Nusantara Jadi IKN, Jakarta Pusat Bisnis

ROGER Bolton (1992) berseru people attach value to a sense of place. Artinya, masyarakat biasanya melekatkan nilai (harga) sesuatu pada perasaannya terhadap tempat atau kondisi interaksi sosial yang berdampak besar terhadap aktivitas bisnis dan ekonomi. Pernyataan tersebut kiranya dapat menjadi pijakan untuk melihat posisi Jakarta bila kelak ibu kota negara (IKN) benar-benar sepenuhnya pindah ke Nusantara di Kalimantan Timur (Kaltim).

Tahap demi tahap untuk mewujudkan IKN Nusantara itu memang telah berjalan. Bahkan, Presiden Jokowi dan sejumlah menteri telah berkemah di dekat titik nol IKN. Presiden Jokowi sebelumnya juga melantik Bambang Susantono sebagai kepala Otorita IKN Nusantara dan Dhony Rahajoe sebagai wakilnya pada 10 Maret lalu. Pengangkatan pejabat otorita ini sesuai dengan amanat UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN. Bambang dan Dhony dipercaya untuk membangun IKN Nusantara dengan konsep kota inklusif, hijau, cerdas, dan berkelanjutan. Menurut Bambang, kota IKN Nusantara dipastikan untuk semua kalangan (city for all). Pembangunan ibu kota baru ini setidaknya butuh waktu 15–20 tahun.

Sementara itu, perpindahan pemerintahan ke IKN diagendakan mulai pada awal 2024. Kemudian, bagaimana nasib Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta? Roger Bolton meyakini jika sebuah kota dianggap berposisi elite atau bernilai estetika tinggi, segala aset (tanah, bangunan, beragam barang/jasa) ikut bernilai lebih tinggi. Itulah yang terjadi di DKI Jakarta selama ini.

Jakarta merupakan tempat strategis dalam membangun pusat bisnis. Status pusat bisnis yang sudah lama terbentuk ini tentu tidak mudah bergeser ke IKN Nusantara. Hanya, pemindahan IKN ke Kaltim menjadi sebuah ujian bagi pelaku usaha untuk melepas nilai bisnisnya dari hiruk pikuk politik dan pusat pemerintahan.

Ke depan, Jakarta sudah tak lagi tergantung pada posisi sebagai IKN, melainkan pada ikon-ikon yang ada plus arah pembangunan sosial ekonomi. Sedangkan bagi warga dan pebisnis di Kaltim dan sekitarnya, kepindahan IKN menjadi peluang emas sekaligus bakal melahirkan banyak pebisnis baru. Karena itu, pemerintah pusat perlu mengantisipasi ekses negatif pemindahan IKN terhadap dunia bisnis di Jakarta. Misalnya, pemerintah wajib mencegah perlambatan pertumbuhan ekonomi Jakarta untuk mempertahankan, bahkan menaikkan nilai bisnis di kota ini.

Kepindahan IKN itu bertahap plus ramah ekonomi, bukan boyongan yang melahirkan masalah. Pemerintah pusat nanti harus bisa menjamin nilai bisnis dan aset warga tetap berada pada pure existence value (nilai yang sesungguhnya). Kemudian, kepindahan IKN tidak boleh memicu disrupsi di sektor perdagangan dan investasi yang berujung pada krisis dunia usaha dan hilangnya lapangan pekerjaan. Idealnya, kepindahan IKN ke Kaltim harus simultan dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi dan infrastruktur kesejahteraan di Jakarta. Ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah kota Jakarta.

Kekuatan Ikon Jakarta

Intinya, kepindahan IKN sebisa-bisanya tetap meninggalkan kesan positif, bukan malah menimbulkan masalah atau bekas negatif. Para elite politik pun perlu menciptakan persepsi positif di masyarakat bahwa pemindahan IKN bakal membawa manfaat besar bagi seluruh kawasan di Indonesia. Misalnya, jangan kaitkan kepindahan IKN dengan isu politik karena IKN merupakan kepentingan seluruh rakyat. Jangan pula jadikan Jakarta sebagai kota yang dipersepsikan harus ditinggalkan karena persoalan yang masih ada selama ini. Kepindahan IKN justru peluang untuk membangun Jakarta menjadi seperti kota-kota besar lainnya di dunia.

Meskipun sudah lepas dari posisi IKN, Jakarta tetap berpeluang besar sebagai kota yang memesona dan paling berpengaruh terhadap perdagangan, investasi, dan seni budaya di Indonesia. Jakarta diharapkan tidak lama bermetamorfosis dari pusat pemerintahan menjadi pusat bisnis dan wisata yang terus bertumbuh. Seperti New York, eks ibu kota Amerika Serikat (AS). Meskipun bukan lagi ibu kota AS, banyak perusahaan besar (termasuk asing) yang tetap berkantor pusat di New York. Satu dari sepuluh sektor swasta di New York dijalankan perusahaan asing.

Bahkan, business value di New York terus meningkat melampaui ibu kota AS sekarang (Washington DC). Warga AS di New York (New Yorkers) sangat bangga dengan New York sebagai kota bisnis terbesar di AS, bahkan dunia.

Jakarta juga tidak perlu lama untuk berkembang seperti Kota Florence, eks ibu kota Italia, yang kini menjadi salah satu kota wisata terindah di dunia. Banyak eks ibu kota negara di dunia yang justru semakin besar karena aktivitas bisnis dan ekonominya tidak lagi tergantung karena menjadi pusat pemerintahan.

Jakarta pun diyakini tetap menjadi kota dan pusat bisnis terbesar di Indonesia jika pembangunan IKN baru dan sekitarnya kolaboratif dengan pengembangan pusat bisnis dan ekonomi di Jakarta. Pemerintah pusat harus memberikan perhatian khusus terhadap Jakarta sebagai pengendali gerak investasi dan perdagangan di pasar global di masa mendatang. Jakarta, sebagai kota terpadat dan ditopang daerah-daerah lainnya di Jawa, berpotensi besar untuk terus menjadi pusat bisnis nasional.

Karena itu, pebisnis di Jakarta semestinya bisa membuktikan bahwa business and social values does not always depends on central government. Nilai bisnis di Jakarta bakal terus naik (secara murni, tanpa status IKN) karena masih banyak ikon kota ini yang bakal terus menjadi brand positioning yang belum dimiliki daerah lain. Misalnya, Tugu Monumen Nasional (Monas), Taman Mini Indonesia Indah (TMII), wisata kota tua, Taman Impian Jaya Ancol, dan Jakarta International Stadium (JIS).

Ikon-ikon kota tersebut bisa menjadi pemberi optimisme bahwa nilai bisnis di Jakarta tak akan tergerus akibat sense of place ketika IKN resmi pindah. Investor pun tidak perlu khawatir jika Jakarta terlepas dari pusat pemerintahan. Daya tarik Jakarta bakal fokus sebagai pusat bisnis, sejarah, dan wisata bernilai tinggi. (*)