<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/04/3895603d-01cd-4044-9b11-e32f3a3ae460-2344168447.jpg" alt="Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa (Nurul F/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa (Nurul F/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Kementerian Kesehatan buka suara terkait wacana penambahan layer tarif cukai rokok oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Kemenkes menyinggung pentingnya aspek fiskal dalam upaya pengendalian konsumsi rokok. Direktur Penyakit Tidak Menular (PTM) Kemenkes, Siti Nadia Tarmizi, menjelaskan bahwa pengendalian tembakau secara global dilakukan melalui kombinasi pendekatan fiskal dan nonfiskal. Dalam konteks tersebut, ia menyebut bahwa penerapan tarif cukai yang tinggi terbukti bisa kendalikan konsumsi rokok pada anak remaja. &ldquo;Pendekatan fiskal dengan penerapan tarif cukai rokok ini akan membantu upaya pengendalian tembakau bagi anak dan remaja, dan juga dewasa,&rdquo; ujarnya saat dihubungi wartawan, Kamis (12/2). Nadia menyampaikan bahwa hingga saat ini belum ada komunikasi atau pembahasan bersama antara Kemenkes dan Kementerian Keuangan terkait wacana penambahan layer tarif cukai tembakau baru tersebut. Namun begitu, Nadia menegaskan bahwa sejatinya Kemenkes justru mendorong kenaikan cukai tembakau untuk menekan angka konsumsi rokok di Indonesia. &ldquo;Sebenarnya beberapa rekomendasinya adalah mem-simplifikasi layer perhitungan cukai rokok,&rdquo; tegasnya. Sementara itu, Founder dan CEO Center for Indonesia&rsquo;s Strategic Development Initiatives (CISDI), Diah Saminarsih, menilai penambahan layer tarif cukai tembakau justru berpotensi menjaga rokok tetap terjangkau. &ldquo;Riset CISDI menghitung banyaknya layer cukai yang menyebabkan rokok tetap terjangkau walaupun tarif mengalami kenaikan. Artinya, penambahan layer menghadirkan semakin banyak rokok dengan harga murah. Ini rencana yang sangat keliru,&rdquo; kata Diah. Pakar ekonomi sekaligus Ketua Bidang Ekonomi Komnas Pengendalian Tembakau, Teguh Dartanto, jugamenilai bahwa persoalan rokok ilegal lebih terkait dengan aspek penegakan hukum dan sistem pengawasan. &ldquo;Naif sekali rasanya jika Menteri Keuangan tidak memahami bahwa menambah layer justru menjadikan struktur cukai semakin kompleks. Permasalahan rokok ilegal sudah jelas karena lemahnya penegakan hukum,&rdquo; ucapnya. Wacana penambahan layer cukai ini dinilai perlu kajian lanjutan untuk memastikan setiap opsi kebijakan tetap selaras dengan tujuan pengendalian konsumsi, tanpa mengabaikan aspek fiskal maupun penanganan rokok ilegal. Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bersiap mengambil langkah keras untuk memberantas peredaran rokok ilegal di tanah air. Itu sebabnya, Kementerian Keuangan tengah menggodok aturan lapisan bea cukai baru yang bertujuan untuk menarik pelaku rokok ilegal agar masuk ke jalur legal. &ldquo;Kita akan memastikan satu lapisan baru mungkin, masih didiskusikan ya,&rdquo; kata Purbaya kepada wartawan di Menara Global, Jakarta, Rabu (14/1). Menurut dia, lapisan tambahan cukai ini akan menjadi ruang bagi pelaku rokok ilegal agar bisa menjadi produsen legal. Sehingga katanya, nantinya dengan kebijakan ini produsen rokok ilegal akan ikut membayar pajak ke negara.

Kemenkes buka suara soal rencana tambah layer tarif cukai rokok oleh Purbaya. Simak dampak dan pembahasan kontrol konsumsi rokok.

Purbaya Wacanakan Tambah Layer Tarif Cukai Rokok, Kemenkes Buka Suara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/30/image-31-1582619221.png" alt="Ilustrasi rokok. (freepik)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi rokok. (freepik)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&mdash;Keputusan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tidak menaikkan tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT) 2026, mendapat apresiasi. Kebijakan ini dinilai memberikan ruang bagi industri hasil tembakau untuk menjaga keberlangsungan usaha di tengah tantangan ekonomi, sekaligus mendukung upaya peningkatan kepatuhan, penerimaan negara dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Peneliti senior Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran (FEB Unpad) Bandung DR Wawan Hermawan menyatakan, rencana pemerintah menambah layer (lapisan) tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT) harus dirancang secara pruden atau hati-hati dengan menekankan transisional dan berkeadilan. Apabila tidak dirancang secara hati-hati, kebijakan tersebut menyimpan paradoks. Menurut dia, penambahan layer untuk menarik produk di segmen bawah ke dalam sistem kepatuhan berisiko mengaburkan batas antara pasar legal dan ilegal. Selain itu, membuka ruang pergeseran konsumsi (down-trading) apabila struktur tarifnya tidak tepat. &rdquo;Jika layer baru ditempatkan di segmen murah, harus ada desain kompensasi kebijakan agar konsumen tidak terdorong berpindah dari produk legal ke produk berisiko ilegal,&rdquo; ujar Wawan Hermawan seperti dilansir dari Antara. Tanpa itu, tujuan fiskal justru bisa berbalik arah karena walaupun konsumsi rokok secara total tidak mudah turun, konsumen sangat peka terhadap selisih harga, sehingga mudah berpindah ke produk yang lebih murah atau ilegal. Wawan menegaskan, penyesuaian tarif pada golongan atas bukan dimaksudkan sebagai keberpihakan kepada industri besar, melainkan sebagai instrumen stabilisasi pasar untuk menjaga kepatuhan dan mencegah arbitrase antar layer. &rdquo;Dalam kondisi seperti ini, dimana terjadi penurunan besar di produk rokok legal, kebijakan tarif yang menambah kompleksitas struktur layer harus ekstra hati-hati, karena tekanan berlebih justru dapat memperluas ruang pasar ilegal,&rdquo; terang Wawan Hermawan. Dia kembali menegaskan penambahan layer di segmen murah merupakan kebijakan berisiko tinggi yang membutuhkan paket kebijakan pendamping. &rdquo;Tanpa desain transisional yang ketat dan penegakan hukum yang kredibel, kebijakan ini berpotensi menjadi bumerang, bukan hanya bagi penerimaan negara, tetapi juga bagi industri hasil tembakau legal dan tujuan kesehatan masyarakat,&rdquo; ungkap Wawan Hermawan. Sementara itu, Ketua Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia (Gaprindo) Benny Wachjudi menilai kebijakan tersebut sebagai langkah positif dan realistis. Keputusan tidak menaikkan cukai memberikan kesempatan bagi industri untuk tetap bertahan. Sekaligus menekan peredaran rokok ilegal yang selama ini membebani industri legal maupun keuangan negara. &rdquo;Kami dari Gaprindo merasa bahwa kebijakan tidak naiknya CHT tahun 2026 sangat baik dan kondusif untuk menjaga kelangsungan usaha industri hasil tembakau (IHT). Dalam hal ini juga akan membantu mengurangi kesempatan peredaran rokok ilegal,&rdquo; kata Benny. Menurut dia, stabilitas tarif cukai juga menjadi momentum bagi industri untuk tetap berkontribusi terhadap penerimaan negara dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, dia menekankan bahwa kunci keberhasilan kebijakan ini terletak pada efektivitas penegakan hukum terhadap rokok ilegal. Benny menilai, penindakan terhadap rokok ilegal perlu ditingkatkan, khususnya dengan menyasar pabrik-pabrik ilegal berskala besar agar menimbulkan efek jera. Dia bahkan menyebut peredaran rokok ilegal sudah masuk kategori kejahatan luar biasa. &rdquo;Rokok ilegal ini kan kalau menurut kami sudah dianggap sebagai extraordinary crime, penindakannya juga harus extraordinary. Kenapa? Karena keuangan negara dirugikan, kesehatan dirugikan, termasuk juga industri dirugikan. Jadi tindakannya harus tegas,&rdquo; tandas Benny Wachjudi. Dia menambahkan, penguatan penegakan hukum di lapangan harus menjadi bagian utama dari kebijakan cukai ke depan, dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. &rdquo;Langkah penindakan harus dilakukan dengan lebih efektif, melibatkan semua pemangku kepentingan,&rdquo; tegas Benny. Gaprindo juga menyoroti wacana pemerintah terkait penambahan lapisan (layer) dalam struktur tarif cukai rokok, khususnya yang ditujukan untuk menarik pelaku rokok ilegal ke sektor legal. Menurut Benny, wacana tersebut perlu dikaji secara mendalam dan dirumuskan secara hati-hati agar tidak menimbulkan dampak yang kontraproduktif terhadap penerimaan negara, keberlangsungan industri, dan penyerapan tenaga kerja. &rdquo;Terkait dengan kebijakan untuk menambah layer, juga harus dipikirkan dengan hati-hati simulasinya seperti apa. Jangan malah jadi kontraproduktif, apalagi ini pertimbangannya juga luas ke ke mana-mana,&rdquo; jelas Benny Wachjudi. Dia mengingatkan, penambahan layer berpotensi mendorong pergeseran konsumsi (downtrading), tergantung pada level tarif yang diterapkan. Jika layer baru terlalu murah, hal itu justru dapat mendorong peralihan dari produk yang lebih tinggi. Sebaliknya, jika terlalu tinggi, tidak akan efektif menarik pelaku ilegal untuk masuk ke jalur legal. Pemerintah memfokuskan kebijakan CHT 2026 pada penguatan kepatuhan dan penindakan rokok ilegal tanpa menaikkan tarif cukai. Sepanjang tahun lalu, tercatat sebanyak 1,4 miliar batang rokok ilegal berhasil ditindak, meningkat 77,3 persen dibandingkan 2024. Di sisi lain, produksi hasil tembakau nasional tercatat mengalami penurunan sekitar 3 persen secara tahunan (year on year), yang turut berdampak terhadap penerimaan CHT secara nasional. Bagi industri, kondisi tersebut menunjukkan pentingnya kehati-hatian dalam merumuskan kebijakan struktural ke depan, serta perlunya pelibatan industri secara aktif agar kebijakan cukai tidak hanya berpihak pada penerimaan, tetapi juga menjaga keadilan terhadap seluruh pelaku industri, keberlanjutan sektor dan efektivitas pemberantasan rokok ilegal.

Gaprindo menilai kebijakan Kemenkeu tak menaikkan cukai rokok dilinai sebagai langkah positif dan realistis bagi industri hasi tembakau

Wacana Penambahan Layer Rokok Perlu Kehati-hatian, Harus Transisional dan Berkeadilan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/11/kemenperin-cht-2504849158.jpg" alt="Pelaksana tugas Direktur Jenderal Industri Agro Kemenperin Putu Juli Ardika. (ANTARA)" width="100%">
<figcaption>Pelaksana tugas Direktur Jenderal Industri Agro Kemenperin Putu Juli Ardika. (ANTARA)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyatakan keputusan pemerintah tidak menaikkan cukai hasil tembakau (CHT) atau cukai rokok pada tahun 2026 akan membantu memacu daya saing industri hasil tembakau (IHT) dalam negeri. Pelaksana tugas Direktur Jenderal Industri Agro Kemenperin Putu Juli Ardika menyampaikan, pihaknya sudah menginventarisasi tantangan dalam memacu daya saing IHT, yakni masifnya rokok ilegal, serta kepastian regulasi tentang kandungan nikotin, tar dan bungkus rokok. &lrm;"Dengan kebijakan pemerintah tidak menaikkan cukai ini cukup membantu," ucapnya. Menurut Putu, pihaknya saat ini juga sedang mengupayakan untuk meningkatkan kontribusi sektor IHT terhadap perekonomian nasional melalui Standar Nasional Indonesia (SNI) wajib produk kertas pembentuk rokok, serta revisi Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) 72/2008 tentang Pendaftaran Dan Pengawasan Mesin Pelinting Sigaret. Selanjutnya, pembatasan importasi mesin pelinting, kertas dan filter sigaret, serta akselerasi pembangunan kawasan industri hasil tembakau (KIHT) atau sentra industri hasil tembakau (SIHT) untuk mempermudah akses pita cukai bagi industri kecil menengah (IKM). Putu menyampaikan industri ini pada semester I 2025 memberikan kontribusi cukup signifikan ke perekonomian nasional, dengan nilai ekspor mencapai USD 876 juta, dan investasi Rp 3,2 triliun. Sementara kontribusi CHT ke ekonomi mencapai Rp 216 triliun pada tahun 2024, yang sekaligus menjadi salah satu penyumbang penerimaan negara terbesar dari sektor industri. Selain itu, sektor IHT menyerap tenaga kerja sebanyak 6 juta orang dari hulu hingga hilir, mulai dari petani tembakau dan cengkeh, buruh pabrik, distributor, hingga pedagang dan eksportir. Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan rencana kenaikan tarif cukai hasil tembakau atau cukai rokok batal diterapkan pada 2026. "Tahun 2026 tarif cukainya tidak kami naikkan," kata Purbaya dalam taklimat media di Kantor Kementerian Keuangan Jakarta, Jumat (26/9/2025). &lrm;Purbaya mengaku telah beraudiensi dengan pelaku industri rokok besar dalam negeri. Dalam pertemuan itu, tiap pihak saling mendengar dan memberi masukan terkait kelanjutan industri rokok, di mana Purbaya turut menanyakan terkait kebijakan tarif cukai. "Satu hal yang saya diskusikan dengan mereka, apakah saya perlu mengubah tarif cukainya tahun 2026? Mereka bilang, asal nggak diubah sudah cukup. Ya sudah, saya nggak ubah," ujar Purbaya. Meski batal menaikkan tarif cukai rokok, Purbaya menyatakan telah menyiapkan strategi lain untuk menjaga penerimaan negara sekaligus keberlangsungan industri rokok. Salah satu strategi yaitu memperluas cakupan Kawasan Industri Hasil Tembakau. Kawasan ini menyediakan fasilitas penunjang yang bisa dimanfaatkan oleh pengusaha kawasan IHT.

Kontribusi CHT ke ekonomi mencapai Rp 216 triliun pada tahun 2024, yang sekaligus menjadi salah satu penyumbang penerimaan negara terbesar

Kemenperin Bersyukur Purbaya Tak Naikkan CHT: Akan Bantu Pacu Daya Saing IHT

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/22/IMG_20251005_174232-1-1173039485.jpg" alt="Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memberikan keterangan mengenai polemik dana mengendap di Bandung, Rabu (22/10/2025). (ANTARA/Ricky Prayoga)" width="100%">
<figcaption>Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memberikan keterangan mengenai polemik dana mengendap di Bandung, Rabu (22/10/2025). (ANTARA/Ricky Prayoga)</figcaption>
</figure> JawaPos.com-Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menilai keputusan pemerintah untuk tidak menaikkan tarif cukai hasil tembakau (CHT) dan harga jual eceran (HJE) pada 2026 sebagai langkah yang realistis. Dia menilai kebijakan itu berpihak pada kepentingan publik. Menurut dia, kebijakan tersebut tidak hanya menjaga stabilitas industri hasil tembakau (IHT), tapi juga berpotensi menekan peredaran rokok ilegal yang selama ini marak di pasaran. &ldquo;Saya delapan bulan lalu sudah bilang, kalau mau rokok ilegal hilang, caranya cukai rokok jangan dinaikkan,&rdquo; kata Dedi Mulyadi melalui keterangannya. Kenaikan tarif cukai kerap memicu pergeseran konsumsi masyarakat ke produk rokok ilegal yang tidak membayar pajak dan tidak terawasi secara kesehatan. Karena itu, menurut Dedi, pendekatan fiskal yang terlalu agresif justru bisa berbalik merugikan negara. &ldquo;Apalagi kalau diturunkan, hilang tuh rokok ilegal,&rdquo; ujar Dedi Mulyadi. Dedi juga menilai kebijakan menahan tarif cukai tahun depan akan memberikan angin segar bagi para pelaku industri tembakau, termasuk petani di Jawa Barat. Dengan harga yang stabil, rantai produksi hingga distribusi tembakau diyakininya akan lebih terjaga. &ldquo;Dengan cukai rokok tidak naik, maka produksinya stabil. Dengan produksi stabil, maka petani tembakau pasarnya terbuka,&rdquo; ujar mantan Bupati Purwakarta itu. Meski begitu, dia menekankan perlunya pengawasan ketat terhadap peredaran rokok ilegal. Hal itu agar kebijakan ini benar-benar efektif. &ldquo;Sistemnya nanti harus dibenahi,&rdquo; tandas Dedi Mulyadi. Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengumumkan bahwa tarif CHT dan HJE tidak akan naik pada 2026. Pemerintah mempertimbangkan dua faktor utama dalam keputusan tersebut, yaitu melemahnya daya beli masyarakat serta meningkatnya peredaran rokok ilegal. Kebijakan ini juga disambut positif oleh kalangan industri, serikat pekerja, dan petani tembakau.&nbsp;

Gubernur Jabar Dedi Mulyadi menilai keputusan tidak menaikkan cukai hasil tembakau pada 2026 sebagai langkah yang berpihak pada publik

Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Nilai Kebijakan Tak Naikkan Cukai Rokok 2026 Bisa Tekan Rokok Ilegal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/02/uervdTSTZI5kPRqMrindyzc7AP4VXnaUWvPHPozE-4224209215.jpg" alt="Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa. (Instagram Menkeu RI)" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa. (Instagram Menkeu RI)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi soal kritik sejumlah masyarakat terkait keputusannya yang tidak menaikkan cukai rokok pada tahun 2026. Purbaya memastikan kebijakannya telah dilakukan secara hati-hati. Pasalnya, kenaikan cukai rokok berpotensi kepada pemutusan hubungan kerja (PHK) dan peningkatan pengangguran. Terlebih, Purbaya juga menilai bahwa hingga saat ini belum ada lagi lapangan kerja baru di sektor padat karya, jika kemudian industri rokok dimatikan. "Kalau dia bisa ciptakan lapangan kerja sebanyak yang terjadi pengangguran karena industri mati, boleh kita ubah kebijakannya langsung. Kalau dia nggak bisa, jangan omong aja," tutur Purbaya belum lama ini di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat. Lebih lanjut, Purbaya menekankan bahwa ada jutaan masyarakat yang saat ini menggantungkan hidup pada industri rokok. Itu sebabnya, kata dia, setiap kebijakan harus dipertimbangkan secara matang. "Masyarakat butuh penghidupan kan. Harus ada keseimbangan kebijakan," jelas Purbaya. Di sisi lain, ia pun menilai bahwa kenaikan cukai rokok belum secara signifikan menurunkan jumlah perokok aktif di Indonesia. Terlebih ia pun menyadari bahwa dari setiap kebijakan itu pasti ada yang pro dan kontra. Dalam hal ini, Purbaya memilih untuk mempertahankan industri rokok dengan tidak menaikkan cukai, daripada terus menerus membiarkan pelaku usaha rokok ilegal terus hidup. "Setiap kebijakan kan ada pro dan kontra, yang mana yang lebih bermanfaat buat ekonomi dan masyarakat itu yang kita kerjakan. Alasannya, jangan biarkan industri kita mati, dan yang ilegal hidup," pungkasnya.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan kebijakan cukai rokok 2026 yang tidak naik, mempertimbangkan dampak ekonomi.

Tanggapi Soal Kritik Cukai Rokok, Purbaya: Kalau Tak Bisa Ciptakan Lapangan Kerja, Jangan Omong Aja

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/26/Purbaya-konpers-jumat-2362093924.jpg" alt="Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa dalam Media Briefing di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Jumat (26/9). (Nurul Fitriana/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa dalam Media Briefing di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Jumat (26/9). (Nurul Fitriana/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan rencana kenaikan tarif cukai hasil tembakau atau cukai rokok batal diterapkan pada 2026. "Tahun 2026 tarif cukainya tidak kami naikkan," kata Purbaya dalam taklimat media dikutip dari Antara, Sabtu (27/9). Purbaya mengaku telah beraudiensi dengan pelaku industri rokok besar dalam negeri. Dalam pertemuan itu, tiap pihak saling mendengar dan memberi masukan terkait kelanjutan industri rokok, di mana Purbaya turut menanyakan terkait kebijakan tarif cukai. "Satu hal yang saya diskusikan dengan mereka, apakah saya perlu mengubah tarif cukainya tahun 2026? Mereka bilang, asal nggak diubah sudah cukup. Ya sudah, saya nggak ubah,"&nbsp;ujar Purbaya. Meski batal menaikkan tarif cukai rokok, Purbaya menyatakan telah menyiapkan strategi lain untuk menjaga penerimaan negara sekaligus keberlangsungan industri rokok. Salah satu strategi yaitu memperluas cakupan Kawasan Industri Hasil Tembakau. Kawasan ini menyediakan fasilitas penunjang yang bisa dimanfaatkan oleh pengusaha kawasan industri hasil tembakau. Purbaya berencana menarik pembuat rokok ilegal masuk ke kawasan khusus tersebut, sehingga mereka juga bisa menjadi pemain dalam sistem serta membayar pajak sesuai dengan kewajiban mereka. "Jadi, kami tidak hanya membela perusahaan yang besar saja, tapi yang kecil juga bisa masuk ke sistem," tambah Purbaya. Ia menyatakan bakal menyusun kebijakan yang bisa menciptakan keadilan berusaha dan tidak menghilangkan kesempatan lapangan kerja. Dia mengaku menerima saran dari perusahaan besar agar mereka bisa masuk ke pasar perusahaan rokok kecil dan membuat produk dengan harga sebanding. Purbaya menolak usulan ini karena berpotensi mematikan pelaku industri rokok lainnya. "Saya pertimbangkan masukan-masukan seperti itu, tapi yang kami atur adalah supaya yang kecil bisa hidup, yang besar juga bisnisnya nggak terganggu secara tidak adil," jelasnya. Kembali ke rencana perluasan kawasan khusus, Purbaya mengatakan akan memulai inisiatif itu dengan mengevaluasi efektivitas Kawasan Industri Hasil Tembakau eksisting. Saat ini, kawasan khusus yang sudah berjalan terdapat di Kudus, Jawa Tengah, serta Pare-Pare, Sulawesi Selatan. Usai mengevaluasi, Purbaya akan menyusun kebijakan sambil melibatkan pemerintah daerah. "Jadi, mereka jangan main-main, tapi kami kasih ruang untuk hidup juga, dengan menggalakkan Kawasan Industri Hasil Tembakau atau langkah-langkah lain yang diperlukan, sehingga lapangan kerja masih tercipta dan yang kecil UMKM masih bisa masuk ke sistem dengan adil dan membayar pajak," tutur Purbaya.

Meski batal menaikkan tarif cukai rokok, Purbaya menyatakan telah menyiapkan strategi lain untuk menjaga penerimaan negara.

Tarif Cukai Hasil Tembakau Batal Naik pada 2026, Menkeu Purbaya Siapkan Strategi Lain Genjot Penerimaan Negara

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/26/rokok-ilegal-djbc-3673510379.jpg" alt="Barang bukti rokok ilegal hasil penindakan Bea Cukai Kemenkeu. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Barang bukti rokok ilegal hasil penindakan Bea Cukai Kemenkeu. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkap modus penjualan rokok ilegal yang marak beredar melalui marketplace. Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa DJBC Nirwala Dwi Heryanto mengungkapkan para penjual rokok ilegal di marketplace menyamarkannya dalam bentuk lain, seperti kaos hingga pakaian dalam.&nbsp; Nirwala menyampaikan, modus itu diketahui usai pihaknya mencoba melakukan pembelian rokok ilegal di marketplace yang kemudian ditindaklanjuti dengan sejumlah penindakan.&nbsp; "Dalam 2 minggu terakhir, sesuai perintah bapak menteri, kita melakukan operasi terhadap penjualan rokok melalui marketplace. Dalam 1 minggu terakhir dan melakukan 4 kali penindakan dengan membeli rokok-rokok yang dijual di marketplace dan memang itu sulit memang," kata Nirwala dalam Media Briefing di Jakarta, Jumat (26/9).&nbsp; "Karena nggak mungkin dijual dalam bentuk rokok. ditawarkannya, itu mesti dalam bentuk lain seperti kaos, tapi mereknya merk rokok. Kemudian mouse untuk game, kemudian keyboard bahkan sandal ataupun pakaian dalam. Tapi sebetulnya yang dijual rokok,"&nbsp;imbuh Nirwala.&nbsp; Nirwala menjelaskan, dari hasil operasi tersebut pihaknya telah berhasil mengungkap gudang penyimpanan rokok ilegal hingga berhasil mengamankan sebanyak 650 slop. Ia menegaskan, dalam upaya penindakan ini pihaknya melakukan prinsip restorative justice.&nbsp; "Jadi, enggak mungkin kita menangkap 4-5 slop, itu di sidik. Tapi dengan menggunakan ultimum remedium, itu didenda sampai dengan 3 kali dan kalau dalam tahap penyidikan itu sampai 4 kali dan barang buktinya akan disita," ujarnya.&nbsp; Lebih lanjut, Nirwala menuturkan bahwa hasil penindakan terakhir bahkan menghasilkan denda besar. Dari salah satu penindakan, pihaknya berhasil meraup denda ultimum remedium mencapai Rp 500 juta&nbsp; "Bahkan yang terakhir kemarin sudah dibayar yang paling besar di gudangnya itu sampai dengan Rp 500 juta untuk ultimum remediumnya," pungkasnya.&nbsp; Sebelumnya, dalam konferensi pers APBN Kita edisi September 2025, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah tidak akan memberi ruang bagi siapa pun yang terlibat dalam praktik tersebut, termasuk aparat di lingkup Kementerian Keuangan maupun Bea Cukai.&nbsp; &ldquo;Yang terlibat kita sikat, termasuk kalau ada orang dalam Kementerian Keuangan atau Bea Cukai,&rdquo; kata Purbaya, Selasa (23/9).&nbsp; Menurutnya, rokok ilegal bukan hanya merugikan negara dari sisi penerimaan cukai, tapi juga merusak iklim usaha yang sehat. Purbaya menyebut jalur masuk rokok ilegal sangat beragam, mulai dari pelabuhan hingga distribusi di tingkat warung. &nbsp; Oleh karena itu, ia berjanji akan melakukan pengecekan langsung ke lapangan secara acak untuk menutup celah kecurangan. &ldquo;Saya akan random check sendiri agar pengawasan betul-betul berjalan,&rdquo; ujarnya.&nbsp; Pemerintah menargetkan dalam tiga bulan ke depan peredaran rokok ilegal bisa ditekan secara signifikan. Langkah itu diharapkan dapat menjaga penerimaan negara sekaligus melindungi industri rokok resmi.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mengungkap modus penjualan rokok ilegal di marketplace, pemerintah berkomitmen menindak tegas.

Bea Cukai Ungkap Modus Penjualan Rokok Ilegal di Marketplace, Disamarkan jadi Jual Kaus hingga Pakaian Dalam

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/26/nurbayaaa2-1327562752.jpg" alt="Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bersama jajaran dalam Media Briefing di Pressroom Kemenkeu, Jakarta, Jumat (26/9)." width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bersama jajaran dalam Media Briefing di Pressroom Kemenkeu, Jakarta, Jumat (26/9).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pemerintah tidak akan menaikkan tarif cukai pada tahun 2026. Keputusan ini ia sampaikan usai menggelar pertemuan dengan Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (Gappri) di Kantornya, Jumat (26/9). "Tapi satu hal yang saya diskusikan dengan mereka, apakah saya perlu mengubah tarif cukai tahun 2026? Mereka bilang asal nggak diubah udah cukup, yaudah, saya enggak ubah," kata Purbaya saat ditemui dalam Media Briefing di Pressroom Kemenkeu, Jakarta, Jumat (26/9). Di hadapan awak media, Menkeu mengaku padahal dirinya memiliki niat untuk menurunkan tarif cukai rokok 2026. Namun, karena para gabungan pabrik rokok hanya meminta untuk diubah, jadi ia hanya memastikan cukai rokok tidak naik pada tahun depan. "Tadi padahal saya pikir mau nurunin. Karena mereka nilai udah cukup, yaudah. Salah mereka. Tahu gitu minta turun. Yaudah kita enggak naikin. Jadi tahun 2026, tarif cukai tidak akan dinaikin," tambahnya. Namun, Purbaya memastikan bahwa pemerintah tetap berkomitmen untuk membersihkan barang-barang ilegal, termasuk rokok. Terlebih memang berdasar temuan Bea Cukai ada banyak rokok ilegal yang beredar baik berasal dari dalam dan luar negeri. "Kita sedang mencoba membersihkan pasar dari barang-barang ilegal. Ada barang ilegal dari luar negeri, tapi banyak juga yang dari dalam negeri. Dari produk-produk yang enggak bayar pajak dan barang-barang ilegal. Kalau kita bunuh semua, matilah mereka," ujarnya. Selain itu, Menkeu juga mengaku telah menampung banyak masukan dari pertemuan dengan Gappri tadi pagi. Antara lain masukan-masukan dari Pabrik Rokok Djarum, Gudang Garam dan Wismilak. Namun ia menilai bahwa gabungan pabrik rokok tersebut tampak bingung memberikan masukan kepada pemerintah. Itu sebabnya, ia akan meminta ulang Gappri untuk merumuskan lagi masukan yang tidak hanya menguntungkan satu pihak. "Mereka memberikan masukannya, ini masukannya banyak sekali, cuma biasanya mesti dipilah-pilah lagi masukannya karena cukup rumit. Kayaknya mereka bingung masukan apa yang pas," ujar Bendaha Negara. "Nanti saya ingin mereka tulis masukannya lagi, jadi diskusi antar mereka, sehingga masukannya enggak menguntungkan satu atau mereka yang lain," pungkasnya. &nbsp;

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa memastikan tarif cukai rokok tidak naik di tahun 2026, setelah diskusi dengan Gappri.

Menkeu Purbaya Pastikan Cukai Rokok 2026 Tidak Naik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/19/DoU42uedmYTlgocc0WJWMmk1OITePaTRbPs8Aiiw-3773043566.jpg" alt="Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa buka suara soal rencana penurunan tarif cukai rokok dan pemberantasan rokok ilegal di tanah air. Ia menilai, opsi tersebut bisa menjadi pilihan sebagai bentuk mitigasi bagi para pekerja yang berpotensi terdampak di tengah rencana pemerintah untuk menaikan cukai rokok.&nbsp; Terlebih ia mengakui, kebijakan kenaikan cukai rokok tak hanya bisa menggenjot pendapatan negara, tetapi juga dilakukan untuk mengurangi angka perokok aktif di Indonesia.&nbsp; Namun, Purbaya menyebut pengurangan jumlah perokok akan berdampak pada mengecilnya tenaga kerja di industri tersebut. Di sisi lain, pemerintah belum mempersiapkan efek jangka panjang berupa meningkatnya angka pengangguran di Indonesia.&nbsp; "Selama kita nggak bisa punya program yang bisa menyerap tenaga kerja yang nganggur. Industri itu (rokok) nggak boleh dibunuh. Ini kan hanya menimbulkan orang yang susah aja," kata Purbaya dalam konferensi pers di Kantornya, Jumat (19/9). Meski begitu, Purbaya setuju bahwa konsumsi rokok perlu untuk batasi. Namun, kata dia, tidak dengan cara membunuh industrinya.&nbsp; "Tapi memang harus dibatasi yang rokok itu paling nggak orang ngertilah harus ngerti risiko rokok itu seperti apa tapi nggak boleh dengan policy untuk membunuh industri rokok, terusnya tenaga kerja dibiarin tanpa kebijakan bantuan dari pemerintah. Itu kan kebijakan yang nggak bertanggung jawab kan," sambung Purbaya.&nbsp; Purbaya mengaku, dalam waktu dekat akan berkunjung ke Jawa Timur untuk bisa berdiskusi secara langsung dengan para pelaku industri rokok. Rencana itu dilakukan guna menggali informasi mendalam agar bisa mempertegas langkah untuk melindungi industri rokok.&nbsp; Sejalan dengan itu, pemerintah juga akan melarang peredaran rokok-rokok ilegal. Pasalnya, di saat pemerintah seolah-olah 'membunuh' industri rokok dalam negeri, tetapi rokok-rokok ilegal tanpa cukai justru beredar luas dengan bebas.&nbsp; "Saya sudah perintahkan dia untuk mulai memonitor siapa aja yang jual beli online untuk barang-barang yang palsu. Jadi hati-hati mereka yang palsu-palsu bukan yang normal ya, yang palsu akan kita mulai kejar satu-satu kalau yang normal biar, yang palsu aja," tegas Purbaya.&nbsp; "Karena gini, nggak fair kan kita narik ratusan triliun pajak dari rokok. Sementara mereka nggak dilindungin marketnya nggak dilindungin kita membunuh industri kita masuk palsu dari Tiongkok, di sana kerja disini dibunuh, itu kan sama aja, mendingan gue hidupin yang sini," pungkasnya. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan rencana penurunan tarif cukai rokok dan dampaknya terhadap tenaga kerja.

Menkeu Purbaya Pastikan Kebijakan Cukai Rokok Tak Bunuh Industri Dalam Negeri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/09/misbakhun-4-1444734099.jpg" alt="Ketua Komisi XI DPR RI, M. Misbakhun. (istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ketua Komisi XI DPR RI, M. Misbakhun. (istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Satuan Tugas Pencegahan dan Penindakan Barang Kena Cukai Ilegal (Satgas BKC Ilegal) yang belum lama dibentuk untuk memperkuat pengawasan dan pemberantasan peredaran barang kena cukai ilegal, melindungi penerimaan negara, dan menciptakan iklim usaha yang sehat dan adil mendapat perhatian Ketua Komisi XI DPR RI, M. Misbakhun.&nbsp;Misbakhun menekankan pentingnya operasi yang dilakukan Satgas BKC Ilegal agar tidak berdampak negatif terhadap kelangsungan Industri Kecil Menengah (IKM) rokok, khususnya yang berada di wilayah Jawa Timur. Politikus Partai Golkar ini menegaskan, IKM rokok merupakan salah satu sektor padat karya yang selama ini memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan negara melalui cukai, menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat, dan berkontribusi terhadap pembangunan daerah.&nbsp; "Kontribusi IKM rokok terhadap penerimaan negara cukup signifikan, mencapai 10&ndash;15 persen. Karena itu, Satgas BKC Ilegal sebaiknya ekstra hati-hati di dalam melakukan operasi tersebut dengan melakukan pendekatan preventif," kata Misbakhun dalam keterangannya dikutip Rabu (30/7). Misbakhun yang terpilih dari daerah pemilihan Jawa Timur II (Kab/Kota Pasuruan, Probolinggo) tidak bisa menutup mata bahwa IKM rokok adalah bagian penting dari ekosistem ekonomi nasional. Mereka menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, khususnya di daerah-daerah seperti Malang, Pasuruan, Sidoarjo, Madura, Jember, Banyuwangi, dan daerah lain yang menjadi sentra produksi industri hasil tembakau.&nbsp; Data resmi Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) menyebut, jumlah pabrik rokok yang memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) sebanyak 977 di Jawa Timur. Sementara, data Kementerian Perindustrian, hingga tahun 2024 terdapat lebih dari 1.100 Industri Kecil Menengah (IKM) rokok yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia.&nbsp; "Industri ini menyerap tidak kurang dari 600.000 tenaga kerja langsung, belum termasuk mata rantai tidak langsung yang melibatkan jutaan orang di sektor distribusi, pengecer, dan pertanian," imbuhnya. Misbakhun yang juga Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (Depinas SOKSI) periode 2025-2030, mengingatkan pemerintah betapa pentingnya menjaga kelangsungan usaha IKM rokok secara kondusif, sebab selama ini industri rokok memiliki dampak ganda (multiplier effect) bagi penerimaan negara dan masyarakat juga merasakan manfaatnya.&nbsp; Misbakhun mewanti-wanti agar upaya Satgas BKC Ilegal lebih difokuskan pada produk-produk yang tidak tercatat atau tidak berkontribusi pada penerimaan negara, dengan menempatkan IKM rokok secara proporsional dengan tidak menekan atau mematikan usaha IKM rokok yang saat ini sedang tumbuh terutama di daerah-daerah Jawa Timur dan sekitarnya. "Pemberantasan rokok ilegal penting, tapi jangan sampai kebijakan yang ada justru mematikan para pelaku IKM rokok mengingat negara selama ini juga bergantung pada kontribusi mereka, baik secara ekonomi maupun sosial," imbuhnya.&nbsp; Merujuk data Kementerian Keuangan, dugaan pelanggaran rokok ilegal sepanjang tahun 2024 ditemukan bahwa rokok polos (tanpa pita cukai) menempati posisi teratas sebesar 95,44 persen, disusul palsu sebesar 1,95 persen, salah peruntukan (saltuk) 1,13 persen, bekas 0,51 persen, dan salah personalisasi (salson) 0,37 persen. Potensi kerugian negara diperkirakan hampir ratusan triliun.&nbsp; "Kami mendorong Direktorat Jenderal Bea Cukai agar melakukan langkah nyata khususnya terhadap produk-produk yang tidak tercatat atau tidak berkontribusi pada penerimaan negara untuk dibina dan ditertibkan secara administrasi agar ke depan ada kontribusi bagi penerimaan negara. Jangan sampai hal itu dibiarkan sehingga justru menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat," jelas Misbakhun. Misbakhun juga menyerukan agar kebijakan fiskal dan regulasi di sektor tembakau lebih berkeadilan serta mendukung iklim usaha yang sehat. "Kita perlu menjaga persaingan usaha yang sehat dan adil. Jangan sampai kebijakan justru memihak pada kelompok tertentu dan menyulitkan pelaku IKM rokok yang sedang berjuang menjaga usahanya tetap hidup," katanya. Misbakhun yang selama ini getol membela petani tembakau menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kebijakan yang berpihak pada pelaku IKM rokok, sekaligus mendorong penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku produk-produk yang tidak tercatat atau tidak berkontribusi pada penerimaan negara tanpa merugikan usaha legal yang telah memberikan kontribusi nyata bagi negara. "Di dapil saya sendiri terdapat 171 pabrik rokok terutama di Pasuruan, dan sentra petani tembakau di Probolinggo. Diperlukan pengaturan khusus untuk memastikan keseimbangan antara kepentingan negara, rakyat, dan pelaku usaha. Kita tidak boleh juga membenci pelaku usaha karena pendapatan negara juga berasal dari mereka," pungkasnya.&nbsp;

Misbakhun menekankan pentingnya melindungi IKM rokok agar tidak terdampak negatif oleh operasi Satgas BKC Ilegal.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#cukai rokok

Berita Terkini