Perjelas Makna Gratis Harga Vaksin Covid-19

PERLOMBAAN membuat vaksin Covid-19 oleh berbagai lembaga riset dan perusahaan farmasi dunia sudah menemui titik terang. Dalam pikiran kita, pembuat vaksin ternama pastilah Pfizer-BioNTech asal Amerika Serikat (AS) dan Jerman. Berikutnya Moderna (AS), Oxford University-AstraZeneca (Inggris), Gamaleya (Rusia), Johnson & Johnson (AS), dan Sinopharm (Tiongkok). Dari uji klinis tahap akhir, tingkat efektivitas diklaim di atas 90 persen. Meskipun demikian, Johnson & Johnson dan Sinopharm belum memproklamasikan tingkat efektivitasnya.

Pertengahan Desember 2020 ini, sejumlah negara akhirnya memberikan izin penggunaan vaksin untuk penduduknya. Misalnya, AS, Inggris, Tiongkok, dan Rusia. Ketika negara-negara dengan fasilitas penelitian maju tersebut sudah memberikan lampu hijau, tidak ada alasan bagi Indonesia untuk tidak mengikutinya pula. Indonesia pun demikian. Beberapa hari ke depan, vaksinasi masal rakyat Indonesia dilakukan dan kebutuhan vaksinnya mencapai 246,58 juta dosis.

Kabar yang melegakan, biaya vaksin keseluruhan akan dibebaskan alias gratis. Ini yang perlu dibahas bersama. Bagaimana teknis gratisnya? Ada enam macam vaksin yang akan digunakan di Indonesia. Yang manakah yang gratis?

Sejarah Moral Hazard

Hanya ada satu transaksi ekonomi yang tidak dapat ditawar di dunia, yakni kesehatan. Apa pun nasihat dokter dan saran rumah sakit (RS), bahkan kendati kadang salah, pasien akan mengikuti tanpa melakukan negosiasi atas nama kesehatan. Inilah yang sejak dulu sampai kini dikritisi publik. Sebab, sektor kesehatan yang sebetulnya hak dasar manusia kini berubah menjadi salah satu sektor transaksi ekonomi untuk mendapatkan keuntungan. Keuntungan dari manusia yang sakit!

Studi PBB pada 2004 menunjukkan bahwa produsen obat, termasuk perusahaan pembuat vaksin, sebetulnya telah melakukan mark-up harga obat sampai 500.000 persen dibanding harga bahan pembuatan (Velasquez, 2006). Contohnya, harga obat untuk tekanan darah tinggi produksi Pfizer. Seratus tablet Norvasc dibanderol USD 220. Padahal, harga bahan-bahannya hanya 14 sen dolar. Prozac, obat antidepresan buatan Lilly, dihargai USD 247, jauh dari harga bahan-bahannya 11 sen dolar. Obat Tenormin untuk hipertensi produksi Astra Zeneca dibanderol USD 251. Harga aslinya 18 sen dolar.

Dengan kemampuan teknik farmasi yang sudah maju, ketika RS mampu meracik obat sendiri, masing-masing memiliki potensi mendapatkan keuntungan sampai 500.000 persen dibanding harga bahan dasar obatnya. Ini dari sisi obat yang merupakan komponen biaya besar yang membentuk biaya pelayanan RS secara total.

Di sisi lain, RS sebagai rantai industri kesehatan berdasar penelitian itu yang dimasukkan dalam Fortune 500 (2004) juga memperoleh pendapatan rata-rata minimal 17 persen. Padahal, kelompok industri lainnya mengantongi pendapatan paling tinggi 3 persen. Ini menunjukkan bahwa manajemen RS kini menerapkan kebijakan transaksi ekonomi sebesar-besarnya untuk mendapatkan keuntungan.

Bisnis Besar

Sejak dulu, nilai perdagangan obat, termasuk vaksin, di Indonesia tidak bisa dikatakan kecil. Karena itulah BPJS Kesehatan selalu defisit. Sampai saat ini, defisit BPJS Kesehatan mencapai Rp 28,4 triliun.

Pada 2014, ketika pemerintah mulai menggaransi kesehatan 121,6 juta rakyat dalam wadah JKN, besarnya angsuran negara minimal Rp 25 triliun. Total klaim 2014 ternyata mencapai Rp 42,6 triliun atau 170,4 persen lebih tinggi dari proyeksi anggaran. Padahal, jumlah masyarakat miskin dalam kategori penerima bantuan iuran (PBI) masih 86,4 juta dengan premi asuransi dinaikkan Rp 23.000 dari semula Rp 19.225 dan alokasi APBN Rp 25,5 triliun.

Ini belum termasuk iuran seluruh pekerja dan buruh Indonesia yang berjumlah minimal 118 juta orang. Jika diasumsikan iuran per pekerja atau buruh pesimistis Rp 25 ribu per bulan, akan terkumpul Rp 35,4 triliun per tahun. Artinya, instrumen kesehatan nasional setiap tahun akan mendapatkan dana segar minimal Rp 78 triliun. Anggaran negara dan dana masyarakat yang termobilisasi untuk dana kesehatan ini akan meningkat tiap tahun sehingga pada 2019 seluruh penduduk Indonesia terlindungi oleh JKN tidak terkecuali.

Berdasar penelitian di Jakarta dan kota-kota Indonesia lainnya (Sulastomo, 2000), struktur biaya obat sendiri dan vaksin mencapai 43,63 persen. Sisanya terbagi antara honor dokter (27,96 persen) dan ongkos jasa rumah sakit (28,41 persen). Artinya, jatah ekonomi obat nasional, termasuk rekomendasi vaksin dari dokter, paling tidak bernilai Rp 34,03 triliun. Jadi, jika anggaran vaksin korona 2020–2021 mencapai Rp 34,23 triliun, sebetulnya tidak berlebihan.

Karena sangat besarnya nilai ekonomi dunia medis, apalagi tahun ini seluruh aktivitas kesehatan disentralkan dalam sistem JKN, produsen obat sangat masif melakukan terobosan-terobosan dan menghalalkan banyak cara. Termasuk kongkalikong dengan profesi mulia para praktisi kesehatan sampai manajemen rumah sakit yang seharusnya menjaga integritas kemanusiaan.

Kasus moral hazard dunia kesehatan dan mata rantainya sudah sering terjadi kendati sangat tabu didiskusikan karena sangat sensitifnya nilai kesehatan.

Baca Juga: Negara Berketuhanan

Namun, betapa pun karena menyangkut dana superbesar, mencapai Rp 34,23 triliun, sikap kritis masyarakat tetap diperlukan. Kurang mulia apa tujuan dana bantuan sosial untuk ketahanan ekonomi rakyat, namun tetap juga dikorupsi. Demikian pula, ketahanan masyarakat pesisir untuk pengembangan lobster dalam negeri turut dikorupsi.

Teknis gratis harus diartikulasikan dengan sangat jelas kepada masyarakat. Apakah gratis untuk vaksin Pfizer-BioNTech saja, apakah khusus untuk Moderna, AstraZeneca, Sinovac, Sinopharm, atau vaksin Merah Putih. Jangan sampai rakyat sudah antre vaksin, tiba-tiba RS menyampaikan vaksin gratis sudah habis. Yang masih ada harganya justru lebih mahal. Akhirnya, pesan vaksin gratis itu kembali tidak sampai sepenuhnya untuk rakyat. (*)