Politik Sara Jadi Ancaman Pilkada Serentak 2018

JawaPos.com - Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018 diprediksi bakal berlangsung lancar secara teknis penyelanggaraan. Sejauh ini, tidak ada kendala terkait teknis seperti logistik maupun daftar pemilih. Namun, isu sara dan politik uang masih menjadi sorotan.

Hal tersebut diutarakan oleh pengamat politik Lingkar Madani (Lima) Ray Rangkuti. "Menjelang pilkada tidak ada tantangan secara teknis," ucap Ray di Setiabudi Jakarta, Selasa (26/12).

Ray berpendapat masalah teknis pelaksanaan sudah terolah di dalam sistem seperti daftar pemilih yang sudah terintegrasi di dalam e-KTP. Sehingga tidak perlu menjadi prioritas KPU maupun Bawaslu.

Namun, masalah kompleks yang harus segera diselesaikan adalah politik uang. Permasalahan ini yang terus muncul setiap gelaran pemilu. Oleh karena itu, harus ada reformasi agar politik uang tidak menjadi tradisi.

"Menurut saya ada 2 penyakit masalah kita, politik uang dan isu sara yg akan terus dipelihara untuk pilkada dan pilpres," lanjut Ray.

Jika dilihat dengan situasi sekarang maka isu Sara menduduki rangking teratas yang harus menjadi perhatian bagi KPU dan Bawaslu.

"Politik sara lebih berbahaya dari politik uang, efeknya panjang," pungkas Ray.

Dalam hal ini Ray memberikan contoh Pilkada DKI Jakarta beberapa waktu lalu yang menjadi korban politik sara. Walaupun pilkada sudah lama selesai namun hingga saat ini masyarakat masih terbelah dua kelompok akibat perbedaan pendapat saat pilkada.

Melihat dampak yang mengerikan tersebut, Ray berharap kepada KPU dan Bawaslu sekarang untuk aktif mencegah hal tersebut terulang kembali.