alexametrics

Nalar Negara Hukum saat Darurat

OLEH FACHRIZAL AFANDI *)
13 April 2020, 19:48:20 WIB

MESKI saat ini Peraturan Pemerintah 21/2020 dan Keputusan Presiden 11/2020 telah menetapkan status kedaruratan kesehatan berdasar UU 6/2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, kemungkinan pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) 23/1959 tentang Penetapan Keadaan Bahaya atau yang biasa disebut SOB (Staat van Oorlog en Beleg) masih sangat terbuka. Kemungkinan itu terlihat jelas dari narasi yang diungkap dan dipromosikan wakil pemerintah dalam beberapa kesempatan. Darurat sipil akan diberlakukan untuk mengatasi kerusuhan dan gejolak sosial yang timbul dari kebijakan pembatasan sosial berskala besar.

Nalar Keadaan Bahaya

Jika dicermati, kecenderungan pemakaian nalar darurat sipil dalam penanganan Covid-19 bahkan telah tampak dari model penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat keamanan. Setidaknya itu terlihat dari tindakan kepolisian akhir-akhir ini yang semakin aktif dan represif melakukan pembubaran paksa massa yang berkerumun serta banyaknya penangkapan terhadap masyarakat yang dianggap menghina dan mengkritik kebijakan pemerintah dalam penanganan Covid-19.

Pada Jumat, 3 April 2020, misalnya, Polda Metro Jaya menangkap 18 orang di Jakarta Pusat karena melanggar pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dan menjerat mereka dengan pasal 93 UU 6/2018 jo pasal 218 KUHP. Sebagaimana diketahui, penentuan Jakarta sebagai daerah yang menerapkan PSBB baru saja disahkan melalui Keputusan Menteri Kesehatan (KMK) Nomor HK.01.07/MENKES/239/2020 yang bertanggal 7 April kemarin. Artinya, tindakan polisi sebelum tanggal 7 April 2020 sama sekali tidak memiliki alasan yang sah secara hukum dan berisiko besar digugat ke pengadilan.

Selain itu, jika dicermati, Surat Telegram Kapolri ST/1098/IV/HUK.7.1/2020 yang menjadi dasar kepolisian untuk menangani tindak pidana selama PSBB juga memiliki masalah. Pencantuman pasal 212 sampai 218 KUHP sebagai dasar pembubaran dicatat ICJR tidak tepat. Sebab, pasal-pasal tersebut hanya dapat digunakan jika ada kerumunan yang melakukan kekacauan (volksoploop) dan perlawanan dengan kekerasan saat dibubarkan.

Nalar keadaan bahaya ala darurat sipil dalam SOB juga muncul dalam Surat Telegram Kapolri ST/1100/IV/HUK.7.1/2020 perihal penanganan kejahatan di ruang siber. Selain memerintahkan aparatnya untuk melakukan pengintaian/patroli di ruang siber terkait hoaks dan praktik penipuan online, polisi memantau siapa pun yang melakukan penghinaan kepada penguasa dan pejabat pemerintah dengan dasar pasal 207 KUHP pasal 27 ayat (3) UU ITE, pasal 156 KUHP, dan pasal 28 ayat (2) UU ITE. Pencantuman pasal-pasal itu jauh dari logika darurat kesehatan dan lebih mendekati nalar keadaan bahaya ala SOB yang berisiko membungkam kebebasan berpendapat, juga bertentangan dengan pasal 28 UUD 1945.

Padahal, pada 2006 Mahkamah Konstitusi melalui putusan nomor 013-022/PUU-IV/2006 telah membatalkan pasal-pasal penghinaan terhadap presiden dalam KUHP. Selain itu, dalam pertimbangannya disebutkan, delik penghinaan merupakan delik aduan absolut. Artinya, tanpa pengaduan Presiden Joko Widodo secara personal, polisi tidak berhak melakukan penyelidikan, bahkan upaya paksa yang berupa penangkapan atau penahanan.

Nalar Negara Hukum

Selama vaksin dan obat untuk mengatasi Covid-19 belum ditemukan, pemerintah di semua negara di dunia, termasuk Indonesia, berpacu dengan waktu untuk menyelamatkan nyawa seluruh warganya dari terjangan pandemi ini. Karena itu, hampir semua negara menerapkan keadaan darurat sebagai legitimasi untuk membatasi pergerakan warganya dengan melakukan penutupan atau karantina wilayah guna menahan laju pertumbuhan virus dan meminimalkan korban nyawa.

Dalam keadaan darurat, pemerintah diberi kekuasaan yang lebih besar dan longgar demi alasan kepentingan publik. Kewenangan yang sedemikian besar itu, sebagaimana ditakutkan oleh para pengamat hukum dan politik di banyak negara, berpotensi disalahgunakan oleh penguasa untuk menjadi lebih otoriter. Itu, misalnya, dapat dilihat dari pengalaman Indonesia pada akhir 1950-an yang menerapkan keadaan bahaya dan berujung lahirnya rezim pemerintahan otoriter. Sebagaimana diketahui, penetapan keadaan bahaya pada akhirnya juga menjadi legitimasi keterlibatan militer dalam politik sipil dengan pendekatan yang represif dan tidak mengindahkan hak asasi manusia.

Pada 2 April 2020, negara-negara terdampak Covid-19 yang menerapkan keadaan darurat seperti Italia, Belanda, Spanyol, Jerman, Prancis, dan 15 negara Eropa lainnya mengeluarkan pernyataan bersama terkait prinsip negara hukum dalam masa pandemi Covid-19. Meski keadaan darurat memberikan legitimasi kepada pemerintah untuk melakukan tindakan luar biasa demi melindungi warga dan menghadapi krisis pandemi Covid-19, tindakan itu harus dibatasi secara ketat dan proporsional. Dalam hal ini, penegasan tentang batas waktu keadaan darurat menjadi penting.

Selain itu, penerapan keadaan darurat harus tetap memperhatikan prinsip negara hukum, demokrasi, hak asasi manusia, dan prinsip hukum internasional. Tindakan pemerintah dalam keadaan darurat ini pun tidak boleh membatasi kebebasan pers dan kebebasan warga dalam mengemukakan pendapat.

Nalar negara hukum menjadi penting saat pelaksanaan keadaan darurat untuk memberikan perlindungan kepada warga negara dengan tetap melakukan pembatasan kekuasaan negara. Itu mengamanatkan artikulasi pengaturan hukum yang jelas dan dapat dipahami masyarakat secara mudah agar mereka dapat merencanakan prilaku yang sesuai untuk merespons kebijakan negara. Nalar itu membantu masyarakat memiliki gambaran yang benar terkait bagaimana negara bertindak demi kepentingan mereka dan dapat secara aktif mengawasi penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh otoritas negara.

Sebagaimana dinyatakan Harari, pilihan sikap pemerintah dalam menghadapi Covid-19 akan berpengaruh besar di masa mendatang. Penggunaan pendekatan keamanan melalui pendisiplinan dan memata-matai kehidupan warga akan berujung katastrofi yang tidak akan menyelesaikan masalah. Hanya melalui kerja sama dan pemberdayaan warga secara demokratis, negara akan dapat mengatasi krisis akibat pandemi ini. Keterbukaan informasi dan pengambilan kebijakan yang didukung bukti saintifik yang mumpuni menjadi kunci jika pemerintah ingin warga secara sukarela sepenuh hati bekerja sama membantu mengatasi krisis ini.

Selain itu, keterlibatan DPR sebagai salah satu pilar negara hukum semakin penting di masa pandemi ini. Alih-alih membahas RUU kontroversial seperti RUU (Omnibus Law) Cipta Kerja atau RKUHP, DPR seharusnya mengawasi nalar keadaan bahaya dalam kebijakan pemerintah dan memastikan pilihan pemerintah dalam menghadapi Covid-19 tetap sejalan dengan prinsip negara hukum yang tercantum dalam konstitusi. (*)


*) Fachrizal Afandi, Dosen dan peneliti hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Saksikan video menarik berikut ini:

 

 

Editor : Dhimas Ginanjar




Close Ads