Darurat Komunikasi Politik

Dalam silang sengkarut dan interaksi dalam semua kejadian di atas, ada pola komunikasi tidak baik yang terjadi. Komunikasi yang terjadi belakangan ini lebih terkesan mempertahankan argumentasi dengan kuda-kuda merasa paling benar atau benar sendiri. Tidak terlihat adanya pola komunikasi di mana kesediaan saling mendengar menjadi alas duduknya.

Khusus dalam bingkai komunikasi politik, tidak ada proses pendidikan politik yang terlihat dari seluruh proses komunikasi ini. Partai politik dan lembaga politik, alih-alih meneladankan pendidikan politik, yang terjadi adalah hegemoni dan pertunjukan saru politik di hadapan konstituen. Darurat komunikasi politik yang menyeret jauh menjadi peringatan darurat.

Kalau salah satu tujuan komunikasi adalah saling mendengarkan untuk kemanfaatan bersama, demikian pula berpolitik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selama ini komunikasi politik antara penyelenggara negara dan rakyat cenderung satu arah: rakyat ”dipaksa” memaklumi tingkah polah penyelenggara negara yang mewakilinya. Mungkin ini saatnya penyelenggara negara, institusi, dan aktor politik memberi porsi jauh lebih banyak untuk mendengarkan apa yang disampaikan rakyat sebagai konstituen yang mengantarkan mereka ke panggung kekuasaan. (*)

*) SUKO WIDODO, Dosen Departemen Komunikasi FISIP Universitas Airlangga, Founder Kolokium.Id