Wiranto: Kalau Tak Mau Medsos Dilemotkan, Masyarakat Jangan Sebar Hoax

JawaPos.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto memastikan tidak akan ada pembatasan media sosial (medsos) selama proses persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK) hari ini, Jumat (14/6). Namun, hal ini bisa dilakukan jika masyarakat pengguna medsos tidak menyebarkan hoax atau kabar bohong di medsos.

"Saya sudah berjanji kalau keadaannya cukup aman, tidak ada kegiatan medsos yang ekstrem, ya tidak akan diapa-apain. Ngapain cari kerjaan seperti itu, dan kemudian merugikan kepentingan masyarakat. Nggak mungkin," ujarnya di Gedung Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (13/6).

Wiranto menjelaskan, pembatasan medsos baru akan dilakukan jika ada indikasi kegiatan di dunia maya yang sudah mengarah pada gangguan keamanan nasional, seperti saat aksi massa 21-22 Mei lalu. Pasalnya pada saat itu, narasi yang beredar di medsos membangun opini publik yang menyesatkan.

"Pembatasan media sosial itu kemarin dilakukan karena lalu lintas di medsos sudah dianggap terlalu membahayakan keamanan nasional. Karena lalu lintas jadi liar, membangun opini publik, dari opini itu terbangun kekacauan," terangnya.

Atas dasar itu, pemerintah pada saat itu terpaksa menurunkan akses penggunaan medsos, demi kepentingan nasional. Namun, ketika ancaman itu sudah mereda, maka pemerintah pun langsung mencabut pembatasan medsos tersebut.

"Dan kami sudah minta maaf kepada pengguna medsos yang dirugikan, kami minta maaf," imbuh Wiranto.

Lebih lanjut, Wiranto berharap agar masyarakat ikut berpartisipasi dengan tidak menyebarkan setiap informasi bersifat hoax. Ia meminta masyarakat mengedepankan kepentingan negara dibandingkan kepentingan individu.

"Maka kalau tidak ingin dilemotkan, kalau tidak ingin diganggu lagi medsos itu ya kami mengharapkan masyarakat berpartisipasi. Jangan membiarkan hoax-hoax yang negatif, merusak, bohong, mengadudomba, itu dibiarkan berkeliaran di negara Indonesia," pungkasnya.