JawaPos.com - Pemerintah resmi menetapkan kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) di instansi pusat dan daerah yang akan berlaku setiap hari Jumat. Kebijakan ini menjadi bagian dari langkah transformasi budaya kerja untuk menghadapi dinamika global yang semakin kompleks.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan bahwa kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden dalam rangka mitigasi dan antisipasi terhadap perkembangan dan dinamika global.

Secara rinci, Airlangga memastikan bahwa aturan terkait WFH ASN akan diatur lebih lanjut oleh Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Sipil Negara Rini Widyantini dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

"Penerapan work from home bagi ASN di instansi pusat dan daerah yang dilakukan sebanyak satu hari kerja dalam seminggu yaitu setiap hari jumat yang diatur melalui surat edaran Menpan RB dan Mendagri," kata Airlangga dalam konferensi pers yang dilakukan secara daring, Selasa (31/3).

Tak hanya ASN, pemerintah juga mendorong penerapan skema serupa di sektor swasta. Kebijakan tersebut nantinya akan diatur lebih lanjut melalui surat edaran Menteri Ketenagakerjaan, dengan tetap mempertimbangkan karakteristik dan kebutuhan masing-masing sektor usaha.

Meski demikian, tidak semua sektor dapat menerapkan WFH. Airlangga menegaskan ada sejumlah sektor yang dikecualikan dan tetap harus bekerja dari kantor atau lapangan.

“Sektor layanan publik seperti kesehatan, keamanan, dan kebersihan tetap berjalan normal. Begitu juga sektor strategis seperti industri dan produksi, energi, air, bahan pokok makanan dan minuman, perdagangan, transportasi, logistik, serta keuangan,” tukasnya.

Sebelumnya, Pemerintah mulai mematangkan skema fleksibilitas kerja melalui kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) hingga sektor swasta usai Lebaran 2026. Kebijakan ini dinilai mampu menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) secara signifikan di tengah tekanan global.

Skema WFH dipilih karena berpotensi memberikan penghematan besar, terutama dari sisi mobilitas masyarakat. Pemerintah sendiri memperkirakan efisiensi konsumsi BBM bisa mencapai sekitar 20 persen per hari kerja.