Logistik Pilkada Sudah 98 Persen Siap, Ketua KPU Afifuddin Berharap Hari Pencoblosan Libur Nasional

JawaPos.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) tengah mengupayakan untuk menjadikan hari coblosan pilkada 27 November 2024 sebagai libur nasional. Tujuannya, meningkatkan partisipasi pemilih, terutama mereka yang berlatar belakang pekerja.

Ketua KPU Mochammad Afifuddin mengatakan, pihaknya akan berkoordinasi dengan pemerintah agar mau menetapkan 27 November sebagai hari libur

Apalagi, pilkada akan digelar serentak di seluruh Indonesia.

"Tadi kita sudah berkoordinasi, surat juga segera kita kirim," ujar Afif di sela kunjungan kerja di Malang kemarin (9/11). Afif optimistis keinginan itu dikabulkan. Jika mengacu pemilu lalu, pemerintah juga menetapkannya sebagai hari libur nasional.

Terkait pelaksanaan pilkada yang tinggal 18 hari lagi, Afif menyebut kesiapan secara umum hampir seratus persen. Saat ini sebagian besar logistik pemilu untuk keperluan di TPS telah selesai diproduksi.

Di daerah-daerah terluar, logistik telah didistribusikan lebih awal. Tujuannya, mengantisipasi kendala cuaca dan geografis. Sedangkan di daerah perkotaan, distribusi mulai dilakukan sebagian. "Ya target di hari H itu sudah sampai di lokasi (TPS)," imbuhnya.

Afif memerinci, untuk bilik pemungutan suara, dari jumlah kebutuhan 1 juta lebih, sudah 100 persen yang diproduksi dan didistribusikan. Kemudian, 5 jutaan kabel tie juga telah selesai. Adapun tinta, kotak suara, dan segel, pengadaan sudah 100 persen. Namun, pengiriman baru 99,8 persen.

Kemudian, alat bantu tunanetra sudah 97 persen dan pengiriman telah mencapai 70 persen. Produksi sampul sudah 100 persen dan formulir 90 persen. ’’Jadi, secara keseluruhan, semua produksi itu sudah 98,63 persen dan pengirimannya sudah 84 persen,’’ ungkapnya.

Untuk menjamin keamanan logistik, KPU menempatkan aparat kepolisian secara melekat. Terlebih di daerah rawan seperti Papua. Sejumlah alutsista TNI juga telah dikerahkan untuk pengamanan.

Komisioner KPU Bidang Logistik Yulianto Sudrajat meminta jajaran daerah untuk cermat. Logistik yang dikirimkan ke TPS tidak hanya harus tepat waktu, tapi juga tepat jenis dan jumlahnya. ’’Maka, perlu tata kelola logistik yang baik,’’ ujarnya.

Pasalnya, setiap TPS memiliki jumlah pemilih yang berbeda. Sesuai aturan, jumlah surat suara harus sesuai dengan DPT plus surat suara cadangan 2,5 persen. ’’Itu harus pas agar nanti di TPS tidak terjadi kekurangan atau kelebihan surat suara,’’ jelasnya.

Karena distribusi logistik berbarengan dengan musim hujan, Yulianto meminta petugas untuk memperhatikan keamanan dari potensi kerusakan akibat air. (far/c7/oni)