FSGI Geram Lihat Kebijakan KDM, Minta Mendikdasmen Stop Pengiriman Siswa Nakal ke Barak Militer

JawaPos.com – Kendati telah menerima banyak dukungan masyarakat, program Gubenur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengirim anak-anak bermasalah ke barak militer juga tak jarang mendapat kritikan tajam. Usai Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) minta program dievaluasi, kini giliran organisasi guru Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) keras mendesak kebijakan ini dihentikan.

Sekjen FSGI Fahriza Marta Tanjung menyampaikan, pihaknya menolak kebijakan ini. Apalagi disusul dengan narasi adanya rencana guru "malas" juga akan dikirim ke barak militer. "FSGI menilai ini merupakan kebijakan instan, tidak menyentuh akar masalah, dan berpotensi tidak berdampak jangka panjang dalam perubahan perilaku," ujarnya, dalam keterangan resminya, Senin (19/5).

Dia menegaskan, ketiadaan dokumen yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan ini termasuk perencanaan, pembelajaran dan penilaian menunjukkan program ini tidak disiapkan dengan matang. Pasalnya, dokumen yang beredar selama ini hanya berupa Surat Edaran Gubernur terkait dengan Pembangunan Pendidikan di Jawa Barat melalui Gapura Panca Waluya.

Tak hanya itu, tidak adanya kurikulum, silabus, maupun modul ajar dalam kegiatan ini menimbulkan kekhawatiran jika nantinya siswa-siswa ini hanya menjadi kelinci percobaan. Mengingat, idealnya dalam sebuah proses pendidikan harus dilakukan dengan usaha yang sadar dan terencana.

"Jadi, tujuannya harus jelas, kurikulumnya sinkron dengan tujuan, silabus juga harus ada dan modul ajar juga harus disiapkan. Sehingga, bisa kemudian dilakukan evaluasi karena jelas apa yang mau diukur, instrumennya apa, kapan dilakukan evaluasi, serta bagaimana pengolahan hasil evaluasinya," paparnya.

Hal ini pun selaras dengan hasil pengawasan KPAI, yang menunjukkan bahwa program ini tidak disiapkan dengan matang. Sehingga tidak sesuai dengan marwah kegiatan pendidikan yang sesuai peraturan perundangan.

Dalam temuan tersebut, diketahui jika metode pembelajaran ternyata berbeda di dua lokasi yang diawasi. Kemudian, pelaksanaan pembelajaran tidak jelas karena perbedaan jenjang pendidikan peserta. Akan tetapi, mereka tetap dijadikan satu.

Soal rekrutmen peserta juga disebut tidak jelas karena ketidakseragaman proses rekrutmen yang dilakukan, bahkan ada siswa yang memperoleh ancaman tidak naik kelas jika tidak ikut program. Selain itu, dalam pelaksanaan kegiatan ini ternyata minim pemahaman perlindungan anak.

Atas dasar hasil pengawasan KPAI tersebut, FSGI menilai, sudah seharusnya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab terhadap pendidikan dasar dan menengah segera melakukan monitoring dan evaluasi. Hal ini seperti yang diamanatkan Perpres Nomor 188 Tahun 2024.

"Kami meminta Menteri Pendidikan Dasar Menengah agar segera mengambil tindakan dengan menghentikan pengiriman siswa nakal ke barak militer di Jawa Barat. Karena kegiatan ini tidak memiliki landasan psikologis dan pedagogik yang jelas," tegasnya.

Ketua Umum FSGI, Fahmi Hatib menambahkan, selama ini, sekolah sejatinya telah memiliki program pembinaan dan pelatihan bagi siswa. Seperti Latihan Dasar Kepemimpinan Siswa, Pramuka, UKS, PMR, dan lainnya.

Oleh karenanya, apabila program ini dianggap kurang berhasil, maka sudah semestinya dievaluasi terlebih dahulu. Bukan serta merta harus dibawa ke barak militer. "FSGI menilai TNI bukan satu-satunya instansi yang bisa diajak kerjasama dalam pembinaan kesiswaan, banyak instansi yang akan dilibatkan seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPAPP), Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Kwarcab Pramuka, BNN, Kepolisian dan instansi terkait lainnya. Jadi, sekolah tetap menjadi pusat pembelajaran dan pembinaan kesiswaan," paparnya.