Kalangan Ekonom Anggap Omnibus Law Cipta Kerja Ampuh Pangkas Birokrasi

JawaPos.com - Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja masih terus menuai polemik. Pro dan kontra soal aturan baru yang sedang digodok di DPR itu mengundang krtik dan masukan dari berbagai kalangan.

Tak terkecuali kalangan pengamat ekonomi dan kebijakan. Dalam sebuah diskusi soal "Omnibus Law dan Persoalan Kemiskinan" yang diselenggarakan oleh Komite Pemerhati Bangsa (KPB) di Jakarta, Ekonom Surya Vandiantara yang hadir sebagai pembicara di acara itu mengatakan, tumpang tindihnya beragam peraturan menjadi indikator dari inefisiensi birokrasi dan peluang bagi terciptanya mal administrasi serta korupsi.

"Ombinus law Cipta Kerja hadir untuk menyederhanakan beragam peraturan dan memangkas jalur birokrasi. Tujuannya, dunia investasi menjadi lebih mudah dan transparan sehingga menarik minat banyak investor," ujar Surya dalam keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com, Minggu (15/3).

Terkait kekhawatiran kesejahteraan buruh yang terancam, kata Surya, soal upah murah buruh bukan sebuah daya tarik utama dalam dunia investasi. Sebaliknya, investasi hadir untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pada akhirnya kesejahteraan masyarakat, termasuk buruh di dalamnya.

Jadi, tidaklah mungkin tujuan investasi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi tetapi menyengsarakan atau memiskinkan buruh. Keduanya pasti seiring sejalan, karena pengusaha juga ingin buruhnya sejahtera sehingga produktivitas kerjanya bagus.

“Dalam omnibus Law, peningkatan investasi, pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, termasuk buruh, harus seiring sejalan,”pungakas Surya.

Selain Surya, hadir juga sebagai pembicara dalam dalam diskusi tersebut yaitu Ilham dari Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia dan Olisias Gultom dari Lembaga Advokasi dan Bantuan Hukum Konsumen.

Ilham mengatakan, bahwa investasi itu penting untuk mengerek pertumbuhan ekonomi. Tetapi investasi tidak boleh menyengsarakan buruh.

“Buruh sama sekali tidak menolak investasi, tetapi harus yang mensejahterakan buruh,” tegas Ilham.

Sementara itu Gultom mengkritisi terlalu banyaknya regulasi pemerintah yang tumpang tindih di bidang perekonomian dan ketenagakerjaan.

“Proses legislasi di Indonesia ini sangat Lemah keutuhannya. Antara satu dengan yang lain banyak yang tabrakan," imbuh Gultom.