Ketua MPR Kecam Kelompok yang Merasa Paling Benar

JawaPos.com - Indonesia lahir dengan keberagaman dan kemajemukan. Karena itu, Tidak ada satu pun yang berhak mengklaim bahwa dirinya atau kelompoknya yang paling benar.

Pernyataan itu diungkapkan oleh Ketua MPR RI Bambang Soesatyo dalam Seminar Nasional Sespimti Polri Dikreg ke-28 dengan tema “Pembangunan SDM Unggul dan Pancasilais Guna Menyongsong Indonesia Emas 2045”, di Jakarta, Jumat (8/11).

Seminar itu juga dihadiri oleh Wakil Presiden Ma’ruf Amin, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X.

Pernyataan dari politikus Golkar yang biasa disapa Bamsoet itu terkait dengan pentingnya memasyarakatkan pilar yang keempat yaitu Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan bangsa dan Pancasila sebagai ideologi negara.

"Empat pilar MPR RI sebagai konsepsi kebangsaan dan kenegaraan tersebut merupakan prasyarat minimal bagi bangsa Indonesia untuk bisa berdiri kukuh hingga saat ini," ujar Bamsoet.

Karena itu, lanjutnya, setiap penyelenggara negara dan segenap warga negara harus memiliki keyakinan, bahwa prinsip-prinsip moral ke-Indonesian dalam Empat Pilar MPR RI dapat memandu tercapainya perikehidupan bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Bamsoet yang merupakanm, Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini mengingatkan, soal posisi Indonesia yang berada pada pusat kepentingan global. Karena jika tidak siap, negara ini dapat saja tergilas dalam kompetisi global yang tidak mengenal batas dan waktu.

"Dalam bidang pertahanan-keamanan, kita menghadapi perang siber, intoleransi, radikalisme, terorisme. Pancasila sebagai ideologi juga semakin terancam,” ujar Bamsoet.

Karena itu, untuk menghadapi berbagai tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia tersebut, Bamsoet mengatakan, dibutuhkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang membuat lompatan, ditunjang dengan sumber daya manusia unggul yang berhati Indonesia dan berideologi Pancasila.

Karena itu, MPR RI sebagai Rumah Kebangsaan mengajak berbagai instansi pemerintah termasuk Kepolisian, untuk memberikan kontribusi nyata dalam membangun manusia Indonesia unggul yang berkarakter Pancasila, yang dibutuhkan Indonesia menyongsong Indonesia Emas pada tahun 2045.

"Sesuai mandat UU 17/2014 tentang MD3, MPR RI antara lain ditugasi untuk memasyarakatkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika," paparnya.