Bawaslu Rekomendasikan Tunda Penetapan DPT di 23 Daerah

JawaPos.com − Persiapan data pemilih pilkada 2020 memasuki tahap akhir. Sejumlah daerah mulai menetapkan daftar pemilih tetap (DPT) tingkat kabupaten/kota akhir pekan lalu. Meski demikian, ada daerah yang pengesahan DPT-nya harus ditunda.

Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Mochammad Afifuddin mengatakan, secara umum ada 192 Bawaslu kabupaten/kota yang memberikan saran perbaikan terhadap kualitas DPT. Terutama saat proses penyelenggaraan pemutakhiran daftar pemilih. Ada sebagian di antaranya yang kemudian merekomendasikan penundaan. ”Terdapat 23 Bawaslu kabupaten/kota yang bahkan merekomendasikan untuk melakukan penundaan penetapan,” ujarnya kepada Jawa Pos kemarin (18/10).

Afif mengatakan, rekomendasi penundaan dilakukan karena DPT masih bermasalah. Secara umum, ada sejumlah persoalan yang perlu diperbaiki. Misalnya, menghapus pemilih yang tidak memenuhi syarat (TMS) dari daftar pemilih sementara hasil perbaikan (DPSHP), memasukkan pemilih memenuhi syarat (MS) ke dalam DPT, serta memperbaiki elemen data pemilih yang belum lengkap.

Baca juga:

• KIPP Nyatakan Mosi Tidak Percaya kepada Bawaslu Surabaya


• Bawaslu Sidoarjo Periksa Pasangan BHS-Taufiqulbar selama Tiga Jam

Pria asal Sidoarjo itu menjelaskan, 23 daerah yang direkomendasikan penundaan tersebar di banyak provinsi. Daerah tersebut, antara lain, Manggarai, Kota Jambi, Merangin, Kotawaringin Barat, Seram Bagian Timur, Kota Bitung, Kota Palu, dan Solok Selatan.

”Jangka waktu penundaan di setiap daerah beragam, bergantung pada kualitas daftar pemilih, jumlah pemilih, maupun kondisi geografis daerah yang bersangkutan,” imbuhnya.

Sebagaimana Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, lanjut dia, KPU wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu mengenai daftar pemilih. Dalam pasal 60 UU Pilkada disebutkan, KPU masih memiliki kesempatan perbaikan hingga 30 hari sebelum tanggal pemungutan suara.

Afif menambahkan, pengawasan terhadap DPT penting untuk memastikan kualitas daftar pemilih. Dengan begitu, setiap warga yang memiliki hak pilih dapat menggunakan hak pilihnya. ”Sebaliknya, nama-nama yang tidak memenuhi syarat dicoret agar hak pilih tersebut tidak disalahgunakan,” terangnya.

Sementara itu, Komisioner KPU RI Viryan mengatakan, masukan Bawaslu hingga pasangan calon menjadi catatan jajaran KPU dalam menetapkan DPT pilkada 2020. Dia memastikan semua rekomendasi Bawaslu sudah ditindaklanjuti jajarannya di tingkat kabupaten/kota. Oleh karena itu, banyak daerah yang direkomendasikan penundaan langsung melakukan perbaikan, setelah itu melanjutkan penetapan DPT.

’’Seperti di Kota Palu ada sekitar 60 ribu data masukan dari perwakilan paslon yang kemudian diverifikasi terlebih dahulu keberadaannya,’’ imbuhnya. Viryan juga optimistis perbaikan dan penetapan DPT dapat terselesaikan dalam waktu cepat.

Saksikan video menarik berikut ini:

 

https://www.youtube.com/watch?v=3GzTW3JAAoY&ab_channel=jawapostvofficial