Rencana PKS Duplikasi Strategi Pilkada Jakarta Bertepuk Sebelah Tangan

JawaPos.com - Strategi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta diyakini, terutama oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS), bisa diduplikasi pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Strateginya yaitu memunculkan poros ketiga, sehingga Pilpres 2019 diikuti oleh tiga pasangan calon (paslon).

Kemudian, tim pemenangan dari dua penantang Joko Widodo (Jokowi) bekerja keras agar pemilihan bisa terjadi dua putaran. Nah, pada putaran kedua inilah, dua kubu penantang petahana berkongsi untuk merebut kekuasaan.

Adalah Presiden PKS, Sohibul Iman, orang yang menggulirkan wacana strategi ini. Bahkan strategi ini juga dibahas dalam pertemuannya dengan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan.

"Waktu itu kalau kami melawan Pak Jokowi dengan satu formula itu kan tampil cuma dua orang, tentu ada pihak-pihak yang kemudian aspirasinya tidak tertampung," ujar Sohibul.

Sohibul yakin, rencana memunculkan dua poros penantang petahana ‎bisa saja terwujud. Misalnya nanti ada poros koalisi antara Gerindra dan PKS. Kemudian poros lainnya terdiri atas Demokrat, PAN, dan PKB. Sehingga nantinya Pilpres 2019 akan berlangsung dua putaran.

"Nah, di putaran kedua baru kami saling dukung. Jadi, putaran pertama itu menghilangkan rasa penasaran siapa yang paling hebatlah nanti," tutur Sohibul.

Sayangnya, ide dari PKS ini rupanya bertepuk sebelah tangan. PAN tidak yakin Pilpres 2019 bakal diikuti oleh tiga pasangan calon. Rencana memunculkan poros ketiga sulit dilakukan karena adanya syarat ambang batas pencalonan Presiden (Presidential Threshold).

"Kalau tiga itu butuh keajaiban," kata Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan.

Kendati demikian, ia menghormati keinginan dari PKS tersebut. Setali tiga uang, Partai Gerindra juga tak setuju strategi di Pilkada DKI Jakarta diduplikasi di Pilpres 2019.

Ketua DPP Partai Gerindra, Ahmad Riza Patria pesimistis PKS bisa menerapkan strategi poros ketiga di Pilpres. Sebab bagi dia poros ketiga bisa terbentuk apabila Presidential Threshold 0 persen.

"Cuma dalam kondisi sekarang hampir sulit membangun tiga poros, kecuali Presidential Threshold gugatannya dimenangkan," imbuh Riza.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebagai partai utama pengusung petahana menilai, rencana Sohibul itu hanya akan menjadi wacana. Sangat sulit untuk diterapkan.

‎Wakil Sekretaris Jenderal PDIP, Eriko Sotarduga justru heran dengan PKS yang seolah tak paham adanya syarat Presidential Threshold. Sampai-sampai menginginkan adanya tiga poros.

‎Apalagi saat ini dikatakan Eriko, masing-masing partai di luar koalisi pendukung Jokowi belum memiliki satu kesepakatan membentuk poros ketiga. "Sampai saat ini kamu lihat belum ada calon yang jelas," tegasnya.