Berbeda dari Tahun Lalu, PPDB Jalur Zonasi di Jawa Timur Bukan Lagi Berdasar Jarak Lingkup Zona Kabupaten

JawaPos.com - Agak berbeda, Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jalur zonasi SMA/SMK di Jawa Timur tahun ini bukan lagi berdasarkan jarak lingkup zona kabupaten.

Hal tersebut karena kebijakan baru Dinas Pendidikan (Dispendik) Jawa Timur yang mengubah ketentuan jalur zonasi.

Jika sekiranya pada tahun-tahun sebelumnya jalur zonasi berdasarkan jarak lingkup zona kabupaten/kota, pada tahun 2024 ini zonasi ditentukan berdasarkan zona kelurahan/desa.

Perubahan tersebut berdasar pada Keputusan Sekretaris Jenderal Kemendikbud Ristek RI Nomor: 47/M/2023 mengenai Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021.

Baca Juga: Menhan Prabowo: Indonesia Harus Kejar Penguasaan STEM

Terkait hal tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Jati, Aries Agung Paewai menjelaskan jika perubahan kebijakan zonasi harus segera disosialisasikan oleh Dinas Pendidikan dengan melibatkan Kemenag, Dinas Kab/Kota dan Cabang Dindik pada masing-masing wilayah.

“Kita ingin informasi PPDB di tahun 2024 ini tersampaikan dengan baik kepada masyarakat. Adanya perubahan kebijakan zonasi ini juga diharapkan masyarakat bisa memahami,” ucapnya seperti dikutip Radar Surabaya.

Lebih lanjut, Aries pun menyebutkan terdapat lima poin penetapan wilayah zonasi pada PPDB Jawa Timur tahun ini.

Pertama, penetapan wilayah zonasi pada tingkat SMA/SMK tidak bisa dilakukan per satu wilayah kabupaten/kota.

Baca Juga: Laba, Aset, Saham, Dividen dan semuanya kinclong, Duo Bank BUMN Terus Pecahkan Rekor Harga Saham Tertinggi Dalam Sejarah!

Kedua, penetapan wilayah zonasi tingkat SMA/SMK pada satu wilayah kabupaten/kota akan dibagi menjadi  beberapa wilayah zonasi.

Diantaranya adalah wilayah zonasi dalam, wilayah zonasi luar yang berbatasan dalam satu kabupaten/kota, dan wilayah zonasi luar yang berbatasan antar kabupaten/kota.

Ketiga, penetapan wilayah zonasi akan dilakukan hingga wilayah administrasi terkecil, yakni pada tingkat kelurahan/desa.

Keempat, penetapan wilayah zonasi akan berdasarkan sebaran sekolah dan domisili para peserta didik.

Terakhir, penetapan wilayah zonasi akan menggunakan pendekatan jarak sekolah ke wilayah administrasi terkecil domisili peserta didik dan wilayah administrasi.