Kurang Mendapat Respon Subsidi Kendaraan Listrik, Pemerintah Akan Evaluasi Masalah Restitusi

JawaPos.com - Meskipun pemerintah membuat program dengan menggelontorkan subsidi untuk pembelian sepeda motor listrik, namun hal ini masih belum berjalan maksimal. Subsidi tersebut belum terlalu dimanfaatkan masyarakat untuk membeli motor listrik.

Bila melihat data termutakhir minggu lalu setelah berita ini diturunkan baru ada 114 konsumen yang belanja motor listrik yang memanfaatkan program tersebut. Baru dua pembelian yang berhasil diproses hingga memperoleh STNK.

Sebagai informasi data ini dipublikasikan Surveyor Indonesia selaku badan yang melakukan verifikasi terhadap calon pembeli motor listrik subsidi. Menurut Direktur Komersial Surveyor Indonesia Saifuddin Wijaya saat ajang pameran PEVS beberapa waktu lalu baru 112 motor yang konsumennya diverifikasi dan sesuai kriteria, tinggal menunggu proses STNK.

"Baru ada 2 sudah terbit STNK, tapi prinsipnya 114 (pembeli) sudah disetujui ikut program bantuan," tambahnya.

Saifudin juga sempat mengatakan bahwa angka realisasi program masih terbilang jauh bila dibanding kuota subsidi yang ditetapkan pemerintah yaitu 200 unit hingga 31 Desember 2023. Hal ini dikarenakan program tersebut baru efektif 10 Mei walaupun telah diberlakukan sejak 20 Maret 2020.

Surveyor Indonesia menyaring pembeli agar subsidi dari pemerintah tepat sasaran, pasalnya subsidi ini bersifat terbatas dan hanya bisa dimanfaatkan kalangan tertentu.

Pemerintah menetapkan kriteria pembeli motor listrik diutamakan kepada masyarakat berbasis UMKM, khususnya penerima KUR dan penerima BPUM (Banpres Produktif Usaha Mikro), serta pelanggan listrik 450-900 VA.

Seperti diketahui Pemerintah menetapkan subsidi Rp7 juta per unit bagi motor listrik buatan Indonesia dengan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) minimal 40 persen. Saat ini baru 18 model motor yang bisa dibeli dalam program subsidi.

Diler yang terlibat pada program ini sebanyak 226 outlet dan masih ada 111 outlet yang belum registrasi karena terkendala informasi program dari APM ke diler.

Melihat hal ini pemerintah harus bergerak cepat dan melakukan evaluasi. Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko menyebutkan bantuan untuk pembelian kendaraan listrik tidak disambut dengan baik oleh masyarakat. Di sisi lain implementasi kebijakan sejak 20 Maret dirasa berjalan lambat.

"Kita perlu evaluasi, dan tak terkait masalah politik. Orang beli kan harus lewat aplikasi, dari sini bisa dilihat populasi untuk itu kami respons. Kenapa kok yang beli baru dikit. Padahal pemerintah sudah kasih subsidi" ujar Moeldoko.

Menurut Moeldoko program berjalan lambat karena subsidi tidak ditujukan untuk semua kalangan dan sangat dimaklumi. Moeldoko menambahkan soal potensi restitusi yang ujungnya akan memberatkan produsen maupun diler saat menerapkan kebijakan tersebut.

“Keduanya bisa-bisa ada restitusi, jadi pajak 10 persen dan 1 persen ditanggung pembeli, tapi diler menanggung restitusi. Ini dikhawatirkan dengan restitusi setahun baru dibayar pemerintah maka itu akan menjadi beban bagi diler-diler itu,” ujarnya

Sistem ini akan dievaluasi dengan pihak-pihak pemerintah terkait agar menjadi lebih sederhana. Misalnya, restitusi yang tadinya satu tahun bisa dipercepat menjadi satu atau dua bulan.