Nadiem Ancam Pecat Jajaran SMKN 2 Padang, Kepsek: Salah Saya di Mana?

JawaPos.com - Ramai diperbincangkan soal wajib jilbab bagi non muslim di SMKN 2 Padang, Sumatera Barat (Sumbar). Bahkan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim meminta agar pihak terlibat diberikan sanksi tegas, seperti pemecatan.

Mengenai hal itu, Kepala Sekolah SMKN 2 Padang Rusmadi menuturkan bahwa dirinya kaget mendengar pernyataan Nadiem untuk melakukan pemecatan bagi para pihak terlibat kasus intoleransi di sekolahnya. Ia juga mengaku tidak mendapat panggilan dari Nadiem untuk memberikan penjelasan soal polemik tersebut.

"Saya mendengar Pak Menteri mengatakan pecat kepala sekolah dan jajarannya. Saya langsung down, ini menimbulkan ketidaknyamanan buat saya," terang dia dalam diskusi daring Intoleransi Dunia Pendidikan Salah Guru?, Jumat (29/1).

Memang, sekolahnya mengadopsi peraturan dari Instruksi Wali Kota Padang nomor 451.442/BINSOS-iii/2005 yang telah berjalan selama 15 tahun untuk mewajibkan siswi berjilbab. Namun, Rusmadi juga mengetahui bahwa mewajibkan siswi berjilbab itu adalah tindakan diskriminatif.

Dirinya juga telah mengintruksikan kepada guru untuk tidak meminta siswi non muslim mengenakan atribut tersebut, hanya melakukan diskusi dengan murid bersangkutan. Ia pun mempertanyakan di mana letak kesalahan yang dilakukan pihaknya.

"Di mana letak salah saya? Saya sudah sampaikan (kepada guru), untuk anak-anak yang non muslim, itu jangan disentuh, karena kita beda agama, biarkan saja pakaiannya seperti itu. Kan sudah saya antisipasi dari awal sebelum kesalahan itu ada. Di mana letak salah kami?" imbuhnya.

Rusmadi menuturkan bahwa dirinya masih heran terhadap pernyataan Nadiem untuk melakukan pemecatan tersebut. "Kok bisa Pak Menteri mengeluarkan statement seperti itu. Saya yang diamanatkan sebagai kepala sekolah menjalankan tugas saya sebaik-baiknya," pungkasnya.

Sebagai informasi, Nadiem merasa geram atas tindakan intoleransi tersebut. Ia pun meminta agar para pihak terlibat dapat diberikan sanksi tegas.

“Saya meminta pemerintah daerah sesuai dengan mekanisme yang berlaku segera memberikan sanksi yang tegas atas pelanggaran disiplin bagi seluruh pihak yang terbukti terlibat termasuk kemungkinan menerapkan pembebasan jabatan,” ungkap dia beberapa waktu lalu.