Ketua Bawaslu: Belum Ada Laporan soal Jabatan Ma'ruf Amin di 2 Bank

JawaPos.com - Tim Hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno merevisi materi gugatan yang mereka ajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Kali ini, mereka mempersoalkan mengenai jabatan Ma'ruf Amin sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah (DPS) di Bank Syariah Mandiri (BSM) dan BNI Syariah.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum RI (Bawaslu), Abhan mengatakan, sejak tahapan pendaftaran hingga rekapitulasi suara pilpres 2019 berakhir, tidak ada laporan soal jabatan Ma'ruf Amin di kedua bank tersebut.

"Sampai kemarin, sampai rekapitualsi terakhir selesai, sampai tahapan terakhir itu tidak ada (laporan). Jadi, belum ada laporan soal itu (jabatan Ma'ruf Amin)," ujar Abhan saat dikonfirmasi, Kamis (12/6).

Terpisah, Ketua Komisi Pemilihan Umum RI (KPU) Arief Budiman mengatakan, pihaknya sudah siap dengan jawaban terkait aduan dari Tim Hukum Prabowo-Sandi tersebut. "Sudah disiapkan, tapi tidak diekspos dahulu," katanya.

Sementara komisioner KPU lainnya, Hasyim Asy'ari mengatakan pihaknya belum memberikan berkas jawaban ke MK mengenai jabatan Ma'ruf Amin. Pasalnya persoalan tersebut baru saja diadukan, dan bukannya berkas pertama.

Apalagi, lanjut Hasyim, MK belum ‎memberikan berkas terkait argumentasi dari Tim Kuasa Hukum Prabowo-Sandi yang mempersoalkan status Ma'ruf Amin tersebut. "Jadi, kami kan baru tahu materi gugatannya. ‎Jadi, KPU menjawab gugatan yang disampaikan kepada MK," pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua Tim Hukum Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto mempersoalkan posisi Ma’ruf Amin yang masih memiliki jabatan di BSM dan BNI Syariah selama menjadi calon wakil presiden sampai saat ini. Menurutnya, hal itu melanggar Pasal 227 huruf P Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu.

Pria yang akrab disapa BW ini mengatakan, Pasal 227 huruf P UU Nomor 7 tahun 2017 mewajibkan calon presiden atau wakil presiden tidak menjabat jabatan tertentu di perusahaan berstatus BUMN ketika sudah sah menjadi calon atau masih menjadi bakal calon.