DPR Apresiasi Kemendikbud Beri Perhatian Institusi Pendidikan Swasta

JawaPos.com - Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengumumkan kebijakan penyesuaian uang kuliah tunggal (UKT) di masa pandemi Covid-19. Keringanan UKT untuk mahasiswa ini akan diatur dalam Permendikbud Nomor 25 Tahun 2020.

Adapun, keringanan yang diberikan antara lain berupa cicilan, penundaan dan penurunan UKT. Selain itu, Kemendikbud juga memberikan dana bantuan UKT untuk 410.000 mahasiswa yang belum menerima Kartu Indonesia Pintar (KIP).

Anggota Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian pun memberikan apresiasi terhadap kebijakan ini. Ia mengatakan, dikotomi (pembagian) antara negeri dan swasta memang sudah menjadi masalah yang berlarut-larut. Di masa pandemi ini, justru institusi swasta yang keberjalanannya paling rentan, karena dana operasionalnya mayoritas dari UKT dan SPP.

“Kalau negeri masih ada biaya yang ditanggung pemerintah. Kebijakan Kemendikbud sudah tepat dengan memprioritaskan mereka,” kata dia melalui keterangan resmi, Senin (22/6).

Selain dana bantuan UKT, ia juga mengapresiasi pengalihan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Afirmasi dan Kinerja terhadap sekolah swasta. Dulunya, kedua komponen ini hanya diperuntukan untuk sekolah negeri saja.

“Sekarang bisa mencakup swasta dan negeri. Juga targetnya bukan lagi sekolah 3T (tertinggal, terdepan dan terluar) dan sekolah berkinerja baik, tapi memang dialihkan ke sekolah terdampak Covid-19 di seluruh Indonesia. Memang itu prioritas kita saat ini,” papar politisi Fraksi Partai Golkar itu.

Kedepan, Hetifah berharap kesenjangan antara institusi pendidikan negeri dan swasta dapat terus dijembatani dengan kebijakan yang tepat. “Pelan-pelan keadilan itu harus kita perjuangkan. Kemendikbud dengan program-programnya, dan kami dari sisi regulasi dan anggaran,” ucapnya.