Hardiknas dan Mimpi yang Terhenti di Bangku SMP

Nazla Mariza. (Dok. Pribadi)

Banyak anak Indonesia memulai sekolah, tetapi tidak semuanya sampai ke jenjang menengah. Tantangan terbesar pendidikan kita hari ini bukan lagi sekadar akses, melainkan memastikan mereka bertahan dan lulus dengan pembelajaran yang bermakna.

---
Setiap peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) menjadi momen refleksi: sejauh mana sistem pendidikan di negeri ini benar-benar membuka peluang bagi setiap anak untuk berkembang. Berbagai kebijakan telah dijalankan Pemerintah untuk memperluas akses dan meningkatkan kualitas pendidikan. 

Komitmen wajib belajar 12 tahun, program Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Program Keluarga Harapan (PKH), serta transformasi pembelajaran melalui Merdeka Belajar menjadi fondasi penting. Upaya ini mendorong capaian positif, terutama pada jenjang pendidikan dasar yang kini mendekati universal (Kemendikbudristek, 2024).

Namun salah satu tantangan besar saat ini yakni memastikan keberlanjutan partisipasi pendidikan dari jenjang dasar hingga menengah secara utuh. Jika akses pendidikan dasar kini relatif tinggi, titik rawan justru muncul pada fase transisi—terutama dari SMP ke SMA/SMK. 

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan rata-rata lama sekolah Indonesia masih 9,1 tahun pada 2023—setara jenjang SMP. Dengan kata lain, mimpi pendidikan banyak anak Indonesia masih berhenti di bangku SMP. Hal ini tercermin dari angka partisipasi sekolah usia 16–18 tahun yang masih sekitar 75 persen (BPS, 2024), yang berarti satu dari empat anak tidak melanjutkan ke SMA/SMK—padahal fase ini krusial dalam membentuk kesiapan kerja maupun melanjutkan pendidikan.

Baca Juga:Animo Hardiknas Rendah, GSM Sebut Hal Ini Adalah Bentuk Lesunya Pendidikan karena Tak Tahu Arah Mau ke Mana

Di sinilah target wajib belajar 12 tahun diuji. Tanpa intervensi yang tepat, kesenjangan akan semakin melebar, anak-anak dari keluarga rentan dan wilayah terpencil berisiko tertinggal lebih jauh. Memperluas akses saja tidak cukup. Kini yang dibutuhkan memastikan anak bertahan dan menuntaskan pendidikan hingga jenjang menengah.

Tantangan menjadi lebih kompleks di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), terutama pada jenjang pendidikan menengah. Keterbatasannya tidak pada fasilitas saja, tetapi juga jumlah sekolah dan tenaga pengajar. Di banyak wilayah 3T, jumlah SMA/SMK jauh lebih terbatas dibanding SD dan SMP, sehingga siswa harus menempuh jarak jauh atau berhenti setelah lulus SMP. Analisis berbagai studi, termasuk Bank Dunia, menunjukkan kepadatan sekolah menengah di wilayah terpencil jauh lebih rendah dibanding wilayah perkotaan, yang berdampak langsung pada partisipasi pendidikan (World Bank, 2020).

Tantangan pemerataan juga terlihat pada distribusi guru. Secara nasional, Indonesia memiliki sekitar 3,4 juta guru, dengan rasio murid-guru relatif ideal—sekitar 1:14 di jenjang dasar dan 1:16–1:20 di jenjang menengah (BPS, 2025). Namun, angka ini menyembunyikan ketimpangan antarwilayah. Di sejumlah daerah 3T, rasio dapat mencapai 1:30 hingga 1:40 siswa per guru. Tidak jarang satu guru harus mengajar lintas mata pelajaran atau menangani beberapa kelas sekaligus, sementara di wilayah perkotaan tertentu justru terjadi kelebihan guru. Ketimpangan ini memengaruhi kualitas pembelajaran (World Bank, 2020; Kemendikbudristek, 2023).