Peluang Moeldoko jadi Cawapres Jokowi Jangan Disepelekan

JawaPos.com - Pengamat politik dari Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (SIGMA) Said Salahudin ‎mengatakan, jika dibandingkan dengan kandidat lain, penyebutan nama Moeldoko sebagai cawapres Joko Widodo (Jokowi) memang tidak terlalu nyaring. Hasil survei dari sejumlah lembaga pun belum mampu membangun prestise Moeldoko.

Ketika diadu dengan figur berlatar belakang militer lainnya, Moeldoko keok dari Gatot Nurmantyo, juniornya. Bahkan jika murni ditinjau dari sisi kepangkatan, elektabilitas Moeldoko pun masih jauh di bawah mantan prajuritnya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Tetapi, menurut Said, Moeldoko tidak bisa disepelekan. Hal itu dikarenakan Moeldoko punya hubungan istimewa dengan Jokowi. Relasi mereka tidak terbatas pada pergaulan politik, tetapi juga bersifat personal.

"Hal itu dibuktikan Jokowi saat memberi embel-embel pihak keluarga kepada Moeldoko di acara pernikahan Kahiyang-Bobby," ujar Said kepada JawaPos.com, Rabu (18/7).

Kepercayaan Presiden Jokowi kepada Moeldoko bahkan sanggup membuat Teten Masduki terdepak dari posisi Kepala Staf Presiden (KSP).

"Jadi ini adalah salah satu hubungan spesial Moeldoko dengan Presiden di atas menjadi kelebihannya," katanya.

Kemudian, Moeldoko juga dipandang mampu mengimbangi atau sekurang-kurangnya dianggap dapat menahan elektabilitas calon penantang Jokowi, yaitu Prabowo Subianto yang punya latar belakang sama dengan Moeldoko.

"Suara pemilih yang menyukai figur militer diharapkan tidak terkonsolidasi ke kubu Prabowo. Tetapi dapat terbagi ke kubu petahana jika Moeldoko yang menjadi cawapres Jokowi," ungkapnya.

Latar belakang militer Moeldoko juga dapat menepis kritik dari masyarakat yang menilai Jokowi tidak memiliki keberpihakan terhadap kedaulatan bangsa.

"Namun demikian, walaupun Moeldoko punya sejumlah kelebihan, tetapi peluang mantan Panglima TNI itu untuk menjadi cawapres Jokowi masih mendapat ganjalan dari sejumlah partai koalisi," ungkapnya.

Hal itu dikarenakan, selain masih memperjuangkan kadernya sendiri sebagai pendamping Jokowi, sebagian parpol mencurigai Moeldoko belum bebas dari kepentingan politik Partai Hanura.

"Tetapi langkah Moeldoko (mundur dari Hanura) itu dipandang hanya taktik untuk memberi kesan bahwa seolah-olah dia sudah tidak lagi partisan, dalam pengertian menjadi anggota parpol tertentu," katanya.

Parpol yang curiga tentu tidak rela jika 'orang Hanura' yang dapat posisi cawapres. Sebab, dalam Pemilu serentak, parpol yang mampu mendudukkan kadernya sebagai capres atau cawapres, akan memperoleh manfaat elektoral untuk memperbanyak kursi DPR.

"Dari bisik-bisik elite parpol juga muncul kekhawatiran, jika Moeldoko yang jadi cawapres. Pada tingkat tertentu Partai Demokrat bisa ikut diuntungkan. Sebab Moeldoko memiliki hubungan baik dengan SBY," tuturnya.

Hal itu disebabkan, dahulu Moeldoko ditunjuk sebagai Panglima TNI oleh SBY dan bahkan dianggap sebagai loyalis SBY, sebelum akhirnya beralih ke penguasa baru yaitu Jokowi. Mereka khawatir Moeldoko akan membalas Budi SBY, dan memberikan ruang lebih luas bagi Demokrat di pemerintahan.