JawaPos Radar

Kritik Jokowi soal Infrastruktur, Nasionalisme Prabowo Dipertanyakan

12/10/2018, 19:46 WIB | Editor: Imam Solehudin
Prabowo Subianto
Capres Nomor Urut 02, Prabowo Subianto. Timses Jokowi-Ma'ruf Amin mempertanyakan nasionalisme Prabowo, lantaran mengkritik soal pembangunan infrastruktur yang dilakukan Jokowi. (Dok.JawaPos.com)
Share this image

JawaPos.com - ‎Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto terus saja melakukan kritik kebijakan ekonomi Presiden Joko Widodo (Jokowi). Termasuk soal masifnya pembangunan infrastruktur.

Hal ini lantas menuai reaksi keras dari kubu Jokowi-Ma'ruf Amin. Direktur‎ Milenial Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf Amin, Bahlil Lahadalia mengatakan, bila pembangunan infrastruk dikritik, maka dirinya mempertanyakan nasionalisme dari Prabowo Subianto.

Pasalnya menurut pria asal Papua ini, selama ini pembangunan hanya terfokus pada pulau Jawa saja. Tidak tersentuh di Papua ataupun Maluku.‎

Baru era Presiden Jokowi yang melakukan hal tersebut."Kalau kemudian dipersoalkan tekor karena membangun infrastruktur saya justru mempertanyakan nasionalisme mereka. Infrastruktur ini dibangun di kawasan-kawasan yang selama ini belum bisa dituju secara masif seperti di Maluku, Papua," ujar Bahlil di Posko Rumah Cemara, Jakarta, Jumat (12/10).

Bahkan menurut Bahlil, ketika dulu pembangunan hanya terpusat di pulau Jawa, masyarakat Papua tidak pernah ribut ataupun iri.‎ Oleh sebab itu dia mempertanyakan kenapa orang-orang yang di Jakarta atau daerah lainnya malah ribut.

"Masa kalau Pak Jokowi bangun infrastruktur di Papua dengan menghabiskan dana negara sekian banyak kemudian orang ribut. Saya justru menanyakan nasionalisme kalian," katanya.

‎"Masa baru kali ini ketika ada presiden yang menderita di sana dan membangun infrastuktur dengan memakai dana utang kemudian orang disini ribut, aku malah bingung, apa jadinya? di mana bijaksananya?," tambahnya.

Pemerintah yang dalam pembangunan infrastruktur melakukan utang ke luar negeri menurut, Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) ini sangatlah wajar.

Menurut Bahlil dalam dunia usaha, utang itu tidak diharamkan. Selama utang itu untuk melakukan ekspansi dan bisa meningkatkan produktivitas korporasi. Jadi itu tidak masalah.

"Apalagi dalam perspektif pengelolaan negara, utang itu bukan suatu yang haram, selama tidak menabrak undang-undang," pungkasnya.

Sebelumnya Prabowo Subianto mengatakan, infrastruktur memang sangat dibutuhkan oleh Indonesia. Terutama ketika produksi dalam negeri sudah kuat.

Namun jika pada akhirnya infrastruktur tersebut membuat pasar dalam negeri dibanjiri produk asing, maka sama saja membuat daya saing Indonesia melemah.

(gwn/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up