Membiayai Janji Politisi

Kondisi di Indonesia

Di Indonesia, pendapatan negara dari pajak masih jauh dari optimal. Rasio pajak (tax ratio) yang hanya di kisaran 10 persen membuat Indonesia setara dengan negara-negara miskin di Afrika.

Sebenarnya sudah banyak langkah perbaikan yang dilakukan pemerintah. Namun, hal itu belum mampu mendongkrak penerimaan pajak secara signifikan. Perlu terobosan luar biasa untuk mengejar rasio pajak negara berkembang lain seperti India (18 persen), Turki (24 persen), dan Brasil (32 persen).

Riset Bank Dunia (2019) mencatat bahwa Indonesia termasuk salah satu negara yang memiliki perbedaan terbesar antara realisasi penerimaan dengan potensi pendapatan dari pajak.

Partai politik dan politisi seharusnya terbuka beradu gagasan untuk menggali potensi pajak itu. Meski kontroversial, menaikkan tax ratio adalah keniscayaan apabila ingin meningkatkan fasilitas publik seperti yang kerap dijanjikan dalam kampanye.

Sementara itu, utang sebagai alternatif selain pajak lebih kontroversial. Masyarakat Indonesia yang cenderung konservatif telanjur antipati terhadap pembiayaan pembangunan melalui utang.

Dalam bayangan mereka, utang bersifat jahat. Padahal, seperti yang diingatkan Thatcher, utang merupakan salah satu sumber dana pemerintah yang alami. Kehadirannya adalah hal yang wajar karena tak semua biaya pembangunan bisa dibebankan kepada pajak.

Sekali lagi, partai politik dan politisi harus terbuka mengakui adanya kebutuhan untuk berutang. Sudah waktunya utang pemerintah dibicarakan secara normatif. Meski sulit, kejujuran adalah langkah awal untuk meraih kedewasaan dalam berpolitik. Agar kampanye tidak hanya berisi janji yang sebenarnya tak sanggup dibiayai. (*)

*) NURKHOLISOH IBNU AMAN, Kandidat PhD Finance, The University of Edinburgh