Banjir, Produk Kebijakan Salah Nalar

BANJIR Bandang Terjang Tiga Desa di Bondowoso. Di Tapanuli Tengah, 7 Meninggal, 700 KK Mengungsi. Pemberitaan Jawa Pos (30/1) kian menambah angka-angka statistikal bencana yang dicatat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) hingga pertengahan Januari 2020. Total ada 179 kejadian yang terdiri atas 82 puting beliung, satu kebakaran hutan dan lahan (karhutla), 56 banjir, 38 tanah longsor, serta 2 gelombang pasang.

Suatu peristiwa yang secara ekologis merintihkan gelisah lingkungan yang menyempurnakan nestapa warga dengan jerit tangis dan lelehan air mata duka. Sebab, atas kejadian tersebut, 71 korban jiwa melayang, 2 hilang, 8 terluka, lebih dari sejuta warga mengungsi, 11.388 rumah rusak, 92 fasilitas pendidikan dan 27 tempat ibadah serta 10 tempat layanan kesehatan hancur, 37 kantor pemerintahan rusak, serta 85 jembatan tidak berfungsi.

Dampak besar akibat banjir itu sepenggalan waktu telah menuangkan peta kebencanaan yang ’’menuntun air hujan berselimut tanah longsor’’ di mana-mana. Kerusakan daerah aliran sungai (DAS) dan pembukaan hutan di wilayah hulu ditengarai menjadi penyebab banjir yang dipersepsi bermula dari ’’jatuhnya air kehidupan’’.

Tentu saja, tragedi lingkungan ini mengentak batin yang tidak terperikan dengan pesan tunggal: untuk mendorong isu lingkungan sebagai prioritas kebijakan pemimpin daerah dan nasional. Banjir sejatinya mewakili sebuah ratapan yang disebar merata di seluruh segmen geografis Nusantara yang acap kali berada di luar proyeksi pengambil keputusan.

Hujan Bukan Penyebab Banjir

Mengapa banjir dan longsor terus melanda? Adakah tragedi itu dirancang bangun mentradisi dan intensitas hujan dijadikan sang tertuduh tanpa henti? Hujan laksana ’’kaum ekstremis’’ yang menjadi variabel paling dipersalahkan. Penguasa wajib memahami bahwa penyebab utama banjir bukanlah air hujan, melainkan buruknya manajemen lingkungan. Banjir pada dasarnya hanyalah ’’panen raya’’ dari kebijakan salah tindak terhadap tatanan iklimnya. Longsor dan banjir bukan fenomena alam yang mendadak, melainkan produk laku destruktif yang tidak diantisipasi pembuat kebijakan negara.

Perspektif ekologis mengonfirmasikan betapa rapuhnya penjagaan hutan di Indonesia. Desa dan kota tampak kehilangan basis sumber daya alam (SDA) yang berfungsi menjamin keberlanjutan hayati. Fakta itu dipercepat oleh program menjadikan areal hutan Perhutani di Jawa sebagai lahan tanaman pangan atau kebun tebu, tembakau, serta kakao.

Sadarilah, hutan pantang ditebang tanpa perencanaan yang memperhatikan kelestarian lingkungan. Mengubah hutan menjadi ’’kebun teh’’ dengan bagi-bagi sertifikat sebagai ’’tanda halal merombak lahan hutan’’ merupakan tragedi yang menunjukkan ke arah mana banjir digerakkan.

Kehancuran eksosistem dan matinya jaringan kewilayahan sebuah kawasan berupa banjir dan longsor hanyalah resultan yang inheren. Hutan di kawasan yang terkena banjir pastilah tinggal ’’komunitas vegetasi’’ tanpa arti yang mudah diluluhlantakkan air bah. Apa yang terjadi di Tapanuli, Sumatera Utara, dan Bondowoso, Jawa Timur, merupakan manifestasi tentang hutan yang tidak terjaga.

Nalarlah bahwa hujan bukan penyebab tunggal sehingga banjir bukanlah soal takdir. Banjir itu merangsek dalam problematika tata ruang, penggerogotan SDA, penjungkirbalikan tata guna lahan, yang pada akhirnya adalah tata kebijakan pemerintahan. Banjir bermula dan berakhir dari konsepsi pembangunan yang dianut serta diimplementasikan penyelenggara negara.

Hal itu berarti masalah banjir merupakan urusan bernegara yang berkaitan dengan kesalahan kebijakan. Dengan demikian, memilih model pembangunan sangat menentukan di mana pergerakan banjir dihentikan. Air hujan tidak akan melaju menerjang desa atau kota kalau di setiap wilayah tersedia bank air berupa kawasan konservasi, hutan kota, hutan desa, serta telaga-telaga yang sejak era abad ke-7 dikembangkan nenek moyang dan mencapai puncak kemajuan pada periode keemasan Majapahit.

Belajar dari Masa Lalu

Abad ke-21 ini menjadi momentum mengaktualisasikan pembangunan berkelanjutan lebih kuat dengan pendekatan yang dalam bahasa Matthew E. Kahn (2010): climatopolis. Pembangunan yang memperhatikan ekosistem iklim memaknai air hujan dapat bercengkerama secara kosmologis dengan pepohonan, bercerita dengan hutan rakyat, hutan kota, hutan konservasi, serta taman-taman rumah.

Air hujan menjadi ’’sahabat RTH (ruang terbuka hijau)’’ dan dapat bersimpuh di perut sungai yang setiap musim kemarau direvitalisasi apalagi dilakukan naturalisasi. Bagaimana sungai tidak meluap, di kala ’’perutnya’’ tidak lagi bisa menampung luberan, bukan karena ia tidak sayang air hujan, tetapi pendangkalan yang dialami akibat erosi, itulah yang ditangisi sungai dengan konsekuensi banjir yang menerjang berhari-hari.

Areal konservasi mutlak dikembangkan dan bukannya dialihfungsikan menjadi lahan properti atau kawasan industri. Imunitas lahan pertanian mesti dibuncahkan agar tidak berubah peruntukan sebagai areal berbeton. Reboisasi hutan digelorakan kembali dengan peranti yuridis yang ketat serta bersanksi tegas (regulation and sanction). Tata ruang diformulasi berorientasi kepentingan lingkungan, ekonomi, dan sosial secara integral, bukan berbisik: ’’ada harga ada rupa’’. Lihatlah kasus Teluk Lamong untuk becermin diri tentang silang sengkarut antarpemda yang tidak kunjung tuntas.

Pada titik ini, saya teringat raja Majapahit yang mengatur relasi antara desa dan kota dengan mendeskripsikan tata kelola negara berlandasan iklim secara integral bahwa keduanya bagaikan singa dan hutan, dua teritori yang harus dipelihara seimbang. Begitulah inti sabda Sang Prabu Hayam Wuruk sebagaimana yang tertulis di Pupuh 89 Kakawin Nagara Krtagama: ’’Apanikan pura len swawisaya kadi sinha lawan gahana, yan rusakan thani milwan akuran upajiwa tikan nagara... hetunikan pada reksan apageha kalih phalanin mawuwus.’’ Inilah literasi klasik yang telah bervisi tata kampung tanpa banjir seperti yang terekam dalam Kakawin Nagara Krtagama karya Empu Prapanca, 1365.