Dua Tahun Eri Cahyadi-Armudji: Memberikan Kail, Bukan Ikannya

’’TIDAK ada nakhoda hebat tanpa diterjang gelombang badai.” Begitulah kata pepatah. Setiap pemimpin pasti menemukan zamannya sendiri dengan krisis dan tantangan sekaligus peluang dan harapan atas masa depan yang lebih baik.

Setelah dilantik 26 Februari 2021, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dan Wakil Wali Kota Armudji menghadapi krisis hebat karena pandemi Covid-19. Varian Delta mengganas. Angka positif Covid-19 melonjak. Pasien membanjir di rumah sakit. Bed habis. Kebutuhan oksigen meningkat drastis. Kematian naik tajam. Lapangan tembak disulap jadi rumah sakit darurat. Gedung sekolah menjadi tempat isolasi. Pembatasan sosial dilakukan lebih ketat. Ekonomi kota jatuh. Pembangunan terhenti karena anggaran dipusatkan untuk Covid-19.

Penanganan demi penanganan dilakukan simultan. Dibantu aparat TNI-Polri, vaksinasi gencar dilakukan. Partisipasi publik pun luar biasa. Bahkan, dibentuk satgas kampung. Menjelang September 2021, angka Covid-19 mulai terkendali. Sembari warga masyarakat diminta untuk tetap disiplin pada protokol kesehatan.

Maret 2022, Surabaya dinyatakan PPKM level 1. Status itu diikuti berbagai pelonggaran sosial. Tempat-tempat ibadah boleh buka 100 persen. Mal, pasar, kafe, restoran dan hotel, serta perkantoran beroperasi penuh. Kegiatan-kegiatan ekonomi, terutama perdagangan dan jasa, berdenyut kencang. Sektor UMKM digenjot dan tumbuh.

Akhir 2022, ekonomi Surabaya dilaporkan tumbuh 7,7 persen. APBD 2023 pun dipatok Rp 11,2 triliun. Naik Rp 500 miliar. Terbesar dari semua kabupaten/kota. Wali Kota Eri Cahyadi mengeplot Rp 3 triliun untuk belanja UMKM. Angka itu 40 persen belanja barang dan jasa. Di antaranya, untuk program bedah rumah sampai 3.500 unit dan perbaikan 8 ribu jamban.

Kita bisa mencatat sejumlah poin penting dari dua tahun pemerintahan Eri Cahyadi-Armudji. Pertama, penguatan sinergisitas dan kolaborasi antarunit pemerintahan.

Koordinasi dan komunikasi jajaran pemkot dengan DPRD berjalan sangat baik. Juga dengan jajaran TNI, Polri, dan kejaksaan. Kita bahu-membahu membangun Surabaya dengan ranah kewenangan masing-masing.

Kedua, partisipasi publik Surabaya semakin kuat. Eri Cahyadi-Armudji berhasil menghimpun energi gotong royong yang luar biasa. Keduanya sadar, membangun Surabaya tidak bisa sendirian. Harus melibatkan seluruh masyarakat. Oleh sebab itu, Surabaya berhasil cepat lolos dari pandemi Covid-19.

Ketiga, pembenahan pelayanan publik. Mendekatkan layanan kepada masyarakat adalah misi keduanya. Harus lancar dan gampang. Itu ditunjang masifnya layanan elektronik. Menteri PAN-RB Azwar Anas tempo hari berkunjung ke Mal Pelayanan Publik di Siola, Tunjungan.

Keempat, Eri Cahyadi-Armudji rajin turun ke bawah, menangani problem-problem lapangan. Mendengarkan keluh kesah masyarakat. Keduanya tidak segan menggebrak petugas ASN yang lelet, bahkan pungli.

Kelima, reformasi birokrasi yang terus berkelanjutan. Berbagai terobosan dihasilkan. Misal, pengurusan adminduk ditarget harus selesai di kantor kelurahan.

Di tengah pertumbuhan ekonomi yang bergairah, Eri Cahyadi-Armudji harus menuntaskan kemiskinan, pengangguran, dan prevalensi stunting. Lahir terobosan rumah-rumah padat karya, yang memberi pekerjaan kepada keluarga di level kemiskinan ekstrem. Warga dapat bekerja untuk menghidupi keluarga.

Kebijakan Eri Cahyadi memberikan kail dan bukan ikannya. Penanggulangan kemiskinan harus membuat wong cilik mentas dan memiliki daya beli. Semoga kemiskinan berangsur-angsur bisa diatasi. (*)