Komisi XI DPR Minta Jokowi Awasi Kebijakan Menkeu Soal Cukai Rokok

JawaPos.com - Masuknya nama Menteri Keuangan (Menkeu) dalam daftar anggota Gugus Tugas Kebijakan Fiskal untuk Kesehatan atau The Task Force on Fiscal Policy for Health Bloomberg Philantropies, menjadi sorotan kalangan DPR. Salah satunya, Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun.

Misbakhun meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencermati kebijakan fiskal Sri Mulyani Indrawati, terutama bidang pajak dan cukai. Pasalnya, Politikus Golkar itu memperoleh sejumlah dokumen tentang rekomendasi kebijakan fiskal untuk pemerintah Indonesia demi promosi kesehatan lewat peningkatan pajak, bea, cukai rokok dan alkohol, serta minuman mengandung gula. Dokumen tersebut bisa dilihat di laman situs bloomberg.

Menurut Misbakhun, dalam dokumen itu tampak jelas arah kebijakan kenaikan cukai rokok dan penambahan objek cukai di Indonesia ternyata sesuai dengan paparan dan peta jalan (road map) Bloomberg. “Menkeu Sri Mulyani menaikkan cukai rokok secara drastis tanpa sedikit pun berbicara dengan DPR,” ujar Misbakhun dalam keterangan tertulisnya pada JawaPos.com.

Menurut Misbakhun, Sri Mulyani lebih memilih melaksanakan agenda Bloomberg yang notabene lembaga swadaya masyarakat (LSM) asing ketimbang kepentingan rakyat sendiri. Kebijakan itu bertentangan dengan visi dan misi Presiden Jokowi tentang cita-cita Trisakti Bung Karno soal kedaulatan politik dan kemandirian ekonomi.

"Bagaimana mungkin kebijakan negara mengadopsi kertas kerja LSM asing? Lalu bagaimana dengan visi misi Presiden Jokowi tentang kedaulatan dan kemandirian ekonomi bangsa ini,?" ujar Mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Diketahui, Task Force on Fiscal Policy for Health Bloomberg Philantropies dipimpin langsung oleh pengusaha Amerika Serikat Michael Bloomberg. Pada 2006, mantan wali kota New York itu meluncurkan Bloomberg Initiative dalam rangka kampanye mengurangi penggunaan tembakau.

Oleh karena itu Misbakhun mengatakan, publik tak merasa heran bila agenda dan kepentingan asing mewarnai kebijakan pemerintahan. Hanya saja, ia menyayangkan jika sampai kebijakan Sri Mulyani menjadikan rakyat kecil sebagai korban.

"Jadi jangan heran apabila di luar visi misi Jokowi sebagai presiden, ada juga agenda dan kepentingan asing,” ujarnya.

Lebih lanjut, politikus asal Pasuruan, Jawa Timur itu juga menuturkan, kerugian akibat agenda titipan itu tidak hanya ditanggung petani tembakau, tetapi juga memunculkan efek berantai.

“Siapa yang dirugikan oleh kepentingan asing yang menginfiltrasi kebijakan itu? Yang jelas rakyat Indonesia. Yakni para petani tembakau, pedagang kecil, para buruh yang hidupnya tergantung pada komoditas tersebut," pungkasnya.