Publik Tidak Rela Penista Agama Jadi Gubernur

JawaPos.com - Kasus penodaan agama Islam yang menimpa Calon Gubernur (cagub) DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) berdampak buruk pada persepsi publik. Berdasarkan data yang dihimpun Lingkaran Survei Indonesia (LSI) masih banyak masyarakat tidak rela dipimpin seorang terdakwa penistaan agama.

Sebanyak 60,4 persen responden tidak rela Gubernur DKI terpilih adalah seorang terdakwa penistaan agama. Sedangkan 17,8 persen rela dan sisanya 21,8 persen tidak menjawab atau tidak tahu.

"Mayoritas tak rela dipimpin seorang terdakwa. Hanya minoritas yang tidak mempersoalkan status terdakwa," ujar Peneliti LSI Ardian Sopa di Graha Dua Rajawali, Rawamangun, Jakarta Timur, Selasa (17/1).

Sebanyak 56,7 persen responden menilai cagub nomor urut dua itu telah menodakan agama. Sementara yang bberpendapat tidak menista agama hanya 20,7 persen dan tidak tahu sebesar 22,6 persen.

Dari data itu, lanjut Ardian, pihaknya menemukan bahwa sebanyak 56,1 persen sampling tidak akan memilih pemimpin yang menista agama. Sedangkan 20 persen memilih dan 23,9 persen tidak tahu atau tidak menjawab.

Selain itu, Ardian juga mengungkapkan data mengejutkan lainnya. Ternyata mayoritas responden yang disurvei menginginkan gubernur baru.

Datanya, sebanyak 58,4 persen ingin punya gubernur baru, 26,4 persen tetap ingin gubernur lama dan 15,2 persen tidak tahu dan tidak menjawab. "Hanya minoritas yang ingin Ahok kembali memimpin," pungkasnya.

Untuk diketahui, teknik pengumpulan data dalam survei ini  memanfaatkan metode multistage random sampling. Jumlah responden yang dilibatkan sebanyak 880 orang dengan wawancara tatap muka menggunakan kuesioner. Survei dilakukan pada 5-11 Januari 2017 dengan margin of error sebesar lebih kurang 3,4 persen. (uya/JPG)