Taufiqurochim

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/24/taufi-1158928328.jpg" alt="TAUFIQUROCHIM" width="100%">
<figcaption>TAUFIQUROCHIM</figcaption>
</figure> HABIS&nbsp;Gelap Terbitlah Terang, begitulah surat fenomenal RA Kartini dituliskan. Berbagai manuver tengah mewarnai panggung demokrasi yang memberikan kesan bahwa pemilihan umum (pemilu) tahun ini adalah masa-masa paling gelap. Terhadap sangkaan itu, Mahkamah Konstitusi (MK) dipercaya untuk membuka realitas praktik politik secara terang benderang. Antara harapan atau keprihatinan ada di pembacaan putusan pada 22 April 2024. Apa pun hasilnya, berbagai tokoh tampaknya tengah memberikan pesan agar rakyat legawa dan meyakini hasil pemilu tahun ini adalah pilihan yang dianggap terbaik untuk rakyat di lima tahun ke depan. Namun, benarkah demikian? Apakah betul hasil Pemilu 2024 akan membawa semangat kekuasaan untuk rakyat? Atau justru sebaliknya bahwa Pemilu 2024 hanyalah instrumen jalan tol bagi kaum plutokrat (plutocrat atau pemilik modal) rakus yang ingin mempertebal kekayaannya dan melanggengkan ketimpangan? Plutokrasi dan Gejalanya Istilah plutokrasi (plutocracy) bermula dari kata bahasa Yunani plutos (kekayaan) dan kratos (kekuasaan). Sedangkan secara konsep menurut Xenophon dalam Memorabilia, istilah itu digunakan untuk menggambarkan bahwa kekuasaan hanya dikendalikan orang-orang yang memiliki kekayaan. Plutokrasi merupakan prima fatie dari oligarki. Fenomena semacam ini pada abad ke-6 dan 7 SM pernah menjadi topik percakapan oleh para kalangan filsuf Yunani klasik seperti Socrates, Thrasymachus, dan Glaucon. Menurut mereka, sistem model ini tidak adil (Plato: Republic). Sekuat apa pun pertarungannya, fenomena politik kekuasaan hari ini tak ubahnya akan selalu condong terkesan seperti akrobat Sengkuni dalam memainkan dadu mistisnya melawan Yudistira dan para Pandawa. Secara konteks, selagi dadu itu dilempar, kekuasaan rakyat akan kalah. Plutokrasi tetap menjadi pemenangnya. Praktik plutokrasi sama wujudnya dengan makna kiasan dari otak Sengkuni: jahat dan manipulatif! Watak jahat kenegaraan plutokrasi kerap ditandai dengan adanya operasi pembungkaman publik melalui skema hukum yang seolah-olah prosedural. Sebagai contoh kasus kriminalisasi terhadap pejuang agraria melawan pemilik modal dan kekuasaan besar. Berdasar catatan dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), antara 2014 hingga 2019 terdapat 146 kasus di Pulau Jawa. Sedangkan menurut data yang dihimpun Lembaga Kajian dan Advokasi Masyarakat (Elsam), terdapat 22 kasus pidana antara Januari 2020 hingga April 2020. Apalagi, sepanjang tahun 2019, setidaknya terdapat 27 kasus pejuang agraria yang menjadi sasaran kriminalisasi; kasus ini melibatkan 128 individu dan 50 organisasi kemasyarakatan mengajukan tuntutan hukum. Dari banyaknya kasus tersebut, nyaris semua korban tidak mendapatkan keadilan. Tentu saja contoh per kasus tidak bisa dijadikan sebagai landasan secara langsung untuk mendeteksi jejaring kaum plutokrat yang memenangkan kepentingannya di kontestasi pemilu. Namun, yang namanya ikan busuk pasti bermula dari kepalanya. Artinya, selagi watak kenegaraan bercap plutokrasi, secara inheren sistem-sistem kekuasaan di bawahnya juga akan mengikuti paradigma kekuasaan di atasnya, yakni hukum hanya ramah kepada pemilik modal. Sedangkan sifat manipulatif dapat dijumpai melalui proses legalisasi yang ugal-ugalan di sepanjang 2019 hingga 2023. Kaum plutokrat mengamankan kepentingan modalnya dengan membuat paket kebijakan yang penuh kontroversi. Mereka membuat seperangkat kebijakan dengan gaya politik populisme: memberikan proposal bahwa kebijakan yang dibuat adalah atas nama kesejahteraan rakyat. Namun senyatanya, dengan pembuatan produk kebijakan itu, justru banyak kaum buruh yang bersuara keras di atas mobil komandonya. Kaum petani dan nelayan yang merintih dalam keheningannya. Lantas apa kaitannya antara fenomena politik era rezim Jokowi itu dengan kemenangan plutokrasi dalam Pemilu 2024? Bukankah setiap rezim mempunyai corak tersendiri dan tidak dapat disamakan? Pertanyaan tersebut di satu sisi bisa benar manakala yang kita potret adalah personal identitasnya. Namun, perlu diingat, dalang dan wayang utama dalam orkestra Pemilu 2024 adalah elite-elite yang sebelumnya satu gerbong dengan rezim Jokowi. Singkatnya, koalisi pengusung Pemilu 2024 sedikit banyak telah berkontribusi dalam membuat paket kebijakan proplutokrat yang sarat dengan ketidakadilan itu. Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) juga mempertegas fenomena hal demikian bahwa elite-elite koalisi dalam Pemilu 2024 tak ubahnya gurita pengusaha tambang dan energi layaknya Pemilu 2019. Katakanlah postur di paslon 01 setidaknya ada 8 orang pemilik modal kelas kakap, di antaranya seperti Surya Paloh, Jusuf Kalla, dan Fachrul Razi. Di paslon 02 terdapat 22 orang, di antaranya seperti Luhut Binsar Pandjaitan, Erick Thohir, Bahlil Lahadalia, dan Airlangga Hartarto. Sedangkan di kubu paslon 03 ada sekitar 9 orang seperti Sandiaga Uno, Puan Maharani, dan Hary Tanoe. Rebut Kembali Demokrasi Pemilu 2024 adalah sandiwara para plutokrat yang tengah memerankan dirinya sebagai demagog ulung. Menjelang Pemilu 2024 digelar, banyak elite pendukung rezim Jokowi yang dulunya menjadi aktor perias citra baiknya, tapi secara tiba-tiba mengutuk praktik watak kenegaraannya. Entah apakah sikapnya merupakan murni bentuk &rdquo;tobat massal&rdquo; atau karena memang karakteristik &rdquo;hipokrit&rdquo; para elite itu sendiri. Tampaknya agak sukar rakyat membedakan itu. Lantas rakyat harus bagaimana? Di saat demokrasi keterwakilan buah dari teori pemisahan kekuasaan &rdquo;Montesquieu&rdquo; tengah dibajak oleh plutokrat, hanya dengan menciptakan ruang konvergensi rakyat yang bisa dilakukan, yaitu dengan mengokang solidaritas rakyat dari bawah sebagai gerakan perubahan untuk merebut kembali demokrasi dan mengontekstualisasikan perjanjian sosial baru dengan desain kontrol pemerintah demokrasi kolaboratif. Lex populi, vox dei (suara rakyat adalah suara Tuhan) merupakan senyawa dari demokrasi kolaboratif. Sistem ini harus dimaknai bahwa demokrasi tidak hanya menempatkan rakyat sebagai objek pemilu saja. Akan tetapi, mereka harus diposisikan sebagai subjek aktif yang mempunyai hak suara akhir pada pengambil keputusan di setiap isu kebijakan. Melalui skema ini diharapkan rakyat setidak-tidaknya mampu mengendalikan watak arogan dari plutokrasi, kemudian mengembalikan bangsa ini kepada khitah demokrasi.&nbsp;(*) <hr /> *) TAUFIQUROCHIM, Pengacara Publik YLBHI-LBH Surabaya

Berbagai manuver tengah mewarnai panggung demokrasi yang memberikan kesan bahwa pemilihan umum (pemilu) tahun ini adalah masa-masa gelap.

Dhimas Ginanjar

Pemenang Pemilu 2024 Adalah Plutokrasi

head

top_banner

skyscrapper

half_page

leaderboard1

leaderboard2

rectangle1

rectangle2

bottom_banner

interstitial

amp_top_banner

amp_rectangle1

amp_rectangle2

amp_rectangle3

amp_rectangle4

amp_rectangle5

amp_native

amp_bottom_banner

recreative_under_article

mgid_under_article

<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari, Candra Mega SariAsisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga, Novia Herawati&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi LestariResearch &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Dony Rahmawan, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Jatu Rahendarto, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Karir&nbsp;</h1><h1>Selalu Ada yang Baru!</h1>Selamat datang di situs resmi Rekrutmen Jawa Pos&nbsp;Jawa Pos merupakan perusahaan media massa terbesar di Indonesia. Memiliki lebih dari 200 media yang tersebar di seluruh Nusantara. Berbasis di Surabaya dengan sirkulasi lebih dari 400 ribu eksemplar per hari, Jawa Pos telah menjadi media massa yang kreatif, mencetak tren baru, serta mendapatkan berbagai penghargaan nasional dan internasional.&nbsp;Di 2016, Jawa Pos (PT Jawa Pos Koran) untuk kali pertama dalam sejarah membuka rekrutmen secara online. Situs resmi Rekrutmen Jawa Pos ini dapat diakses sepanjang tahun. Berbagai posisi yang tersedia dapat dilihat updatenya di situs ini. Berbagai pengumuman terkait program rekrutmen juga akan hadir. Tim rekrutmen Jawa Pos hanya akan memproses lamaran yang diajukan secara online. Let’s join us!&nbsp;Beberapa posisi telah dibuka! Buruan cek!

karir

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

Radar Solo

Bali Express

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

Cenderawasih Post

Padang Ekspress

Riau Pos

Batam Pos

Metro Daily

Sumut Pos

Lombok Post

Radar Bogor

Radar Tarakan

Kaltim Post

Prokalteng

Kalteng Pos

Pontianak Post

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek NJenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

Sulawesi Pos

Sulawesi Tenggara Pos

Bontang Post

Radar Bisnis

50 Unit Mobil Koperasi Desa Merah Putih Tiba di Wonogiri, Dandim 0728/Wonogiri: Saran Saya Tidak Usah Digunakan Dulu Mobilnya

7 Tahun Tak Terkalahkan! Bernardo Tavares Wajib Jaga Harga Diri Persebaya Surabaya di Derbi Jawa Timur Lawan Arema FC

15 Rekomendasi Restoran Terbaik Dekat Tugu Muda Semarang: Surganya Kuliner yang Wajib Dicoba Pelancong dan Wisatawan! 

14 Rekomendasi Kuliner Depok untuk Keluarga, Tempat Makan Nyaman dengan Menu Beragam

Jadwal Lengkap MotoGP Spanyol 2026! Misi Berat Veda Ega Pratama dan Mario Aji dari Barisan Belakang di Jerez

Pesan Haru dari Ernando Ari! Dukungan Diam-Diam Bikin Milos Raickovic Bangkit di Persebaya Surabaya

Terdepak dari Puncak Klasemen Liga Inggris, Bayang-bayang Kegagalan Juara di Akhir Musim kembali Menghantui Arsenal   

18 Rekomendasi Sarapan Pagi di Bandung Paling Sedap, Sederet Kuliner Mantap yang Wajid Disantap

Profil Agnes Aditya Rahajeng, Pemenang Puteri Indonesia 2026

Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya!

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Pemenang Pemilu 2024 Adalah Plutokrasi

Tags

Artikel Terkait

Terpopuler

Download Aplikasi JawaPos.com

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Pemenang Pemilu 2024 Adalah Plutokrasi

Tags

Artikel Terkait

KPK Serahkan Rekomendasi Perbaikan Tata Kelola Parpol ke Presiden dan DPR, Soroti Penggunaan Uang Tunai saat Pemilu

Prabowo: Kalau Ada Pemerintah Tidak Baik Gantilah, Bisa Lewat Pemilu atau Impeachment

Menata Dapil dan Alokasi Kursi untuk Pemilu yang Berkeadilan

Terpopuler

Download Aplikasi JawaPos.com