alexametrics

Negara Berketuhanan

Oleh ACHMAD MUNJID *)
19 Desember 2020, 20:19:33 WIB

TERDORONG arus konservatisme yang mengalami pasang naik sejak reformasi, simbolisme agama kian deras memasuki arena politik. Formalisme agama pun kian kencang membanjiri ruang publik. Sepak terjang FPI, Gerakan 212, dan ide NKRI bersyariah adalah contoh manifestasinya.

Relasi agama dan negara dalam bingkai Pancasila kembali dipersoalkan. Bagaimana seharusnya mendudukkan prinsip negara yang berketuhanan?

Titik Keseimbangan

Ketika berpidato pada 1 Juni 1945 tentang dasar negara, Soekarno menawarkan lima prinsip fundamental yang bisa diterima semua pihak sebagai alat pemersatu. Itulah dasar statis sekaligus leitstar dinamis, bintang pemimpin bagi bangsa Indonesia.

Para pembicara terdahulu dalam sidang BPUPKI cenderung tak menjawab langsung pertanyaan tentang dasar negara. Mereka khawatir pembicaraan begitu akan menyeret perdebatan berlarut-larut, khususnya di antara kaum Islam dan nasionalis.

Pancasila akhirnya diterima semua pihak karena ia menjadi titik temu, dasar yang menopang keseimbangan di mana berbagai elemen bisa berdiri bersama sebagai suatu bangsa. Tanpa Pancasila, tanpa titik keseimbangan, tak ada Indonesia.

Sebagai titik temu, Pancasila berisi prinsip-prinsip yang memang hidup dalam jiwa bangsa Indonesia, bukan barang asing. Ia menjadi pemersatu karena sifatnya yang terbuka dan merangkul semua unsur.

Ketika Pancasila tak lagi terbuka, ketika ia dipakai sebagai alat eksklusi, baik oleh mayoritas maupun rezim penguasa, keseimbangan akan terganggu. Indonesia terancam.

Sila Ketuhanan dan Piagam Jakarta

Meski tak berarti setiap orang Indonesia pasti merasa berketuhanan, menurut Soekarno (1960: 47), secara historis dan sosiologis pada umumnya masyarakat Indonesia menempatkan ketuhanan sebagai prinsip fundamental. Karena itu, prinsip ketuhanan mutlak diperlukan untuk menyatukan bangsa Indonesia. Begitu juga keempat sila lainnya.

Sebagai pemersatu, sila pertama itu merangkum bermacam kaidah dan praktik agama. Maka, definisi dan implementasinya tak boleh dimonopoli, tak boleh mengeksklusi yang berbeda.

Ketuhanan Yang Maha Esa adalah dasar yang memberikan keleluasaan bagi setiap kelompok agama untuk meyakini dan mempraktikkan ajaran masing-masing. Itulah prinsip ketuhanan yang saling menghormati, ketuhanan yang berkebudayaan.

Penghapusan ’’tujuh kata’’ yang sempat ditambahkan pada sila pertama dalam Piagam Jakarta adalah kesepakatan konstitusional. Tanpa ’’tujuh kata’’ itu, sila pertama justru tetap inklusif. Setiap kelompok agama merasa terakomodasi.

Secara historis, setiap upaya monopoli sila pertama telah menggiring Pancasila menjadi alat eksklusi, bukan pemersatu. Itulah yang terjadi sepanjang 1950-an dan turut menyeret ke jalan buntu yang berakhir dengan pembubaran Konstituante pada 1959. Situasi serupa kembali terjadi pada awal Orde Baru ketika kelompok Islam berusaha menghidupkan kembali Piagam Jakarta.

Ketika Soekarno menyindir bahwa ada kelompok yang sibuk mengurus sila pertama saja, Hamka menulis buku Urat Tunggang Pantja Sila. Inti sila pertama adalah tauhid, katanya. Hanya dengan berpegang teguh pada sila Ketuhanan Yang Maha Esa itu sajalah, menurut Hamka (1952: 32), keselamatan Indonesia akan terjamin. Itulah urat tunggang Pancasila.

J.W.M. Bakker (Katolik), W.B. Sidjabat (Kristen), dan beberapa pemikir nonmuslim lain pun menulis buku menyanggah monopoli tafsir versi Islam itu. Alhasil, monopoli tafsir hanya mengakibatkan polarisasi dan sikap saling memusuhi.

Tentu umat Islam berhak meyakini bahwa tauhid adalah inti sila pertama. Tapi jangan lupa, umat lain pun berhak menafsirkannya menurut agama masing-masing. ’’Yang Maha Esa’’ di situ bukanlah pengganti ’’tujuh kata’’ yang dihapus dari Piagam Jakarta.

Negara Religius

Ketika menerima anugerah doktor honoris causa dari UIN Jakarta pada 1964, Soekarno menyatakan bahwa negara harus bertuhan. Indonesia adalah negara berketuhanan. Ini apa artinya? Definisi ’’bukan sekuler, bukan teokrasi’’ tak menjernihkan persoalan.

Menurut saya, negara berketuhanan adalah negara yang religius. Bukan berarti negara berdasar agama, apalagi agama tertentu. Dalam negara berketuhanan, esensi agama menjadi dasar dan penuntun kehidupan bernegara.

Agama dihadirkan dalam kehidupan bernegara bukan sebagai bentuk, panji-panji yang mengibarkan sektarianisme, tapi sebagai prinsip moral, fondasi, dan visi bagi kehidupan bersama yang adil, damai, lapang, dan memanusiakan.

Sayangnya, di tengah masyarakat yang sedang dilanda pasang naik konservatisme, justru bentuk-bentuk agama itulah yang kini melimpah dan rawan disalahgunakan.

Aparat, pengambil kebijakan, pemimpin, dan masyarakat secara umum kerap gamang, terkecoh, atau malah sengaja memanfaatkan hiruk pikuk simbolisme agama itu. Tak sedikit yang bingung, malah salah bersikap, bahkan ketika simbolisme agama jelas-jelas dipakai untuk merampas hak orang lain dan melanggar hukum. Kasus Rizieq Syihab hari-hari ini adalah contohnya.

Selain berderet kekerasan dan kesulitan pendirian rumah ibadah yang dialami kelompok minoritas, kasus seperti pembubaran kegiatan tradisi yang dianggap musyrik, ’’pengafiran’’ kandidat nonmuslim, pelarangan oleh pejabat daerah terhadap aplikasi online Injil Minang, dan pembangunan makam leluhur Sunda Wiwitan terus bermunculan.

Baca Juga: Rekonsiliasi Politik Pascapilkada

Jika serius, komitmen Presiden Jokowi pada peringatan Hari HAM 10 Desember 2020 untuk membenahi masalah itu harus segera diterjemahkan menjadi kebijakan dan tindakan konkret. Di negara yang berketuhanan, setiap umat berhak mempraktikkan agama menurut bentuk dan cara masing-masing dalam menyembah Tuhan. Negara tidak boleh pilih kasih. Pancasila harus tetap menjadi titik keseimbangan yang merangkul semua. Sila pertama harus menyediakan ruang yang sederajat dan bermartabat bagi setiap agama.

Kedewasaan umat Islam sebagai mayoritas seperti ditunjukkan para pendiri bangsa yang merelakan agamanya tak menjadi dasar negara dan mau menghapus ’’tujuh kata’’ dari Piagam Jakarta adalah sikap bijaksana yang mendudukkan agama sebagai esensi, bukan bentuk.

Prinsip Gus Dur yang haulnya diperingati setiap Desember patut kita teladani. Menurutnya, perjuangan umat Islam harus sejalan dengan perjuangan bangsa dan keduanya harus sejalan dengan perjuangan kemanusiaan. (*)


*) Achmad Munjid, Dosen FIB dan sekretaris Pusat Studi Pancasila UGM

Saksikan video menarik berikut ini:

Editor : Dhimas Ginanjar

Saksikan video menarik berikut ini: