Adopsi Mobil Elektrik Dinilai Masih Lambat, KOLEKSI Dorong Insentif dan SPKLU Diperbanyak

JawaPos.com - Komunitas Mobil Elektrik Indonesia (KOLEKSI) meminta pemerintah mempercepat regulasi kendaraan listrik (electric vehicle/EV) agar transisi menuju mobilitas rendah emisi berjalan lebih cepat.

Menurut KOLEKSI, Indonesia dapat mengambil pelajaran dari keberhasilan Norwegia dan Ethiopia yang mampu meningkatkan adopsi mobil listrik melalui kebijakan yang tegas, mulai dari insentif fiskal hingga pembatasan kendaraan bermesin pembakaran internal (ICE).

Belajar dari Norwegia dan Ethiopia

Ketua Umum KOLEKSI, Arwani Hidayat, mengatakan keberhasilan adopsi kendaraan listrik tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada regulasi yang konsisten.

Norwegia menjadi contoh negara yang sukses mendorong penggunaan mobil listrik melalui insentif fiskal. Pemerintah setempat membebaskan PPN, pajak registrasi, serta memberikan potongan tarif tol dan parkir bagi pengguna kendaraan listrik.

Kebijakan tersebut membuat harga mobil listrik mampu bersaing dengan mobil bermesin bensin maupun diesel.

Di sisi lain, Ethiopia mengambil langkah yang lebih tegas. Sejak 2024, negara tersebut melarang impor mobil penumpang bermesin pembakaran internal dan hanya mengizinkan impor kendaraan listrik.

Kebijakan itu diterapkan untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar sekaligus memanfaatkan energi listrik dari pembangkit hidroelektrik.

"Keberhasilan kedua negara tersebut menunjukkan bahwa kendaraan listrik bukan sekadar tren industri otomotif, tetapi juga bagian dari strategi ketahanan energi dan ekonomi nasional," ujar Arwani dalam pernyataan resminya, Jumat (23/7).

Indonesia Dinilai Punya Potensi Besar

Menurut KOLEKSI, Indonesia memiliki modal kuat untuk mempercepat ekosistem kendaraan listrik. Selain memiliki cadangan bahan baku baterai yang melimpah, Indonesia juga terus mengembangkan energi terbarukan.

Arwani menilai pemerintah perlu memperkuat insentif bagi konsumen, memperketat standar emisi kendaraan konvensional, serta menyelaraskan regulasi antara pemerintah pusat dan daerah.