Pemerintah Usulkan Mobil Nasional Sebagai Proyek Strategis, Waspadai TKDN Semu

JawaPos.com - Wacana kebangkitan mobil nasional kembali mencuat setelah pemerintah mengusulkan agar proyek ini ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN). 

Namun di tengah euforia rencana tersebut, Pengamat Otomotif dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Yannes Martinus Pasaribu, mengingatkan adanya potensi besar terjadinya 'TKDN semu' atau kandungan lokal palsu yang bisa menyesatkan arah pengembangan industri otomotif nasional.

Menurut Yannes, Indonesia saat ini memang menjadi basis produksi bagi sejumlah raksasa otomotif dunia, baik dari Jepang dan Korea Selatan. Namun, kolaborasi itu masih sangat terbatas pada proses perakitan (assembly), bukan pada penguasaan desain dan teknologi inti.

“Selama mereka hanya memberi kita kemampuan untuk memenuhi Key Performance Index di level perakitan, tanpa membuka akses ke teknologi inti, maka ketergantungan pada impor suku cadang akan tetap tinggi, bahkan bisa mencapai 40 hingga 60 persen,” ujar Yannes dihubungi JawaPos.com.

Ia menambahkan, meskipun di atas kertas tingkat kandungan lokal (TKDN) terlihat tinggi karena sudah menggunakan parts dari pabrik dalam negeri, kenyataannya banyak dari komponen bernilai tambah tinggi tetap dimiliki oleh grup usaha asing yang sama dengan produsen utama kendaraan tersebut. 

“Ini sering kali hanya sekadar local purchase, plesetan dari membeli parts lewat importir resmi yang kebetulan perusahaannya dimiliki entitas lokal. Tapi secara substansi, komponen itu tetap buatan asing. Inilah yang disebut TKDN semu,” tegasnya.

Yannes menjelaskan, fenomena TKDN semu ini berisiko besar jika pemerintah tidak memperbaiki sistem verifikasi kandungan lokal dalam proyek mobil nasional. 

“Kalau hanya mengandalkan perakitan atau rebadge tanpa membangun kemampuan desain, manufaktur komponen utama, dan riset material, kita hanya jadi tukang rakit, bukan produsen sesungguhnya,” katanya.

Ia juga mengingatkan bahwa sejumlah proyek mobil nasional sebelumnya gagal justru karena terjebak dalam ilusi kemandirian, padahal industri hulunya masih sangat tergantung pada komponen impor. 

Dari Timor dan Bimantara di masa lalu hingga Esemka di era sekarang, semuanya gagal membangun rantai pasok lokal yang mandiri.

“Esemka misalnya, belum mampu membangun jejaring industri parts nasional dan masih mengandalkan CKD atau IKD impor. Akibatnya, ketika dukungan politik meredup, produksinya ikut mati. Ini pelajaran mahal bagi kita,” tegas Yannes.

Karena itu, Yannes menilai pemerintah harus berhati-hati agar rencana mobil nasional kali ini tidak terjebak pada politik simbolik nasionalisme yang hanya memoles angka TKDN tanpa makna industri yang nyata.

“TKDN sejati bukan soal berapa persen angka di laporan, tapi seberapa dalam kita menguasai teknologi, desain, dan produksi suku cadang kritis. Kalau itu tidak dilakukan, kita hanya mengulang ilusi lama, industri otomotif yang tampak lokal, tapi sepenuhnya dikendalikan asing,” jelasnya.

Menurut Yannes, agar proyek mobil nasional benar-benar mandiri, pemerintah perlu membangun ekosistem riset dan manufaktur komponen inti, memperkuat transfer teknologi melalui joint venture strategis, serta mendorong pengembangan perusahaan suku cadang milik entitas dalam negeri.

“Kalau kita serius, mobil nasional harus jadi momentum industrialisasi baru, bukan sekadar panggung politik atau TKDN semu. Indonesia harus belajar dari negara seperti Vietnam yang membangun VinFast dari fondasi industri yang sungguh-sungguh,” pungkas Yannes.