Jelang 22 Mei, Moeldoko Buka-Bukaan Skenario People Power

JawaPos.com - Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko mengatakan, mayoritas masyarakat Indonesia tidak menginginkan adanya people power pada 22 Mei nanti. Pasalnya, masyarakat sangat mengingikan situasi aman dan damai.

‎"Masyarakat idak menginginkan gerakan people power yang pada akhirnya merugikan semuanya," ujar Moeldoko di Posko Rumah Cemara, Jakarta, Jumat (17/5).

Mantan Panglima TNI ini menjelaskan, ada upaya sistematis yang akan memanfaatkan situasi jika sampai terjadi pengumpulan massa. Untuk itu, Moeldoko mengibau kepada kepada masyarakat di tanggal 22 Mei ini tidak perlu datang ke Ibu Kota.

"Karena pada akhirnya digunakan sebagai tempat yang dimanfaatkan oleh kelompok tertentu itu. Semuanya akan rugi," katanya.

Moeldoko itu huga membantah, bahwa skenario 22 Mei itu sengaja dibuat oleh pemerintah. Menurutnya, itu sengaja dibuat oleh kelompok tertentu.

"Ngapain jauh-jauh dari luar kota ke Jakarta tahu-tahu menghadapi sebuah musibah. Ini bukan skenario yang kita buat. Sama sekali bukan. Ini skenario yang disiapkan kelompok tertentu. Saya harus tegas dan clear," tambahnya.

Sementara itu, terkait adanya aparat keamanan yang sudah bersiaga dengan meyiapkan penembak jitu untuk berjaga-jaga apabila ada people power, menurut Moeldoko itu adalah hoaks.

"Saya ingin tegaskan, tidak ada sniper. Supaya paham agar tidak digoreng jadi berita yang merugikan pemerintah," tegasnya.

‎Sementara itu, Cawapres nomor urut 01 Ma'ruf Amin juga berharap tidak ada gerakan people power saat penetapan hasil rekapitulasi oleh KPU tersebut. Menurut dia, semua pihak perlu menjaga kedamaian dan keterangan usai Pemilu 2019 ini.

"Saya harap tidak terjadi itu (people power). Ini demi menjaga negara kita demi keutuhan bangsa, keamanan, ketenteraman," kata Ma'ruf.

Ma'ruf juga mengatakan, persatuan Indonesia harus dikedepankan. Karena Pilpres ini hanyalah kepentingan sesaat. Sehingga jangan sampai kepentingan seaat ini malah merusak persatuan dan kesatuan.

"Kita harus berpikir bahwa menjaga negara mengutamakan negara dan bangsa harus lebih kita utamakan daripada kepentingan-kepentingan kelompok dan kepentingan sesaat," ungkapnya.

Selain itu, Ma'ruf Amin juga mengimbau kepada elite politik tidak membuat gaduh. Apalagi membuat provokasi. Semuanya harus bisa menjaga kedamaian dan persatuan Indonesia.

"Kepada para tokoh nasional, tokoh agama, maupun negarawan, kita ajak supaya kita bersama-sama mengawal ini dan meredam supaya tidak terjadi gejolak di masyarakat," ujarnya.

Ketua Majelis Ulama Indonesuia (MUI) nonaktif ini juga berharap ada pihak-pihak yang tidak menerima hasil Pemilu 2019 ini bisa menempuh jalur-jalur sesuai dengan konstitusi.

"Jadi yang sesuai jalur saja, jadi berjalan di atas relnya. Agar tidak terjadi disharmoni, berjalan sesuai aturan yang sudah disepakati dan harus diterima semuanya," pungkasnya.