Muhammadiyah Menilai PTM Terbatas Terlalu Dipaksakan

JawaPos.com - Kasus Covid-19 terus mengalami kenaikan yang disebabkan oleh klaster mudik lebaran 2021. Atas hal tersebut, kebijakan yang sudah dibuat pun harus kembali dikaji ulang agar tidak menimbulkan penyebaran yang semakin luas.

Salah satunya soal kebijakan pembelajaran tatap muka (PTM) secara terbatas. Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir menilai bahwa kebijakan tersebut terlalu dipaksakan apabila dijalankan di tengah pandemi seperti ini.

"Khusus di bidang pendidikan, penting ditinjau ulang kebijakan untuk mulai membuka sekolah offline dalam suasana pandemi yang kian meningkat saat ini," ujar dia melalui keterangan resmi, Minggu (20/6).

Hak anak maupun guru dan tenaga kependidikan perlu dilindungi dengan sebaik-baiknya dalam kondisi sekarang. Seraya dicarikan dan diterapkan langkah-langkah kreatif, inovatif, dan terobosan dalam penyelenggaraan pembelajaran online yang tepat sasaran. "Disertai kesungguhan dan keterlibatan aktif semua pihak, termasuk tanggungjawab orang tua dan masyarakat," ujarnya.

Kemendikbudistek serta lembaga pendidikan di Indonesia pun turut diminta untuk membuat kebijakan yang melihat semua aspek. Selain itu, institusi keluarga diharapkan peran dan tanggungjawabnya dalam mensukseskan pembelajaran online. "Sejatinya kewajiban mendidik itu berada pada orang tua," kata Haedar.

Khusus bagi anak-anak yang di lingkungan keluarga yang terbatas fasilitas untuk belajar secara online, Kemendikbudristek dituntut kebijakan dan langkah terobosan yang memberi solusi bagi anak bangsa yang terbatas kondisinya itu.  "Hal itu sebagai wujud kewajiban konstitusional pemerintah kepada anak terlantar dan orang-orang miskin yang harus ditanggung oleh negara," tegasnya. (*)