Gerindra Khawatir Ada 272 Plt Kepala Daerah Jelang 2024

JawaPos.com - Akan ada 272 Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Daerah menjelang Pemilu dan Pilkada 2024. Menucul kekhawatirkan, dua ratusan Plt ini ikut bermain politik menjelang pesta demokrasi lima tahunan itu.

Perlu diketahui, sebanyak 272 kepala daerah akan berakhir masa tugasnya pada 2022-2023. Nantinya, posisi mereka akan diisi Plt. Mereka akan bertugas sampai terpilihnya kepala daerah baru hasil Pilkada 2024.

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Gerindra Rifqinizami Karsayuda, mengingatkan, 272 Plt yang akan ditunjuk Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tidak boleh terlibat kegiatan politik praktis.

“Kami akan memastikan keberadaan 272 Plt kepala daerah tidak terlibat kegiatan politik praktis. Tapi, menjadi bagian pelaksanaan tugas Pemerintahan dan pelayanan kepada publik,” kata Rifqi di Jakarta, kemarin.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, lanjut Rifqi, Plt harus diisi Aparatur Sipil Negara (ASN). Untuk Plt Gubernur dijabat ASN dengan jabatan Eselon 1a. Sementara Plt Bupati atau Wali Kota dijabat pejabat Eselon 2a.

Di satu sisi, lanjut Rifqi, 272 Plt itu tetap menjabat jabatan definitifnya. Tapi, di sisi lain mendapatkan tugas tambahan sebagai Plt Kepala Daerah. “Para Plt itu tidak boleh ikut politik praktis. Tetap fokus menjalankan tugas Pemerintahan dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” tegasnya.

Wakil rakyat asal Kalimantan Selatan (Kalsel) itu pun menyarankan, agar Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memiliki peta yang baik terkait distribusi ASN dari kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah (Pemda) untuk menduduki jabatan Plt.

“Jumlah 272 Plt itu tidak kecil. Mendagri harus memiliki peta yang baik. Daerah manasaja para pejabat itu harus mengemban tugas,” pungkasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Bidang Pemenangan Pemilu Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) Jazilul Fawaid pun menyoroti 272 Plt Kepala Daerah itu. Dia menilai, ratusan Plt ini akan berpengaruh terhadap peta Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Pasalnya, beberapa daerah yang selama ini dipimpin kepada daerah dari kader parpol tertentu, bisa berubah petanya di daerah itu. Apalagi jumlahnya sangat banyak, mencapai 272 Plt kepala daerah.

Disebutkan, variabel pergantian kepala daerah oleh Plt mulai 2022-2024, selama ini luput dari pengamatan sejumlah lembaga survei ketika melakukan survei politik nasional.

Umumnya, lanjut Jazil, hal yang sering disorot lembaga survei adalah popularitas maupun elektabilitas calon tertentu yang lebih memiliki nilai jual dalam pemberitaan media.

Pasalnya, jelas Jazil lagi, Pilpres 2024 berbeda dengan momentum empat Pilpres sebelumnya. Saat ini, ada pandemi Covid-19 dan ada 272 kepala daerah di-Plt-kan.

“Apakah ada pengaruh Plt kepala daerah di Pilpres 2024? Lembaga survei nggak pernah merilis itu karena lebih tertarik dengan nama popular,” ujarnya.

Karena itu, Gus Jazil -sapaan Jazilul Fawaid- mengatakan, PKB berinisiatif mengajak partai lainnya duduk bersama menyusun agenda bersama, demi kepentingan bangsa ke depan.

“Kami terbuka untuk duduk bersama parpol manapun, asal memiliki visi dan misi yang sama untuk kepentingan bangsa ke depan. Bila perlu, PKB akan memimpin poros baru nanti. Apapun itu, yang penting kita duduk bersama dulu, ngopi-ngopi dulu,” tuturnya.

Wakil Ketua MPR ini mengatakan, pada Pilpres 2024 juga tidak ada calon presiden (capres) petahana. Sehingga semua tokoh berpeluang merebut estafet kepemimpinan nasional menggantikan Presiden Jokowi yang sudah dua periode menjabat.

Secara konstitusi, Jokowi sudah tidak bisa mencalonkan diri lagi sebagai presiden untuk periode ketiga, kecuali ada amandemen Undang-Undang Dasar (UUD).