Biaya Nyapres Mahal, Prabowo Galang Donasi, KPU Bilang Begini

JawaPos.com - Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto meluncurkan gerakan donasi @GalangPerjuangan untuk mendukung perjuangan politiknya di Indonesia. Pernyataan yang dilontarkan melalui akun pribadi Facebooknya itu lanataran mahalnya biaya capres 2019 mendatang. 

Menanggapi pengumpulan dana itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman menyebut, tak masalah dengan aksi pengumupulan dana oleh mantan danjen Kopassus itu. Namun, apabila nantinya dana itu akan dipergunakan, tentunya harus melalui mekanisme yang telah diatur.

"Boleh saja. Kalau mau dipergunakan nanti harus dicatat sesuai mekanisme," kata Arief kepada Wartawan, Jumat (22/6).

Tak hanya itu, Arief menyebut, dalam aturan sumbangan dana kampanye, sebenarnya telah diatur ihwal siapa saja yang boleh menyumbang dana kampanye. Hal itu diatur dalam UU Pemilu Nomor 7 tahun 2017. Dimana dibatasi pula nominal untuk pemberian sumbangan dari masyarakat.

"Kalau mau berkampanye kan diatur juga siapa saja yang boleh nyumbang itu," tuturnya.

Sebelumnya diketahui, lantaran biaya Pilpres 2019 mahal, Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Prabowo Subianto meluncurkan gerakan donasi @GalangPerjuangan.

Prabowo mengumumkan gerakan itu lewat pidato politiknya yang diunggah dalam akun Facebook resmi miliknya. Video itu diketahui berdurasi 19.46 menit.

"Melalui akun Facebook ini secara resmi saya umumkan peluncuran sebuah aplikasi sarana penggalangan dana yang secara khusus diperuntukkan guna mendukung perjuangan politik kita demi perbaikan kondisi bangsa, negara, dan rakyat Indonesia," ujar Prabowo, Jumat (22/6).

Menurut Prabowo, Indonesia telah memilih jalan demokrasi dalam berbangsa dan bernegara, yakni seluruh kebijakan publik yang dikeluarkan oleh seorang pemimpin adalah sebuah keputusan politik (political decision). Dan keputusan itu berdampak sangat besar bagi kehidupan rakyat.

Jalan demokrasi Indonesia semakin dirasa melenceng dari pemikiran pendiri bangsa kita dan mengarah ke dalam liberalisasi demokrasi. Calon pemimpin dan partai politik dihadapkan pada proses demokrasi biaya tinggi. Sehingga, hanya pihak yang memiliki modal besar dan atau didukung oleh pemilik modal besarlah yang akan menang.

Demokrasi liberal berbiaya tinggi ini mengakibatkan banyaknya pemimpin di Indonesia, mulai dari tingkat desa sampai dengan tingkat nasional tersandera oleh kepentingan pemilik modal yang mendukungnya maju di kancah pemilihan. Dampaknya, semakin hari semakin banyak pemimpin kita yang terjerat kasus korupsi dan persekongkolan bisnis kebijakan.

Politik balas budi yang mengakibatkan seorang pemimpin negeri ini tersandera oleh kepentingan pengusaha besar, taipan, bandar, dan cukong harus segera dihentikan. Semua pihak harus mencari, mewujudkan, dan menciptakan pemimpin-pemimpin yang jujur, cerdas, juga memiliki integritas tanpa adanya embel-embel di belakangnya.

Oleh sebab itu, Prabowo mengajak masyarakat untuk bergabung dalam gerakan penggalangan dana rakyat @GalangPerjuangan ini. Korbankan sedikit harta, harta senilai sebungkus rokok atau dua bungkus mi instan untuk mendapatkan pemimpin Indonesia.