Menteri PAN-RB dan TNI Tegaskan ASN dan Prajurit Netral selama Pemilu 2024

JawaPos.com - Pidato Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri terkait kekhawatiran pelanggaran netralitas aparatur negara mendapat respons sejumlah pihak.

Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi (Men PAN-RB) Abdullah Azwar Anas angkat bicara terkait prediksi peningkatan pelanggaran ASN dalam pemilu kali ini.

Menurut dia, risiko kenaikan pelanggaran ASN dalam Pemilu 2024 ini wajar terjadi lantaran jumlah pilkada lebih banyak daripada tahun lalu. Terlebih, pilkada juga akan dilaksanakan bersamaan dengan pilpres.

”Itu kan memprediksi, jumlah pemilihan tahun kemarin juga nggak sebanyak sekarang. Sehingga memang membutuhkan perhatian lebih,” ujarnya saat ditemui seusai melakukan pertemuan dengan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto di kantor Kemen PAN-RB kemarin (11/1).

Dia menegaskan, apabila terjadi pelanggaran netralitas ASN, dapat dilaporkan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Nanti KASN mengambil langkah cepat. ”Dan kami sudah sampaikan ke KASN untuk tidak segan-segan memberikan sanksi bagi pelanggaran netralitas ASN ini,” tegasnya.

Sebagai informasi, KASN memprediksi jumlah pelanggaran netralitas ASN pada Pemilu 2024 mencapai 10 ribu kasus. Jumlah itu naik lima kali lipat dibandingkan dengan Pemilu 2020 lalu.

Terpisah, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI Nugraha Gumilar menyampaikan bahwa instansinya sangat berharap Pemilu 2024 berlangsung damai. Dia menyatakan, seluruh masyarakat Indonesia tidak perlu ragu terhadap netralitas TNI.

”Panglima TNI telah menegaskan, TNI aktif dan keluarganya berkomitmen menjaga netralitas untuk menciptakan pemilu damai 2024,” imbuhnya. Bila ada isu yang berkembang dengan suara sumbang, dia memastikan bahwa itu adalah upaya memecah belah persatuan dan mengadu domba TNI dengan rakyat.

Belum lama muncul kabar Dandim 0726/Sukoharjo Letkol Czi Slamet Riyadi memberikan dukungan kepada salah satu pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres). TNI memastikan kabar tersebut tidak benar.

Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) IV/Diponegoro Kolonel Infanteri Richard Harison menegaskan hal itu. Menurut dia, ada pihak tidak bertanggung jawab yang menggunakan foto Letkol Slamet.

Menurut Kolonel Richard, temuan yang sudah dilaporkan kepada Bawaslu Sukoharjo itu telah diklarifikasi oleh Letkol Slamet. ”Pencatutan foto Letkol Czi Slamet Riyadi yang disandingkan dengan salah satu capres dan cawapres yang terpampang di baliho merupakan hoaks dan propaganda negatif,” kata dia. (far/idr/mia/syn/hen/c6/oni)