Menguji Niat Calon Pemimpin NU, Jabatan atau Khidmah?

MENJELANG Muktamar Nahdlatul Ulama (NU), perhatian warga Nahdliyin kembali tertuju pada arah organisasi dan sosok yang akan dipercaya memimpin jam'iyah terbesar ini. 

Muktamar seharusnya menjadi ruang untuk memperkuat persatuan, mengevaluasi perjalanan organisasi, sekaligus meneguhkan kembali semangat khidmah kepada umat. Namun, di tengah dinamika menuju Muktamar NU, muncul pula keresahan mengenai kerasnya perebutan pengaruh dan jabatan.

Berbagai dugaan praktik transaksional dalam proses mencari dukungan tentu harus dibuktikan secara objektif. Jangan sampai isu berubah menjadi fitnah atau tuduhan tanpa dasar. Tetapi, jika isu tersebut terus menjadi pembicaraan di tengah warga NU, ada satu pertanyaan penting yang layak direnungkan bersama: apakah kita sedang mencari penghidupan di NU, atau benar-benar sedang berusaha menghidupkan NU?

Muktamar NU Bukan Sekadar Perebutan Jabatan

Muktamar NU bukan hanya tentang siapa yang menjadi Ketua Umum PBNU atau siapa yang dipercaya menjadi Rais Aam. Muktamar adalah momentum menentukan arah perjalanan organisasi. Di dalamnya terdapat amanah para ulama, pesantren, santri, badan otonom, lembaga pendidikan, lembaga sosial, kader, serta jutaan warga Nahdliyin.

Karena itu, ukuran seorang calon pemimpin NU seharusnya tidak berhenti pada banyaknya dukungan. Lebih dari itu, harus dilihat keilmuan, integritas, kapasitas, ketulusan, rekam jejak pengabdian, dan kesediaannya menjaga amanah.

Perbedaan pilihan adalah hal biasa. Adu gagasan juga bagian dari dinamika organisasi. Yang menjadi persoalan adalah ketika kontestasi berubah menjadi perebutan kepentingan. Apalagi jika muncul persepsi bahwa dukungan dapat diperoleh melalui uang, fasilitas atau transaksi tertentu. Jika memang ada dugaan seperti itu, mekanisme organisasi harus mampu memeriksanya secara adil. Jika terbukti, harus ada tindakan sesuai aturan. Jika tidak terbukti, nama baik pihak yang dituduh juga harus dipulihkan.

Menjaga marwah NU bukan berarti menutup persoalan. Sebaliknya, keberanian meluruskan persoalan adalah bagian dari menjaga marwah organisasi. Ada pertanyaan sederhana yang seharusnya diajukan kepada siapa pun yang ingin memimpin NU, mengapa ingin menjadi pemimpin NU?

Apakah karena ingin mengabdi kepada umat atau karena jabatan memberikan akses, pengaruh, fasilitas dan keuntungan tertentu?

Pertanyaan ini penting karena jabatan di NU bukan hadiah. Jabatan adalah amanah. Semakin tinggi posisi seseorang, semakin besar pula tanggung jawabnya kepada umat dan pertanggungjawabannya di hadapan Allah SWT.