alexametrics

Freire, Kampus Merdeka, dan Nadiem

Oleh MASKURI BAKRI*
27 Januari 2020, 17:16:34 WIB

PADA 24 Januari lalu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim me-launching kemerdekaan belajar jilid II. Kali ini dinamai Kampus Merdeka. Kebijakan tersebut diluncurkan di depan perwakilan rektor, dekan, dosen, serta mahasiswa seluruh Indonesia.

Setidaknya ada empat pokok kebijakan yang penulis garis bawahi dari pemikiran Nadiem atau yang akrab disapa Mas Menteri. Pertama, memudahkan perguruan tinggi untuk membuka program studi (prodi). Prodi itu tidak harus memperhatikan ada tidaknya nomenklatur di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

Yang penting, perguruan tinggi itu memiliki tiga mitra industri yang bereputasi serta menjamin kelangsungan prodi yang diusulkan.

Kedua terkait dengan sistem akreditasi yang dibuat lima tahunan. Selama jumlah mahasiswanya tidak menurun, alumninya dalam bekerja cukup bagus jika dilihat dari tracer studinya, lalu tidak ada laporan masyarakat akan kecurangan atau hal-hal yang merugikan, akreditasi perguruan tinggi itu akan tetap. Bila ingin meningkatkan status akreditasinya, baru diusulkan ke BAN-PT.

Ketiga, mendorong PTN agar berbadan hukum. Keempat, adanya pemberian hak belajar tiga semester di luar program studi. Komposisinya, lima semester di perguruan tinggi tempat mahasiswa itu mendaftar dan tiga semester mahasiswa diberi kesempatan untuk memilih prodi yang berbeda meski di perguruan tinggi lain.

Sebelumnya, Mendikbud juga me-launching merdeka belajar bagi sekolah pada 11 Desember 2019. Pokok-pokok kebijakan merdeka belajar difokuskan pada USBN, UN, RPP, dan PPDB zonasi.

Sebenarnya, konsep kemerdekaan belajar merupakan pengembangan pemikiran Paulo Freire, seorang arsitek di bidang pendidikan yang ikut mewarnai dunia. Substansi pandangan Freire terletak pada manusia dan dunianya yang kemudian ditransformasikan ke dalam dunia pendidikan.

Model pendidikan yang ditawarkan Freire adalah model pendidikan yang membebaskan. Pembebasan dalam hal ini bermakna transformasi atas sebuah sistem realitas yang saling terkait dan kompleks. Selain itu, mereformasi beberapa individu untuk mereduksi konsekuensi-konsekuensi negatif dari perilakunya. Langkah awal yang paling menentukan dalam upaya pendidikan pembebasannya adalah proses penyadaran yang inheren. Ini merupakan proses inti atau hakikat dalam keseluruhan proses pendidikan itu sendiri.

Untuk mewujudkan hal tersebut, kebiasaan pendidikan yang deskriptif diharapkan digeser ke arah pendidikan dialogis-transformatif agar pendidikan tidak dirasakan sebagai pendidikan yang membelenggu. Pendidikan diharapkan dapat menghasilkan perubahan pada diri peserta didik, baik dalam kualitas berpikir, kualitas pribadi, kualitas sosial, kualitas kemandiriannya, maupun kualitas kemasyarakatannya.

Menelisik pemikiran Freire tersebut, tampaknya, Nadiem mencoba mengoperasikan serta memodifikasi pemikiran itu sehingga pada akhirnya pendidikan harus membebaskan peserta didik dari keterkungkungan belajar yang selama ini terjadi. Peserta didik harus diberi kebebasan untuk lebih berkembang dan menyinergikan keilmuannya dengan keilmuan lain yang berbeda.

Misalnya, mahasiswa yang mengambil program studi akuntansi berkesempatan menjalani 5 semester di program studi akuntansi. Selanjutnya, dia berkesempatan mengambil 3 semester di prodi teknik industri di kampus lain. Atau, peserta didik mengambil opsi untuk belajar magang di dunia industri selama 3 semester.

Lompatan kebijakan pendidikan out of the box ini, menurut penulis, membawa angin segar bagi tumbuh kembangnya anak bangsa. Diharapkan, hal itu mampu mengubah wajah budaya serta peradaban Indonesia dan dunia.

Arah kebijakan baru di bidang pendidikan itu tidak lepas dari satu keinginan agar pendidikan di Indonesia lebih maju, inovatif, produktif, bergerak cepat, dan mampu bersaing di tingkat dunia.

Selama ini, pendidikan dianggap membelenggu potensi mahasiswa. Misalnya, kurikulum yang bersifat teoretis. Dosen yang mengajar juga teoretis dan tekstual. Dalam hal ini, mahasiswa nyaris tidak dikenalkan pada dunia nyata di lingkungannya. Mereka hanya dicekoki teori-teori yang telah dikaji teoretisi ilmuwan Barat. Padahal, fenomena di dunia Barat berbeda dengan di Indonesia.

Kita selama ini masih terjebak menjadi konsumen ilmu, bukan produsen ilmu. Bila mahasiswa ujian dan jawabannya tidak sesuai mindset dosen, mereka selalu dianggap salah walaupun jawabannya kontekstual (bukan tekstual). Hegemoni dosen di dalam kelas menjadikan mahasiswa tidak bisa berkembang dan sering ketakutan karena tidak humanis.

Ruang dan tempat kadang kala membosankan bagi mahasiswa. Belum lagi sarana laboratorium yang masih sangat terbatas. Akibatnya, lulusan pendidikan cukup banyak, tetapi belum mampu menjawab kebutuhan masyarakat karena kemampuan yang dimiliki sangat terbatas. Karena itu, pendidikan harus didekatkan dengan realitas-dunia usaha.

Keberanian untuk berubah dan menjawab kebutuhan zaman menjadi sebuah keniscayaan jika ingin pendidikan di Indonesia maju serta berdaya saing tinggi.

Lima Permasalahan

Sebagus apa pun kebijakan Mendikbud, bila tidak memperhatikan berbagai instrumen dan pelibatan stakeholders terkait yang mendukung, implementasinya justru akan menimbulkan persoalan baru. Ada lima hal penting yang perlu diperhatikan.

Pertama, seluruh mitra bidang pendidikan untuk Kabinet Indonesia Maju harus ikut mendukung dan membuat regulasi yang linier atas kebijakan Mendikbud. Kedua, support pembiayaan penyelenggaraan pendididkan PTN-PTS harus seimbang. Dengan demikian, tidak ada disparitas yang tinggi tentang mutu pendidikan di Indonesia.

Ketiga, internasionalisasi pendidikan tanpa mereduksi pendidikan karakter bangsa. Pendidikan karakter juga harus diberi ruang yang cukup. Keempat, meningkatkan support beasiswa bagi pendidik/dosen. Sebab, kebijakan Mendikbud membutuhkan kualitas sumber daya manusia yang bermutu tinggi.

Kelima, timing berlakunya kebijakan harus tepat disertai juknis yang jelas, konkret, dan terukur. Selain itu, sosialisasi kebijakan harus cepat dan merata sehingga semua stakeholders ikut menyambut untuk menyukseskan kebijakan pendidikan baru yang lebih menjanjikan ini. (*)

*) Rektor Universitas Islam Malang, ketua umum Forum Rektor Perguruan Tinggi NU Se-Indonesia

Editor : Ilham Safutra


Close Ads