Gaduh Pencoblosan di Luar Negeri, Ansor Minta PPLN Profesional

JawaPos.com - Pelaksanaan pencoblosan di luar negeri sudah berakhir pada Minggu (14/4). Namun pelaksanaannya mendapat sorotan. Semua itu dipicu oleh tidak sedikitnya warga negara tidak dapat menggunakan hak suaranya.

Gerakan Pemuda (GP) Ansor pun ikut menyoroti. Ketua Pimpinan Pusat GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas meminta Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) untuk bersikap profesional dan netral. Penyelenggara itu harus memberikan kesempatan kepada semua warga negara dalam menggunakan hak pilihnya.

"Dari video-video yang beredar terkesan panitia penyelenggara tidak netral, hanya mengakomodasi kepentingan pemilih tertentu. Hak demokrasi warga jangan dirampok," ungkap Yaqut Cholil Qoumas dalam keterangan persnya, Senin (15/4).

Pria yang biasa disapa Gus Yaqut itu menyatakan, semua warga negara mempunyai hak yang sama untuk nyoblos atau memilih. "Apa pun pilihannya, hak konstitusional warga harus dijamin. Bukan menghalangi. Ini ada ancaman pidananya, lho " tegas Yaqut.

Menurut Yaqut, dari peristiwa kekacauan pelaksanaan pemilu di beberapa negara, terkesan ada ketidakprofesionalan PPLN. Jika alasannya pemilih membludak, sejatinya panitia menyiapkan berbagai rencana antisipasi. Bentuk antisipasi itu terhadap segala kemungkinan, termasuk membludaknya pemilih di ujung waktu.

"Ada plan A, B, C dan seterusnya. Bukan lantas menutup TPS dengan alasan batas waktu habis atau sewa gedung habis. Sementara pemilih masih antre dan surat suara masih menumpuk banyak. Alasan kok kaleng-kaleng begini," kata Gus Yaqut.

Gus Yaqut memaklumi adanya pemilih yang marah karena hak pilihnya seperti dirampok panitia. Pemilih itu sudah mengantre berjam-jam namun pada akhirnya harus pulang karena panitia mengatakan waktu habis.

"Batas waktu menyoblos kan sampai pukul 18.00. Pemilih datang sebelum jam tersebut. Harusnya tetap diberi kesempatan menyoblos. Nah kalau datang setelah jam 18.00 baru ditolak. Ini kan enggak. Bayangkan antre berjam-jam tapi nggak bisa milih, ya kecewa dan marah," kritik Gus Yaqut.

Dia menegaskan, alih-alih meningkatkan partisipasi warga menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu 2019, peristiwa ini malah membuat warga "dipaksa" golput. Hal itu sangat kontradiktif dengan kampanye KPU sendiri yang mengajak warga jangan golput.