Sekolah Rakyat Siap Digelar di 53 Titik, Pendidikan Berbasis Asrama untuk Anak Miskin Ekstrem

JawaPos.com - Pemerintah akan memulai penyelenggaraan Sekolah Rakyat di 53 titik wilayah kantong kemiskinan sebagai bentuk komitmen nyata dalam menyediakan pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem. Sekolah ini dirancang berbasis asrama dengan sistem pembelajaran yang fleksibel. Rencananya akan diperluas hingga 200 titik pembangunan fisik di tahun ini.

Rabu (30/4), Presiden Prabowo Subianto memanggil menterinya untuk membahas soal sekolah. Seusai rapat, Menteri Sosial Syaifullah Yusuf menyampaikan bahwa seluruh persiapan telah dilaporkan kepada Prabowo dan akan ditindaklanjuti sesuai arahan.

"Presiden meminta agar penyelenggaraan di 53 titik dilakukan dengan perencanaan yang matang. Mulai dari tahap rekrutmen siswa, pelaksanaan belajar, hingga kelulusan," katanya.

Pria yang akrab disapa Gus Ipul ini menegaskan bahwa Sekolah Rakyat menyasar keluarga di desil 1, yaitu kategori miskin ekstrem, dan rekrutmen siswa harus dilakukan secara ketat tanpa penyimpangan. Lebih lanjut, menurut Gus Ipul, Kementerian Pekerjaan Umum tengah meninjau kemungkinan penambahan lokasi di luar 53 titik tersebut.

Di sisi lain, pemerintah juga menyiapkan pembangunan fisik Sekolah Rakyat di 200 lokasi tambahan yang memenuhi syarat, seperti ketersediaan lahan dan berada di wilayah dengan basis kemiskinan tinggi. Dari sisi teknis pendidikan, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti menjelaskan bahwa kurikulum Sekolah Rakyat tetap mengacu pada capaian pembelajaran seperti sekolah formal, namun menerapkan pendekatan yang lebih adaptif.

"Kami gunakan sistem multi-entry dan multi-exit. Artinya siswa bisa masuk kapan saja sesuai kesiapan mereka dan tidak harus memulai dari kelas satu," kata Mu'ti.

Dengan sistem ini, siswa akan belajar sesuai kemampuan dan latar belakang pendidikannya, memungkinkan percepatan belajar bagi yang mampu menyerap materi lebih cepat. Seluruh siswa akan tinggal di asrama untuk menunjang proses pembelajaran secara menyeluruh.

Sementara itu, rekrutmen guru, kepala sekolah, dan tenaga kependidikan akan dilakukan melalui skema ASN dan P3K oleh Kementerian Dikdasmen, dengan koordinasi lintas kementerian agar kebutuhan tenaga pengajar terpenuhi sesuai standar. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar menambahkan bahwa program ini merupakan bentuk kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy).

"BPS menyediakan data yang digunakan untuk memetakan lokasi-lokasi prioritas. Berdasarkan SUSENAS dan DTSN, 53 titik awal Sekolah Rakyat telah terbukti berada di wilayah kantong kemiskinan dengan banyak anak usia sekolah yang tidak bersekolah," ungkap Amalia.