Penundaan RUU KUHP dan Pemasyarakatan tanpa Batas Waktu

JawaPos.com - DPR dan pemerintah sepakat menunda pengesahan RUU Pemasyarakatan dan RUU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kedua pihak akan kembali melakukan pengkajian dan menyosialisasikan peraturan baru yang mendapat penolakan dari publik itu.

Namun, sampai kapan penundaan tersebut, tidak ada ketegasan. Pemerintah ingin pembahasan dilanjutkan DPR periode mendatang. Sedangkan DPR hanya menyebut penundaan sampai batas waktu yang tidak ditentukan.

Pengesahan RUU Pemasyarakatan sebenarnya menjadi salah satu agenda rapat paripurna DPR kemarin (24/9). Namun, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah yang memimpin rapat menyatakan bahwa DPR menerima surat dari menteri hukum dan HAM pada 24 September perihal penundaan pengesahan RUU itu.

Rapat lantas diskors untuk lobi pimpinan DPR, para ketua fraksi, dan pimpinan komisi III dengan pemerintah. Fahri mengatakan, dalam rapat lobi, pihaknya mendengarkan penjelasan dari pemerintah soal perlunya penundaan pengesahan RUU Pemasyarakatan. ”Kami menyetujui penundaan dalam rapat lobi,” ucapnya.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Hamonangan Laoly menjelaskan, penundaan pengesahan tersebut sebenarnya telah dibahas DPR dan presiden. Pemerintah berharap RUU itu bisa di-carry over dan dilanjutkan DPR periode berikutnya. Dengan cara tersebut, pemerintah dan DPR bisa menjelaskan kepada publik isi peraturan baru itu.

Sementara itu, Ketua DPR Bambang Soesatyo menyatakan bahwa pihaknya telah memenuhi tuntutan mahasiswa. Yakni menunda pengesahan RUU KUHP dan RUU Pemasyarakatan dalam rapat paripurna kemarin. ”Aspirasi adik-adik mahasiswa, yaitu menunda RUU KUHP dan RUU Pemasyarakatan, sudah kami kabulkan,” kata Bambang seusai rapat paripurna.

Namun, Bamsoet –sapaan Bambang Soesatyo– tidak menjawab secara lugas berapa lama penundaan tersebut. Apakah dilanjutkan pada periode mendatang atau tetap disahkan DPR saat ini. Sebab, DPR masih mengagendakan dua sidang paripurna pada 26 dan 30 September. ”Saya katakan, sampai waktu yang tidak terhingga,” ucapnya.

Bamsoet lantas meminta mahasiswa tidak melanjutkan aksi. ”Saya minta mahasiswa jangan sampai terprovokasi. Jangan sampai terpancing dengan hasutan-hasutan yang tidak benar,” tuturnya.

Meski disetujui untuk ditunda, Panitia Kerja (Panja) RUU Pemasyarakatan tetap diberi kesempatan untuk menyampaikan poin-poin penting peraturan tersebut di depan rapat paripurna. Sesuai presensi, rapat dihadiri 288 anggota DPR. Namun, kenyataannya hanya sekitar 100 anggota yang berada di ruang sidang.

Ketua Panja RUU Pemasyarakatan Erma Suryani Ranik menerangkan, RUU itu terdiri atas 11 bab dan 99 pasal. ”RUU ini sudah disepakati di tingkat satu,” kata Erma dalam laporannya.

Peraturan tersebut tidak hanya mengatur pemidanaan, tetapi juga pembinaan agar ketika napi keluar dari penjara bisa bergaul dengan masyarakat dan menaati hukum. RUU itu berisi sebelas poin penting. Mulai penguatan sistem pemasyarakatan dalam peradilan pidana terpadu hingga sistem pengawasan pemasyarakatan.

Menurut Erma, banyak permasalahan yang dihadapi lembaga pemasyarakatan (lapas). Misalnya soal kapasitas. Erma mencontohkan lapas di DKI Jakarta yang overkapasitas hingga 260 persen. Begitu pula peredaran narkoba yang marak. ”UU Pemasyarakatan sekarang tidak bisa mengatasi perkembangan zaman,” ungkapnya.

RUU KUHP

Keputusan presiden yang meminta penundaan pengesahan RUU KUHP dinilai tidak menyelesaikan persoalan. Sebab, sejatinya yang menjadi tuntutan publik adalah keberadaan pasal-pasal yang bermasalah dalam RUU itu. ”KUHP yang bermasalah itu substansinya, bukan prosesnya,” ujar pakar hukum tata negara Jimly Asshiddiqie.

Karena itu, mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut menyarankan agar presiden menghapus pasal-pasal yang dinilai bermasalah dan bertentangan dengan semangat demokrasi. Dengan demikian, RUU KUHP bisa disahkan tanpa melukai hati masyarakat. ”Kalau ditunda semua, berarti presiden sebetulnya nggak bersikap terhadap pasal yang dipersoalkan,” ucapnya.

Jimly menilai pengesahan RUU KUHP dengan membuang pasal-pasal bermasalah sebagai jalan tengah yang paling tepat. Di satu sisi, masyarakat tidak merasa dirugikan. Di sisi lain, keinginan DPR periode 2014–2019 meninggalkan legasi bersejarah bisa didapat.

Jika ditunda sepenuhnya, Jimly pesimistis Indonesia bisa memiliki KUHP sendiri dan akan terus menggunakan KUHP warisan Belanda. ”Kalau ditunda, nggak tahu kapan selesai. Ini sudah puluhan kali ditunda. Nanti bisa rumit tim baru lagi,” tuturnya.