. Prita Kusumaningsih dari BSMI mengungkapkan bagaimana pembatasan perbatasan serta perubahan kebijakan yang tiba-tiba sering menghambat lembaga kemanusiaan. Situasi ini membuat penyaluran bantuan membutuhkan pendekatan yang sangat adaptif di lapangan.

Dr. Hadiki Habib dari MER-C menyebut bahwa pembelian logistik langsung di Gaza sering kali menjadi pilihan paling aman meskipun biayanya lebih tinggi. Pendekatan ini dipandang sebagai cara untuk memastikan bantuan dapat diterima cepat dan tepat sasaran.

Dari sisi media, Harfin Naqsyabandy dari SCTV menjelaskan bahwa sejumlah bantuan Indonesia justru ditolak karena tidak memenuhi spesifikasi Israel. Ia menyoroti minimnya dukungan negara terhadap relawan sehingga menyulitkan proses dokumentasi kemanusiaan di lapangan.

Asra Virgianita dari FISIP UI menambahkan bahwa proses penyaluran bantuan tidak dapat dilepaskan dari dinamika geopolitik yang kompleks. Ia menekankan bahwa akademisi dapat mengambil peran penting dalam pemetaan aktor dan penyusunan strategi lapangan yang lebih terstruktur.

Ia menegaskan bahwa negara perlu hadir secara lebih kuat dalam memfasilitasi dan melindungi penggiat kemanusiaan Indonesia di lapangan. Hal ini penting untuk memastikan bantuan dipandang sebagai bagian dari hak asasi manusia dan bukan hanya respons jangka pendek.

Diskusi tersebut menegaskan kembali urgensi membangun kolaborasi yang lebih strategis antara pemerintah, lembaga kemanusiaan, akademisi, dan media. Para peserta berharap bahwa pemahaman bersama ini dapat memperkuat efektivitas bantuan di masa mendatang sekaligus membuka ruang refleksi tentang diplomasi kemanusiaan Indonesia.