KPK Didesak Ambil Alih Penanganan Perkara Jaksa Pinangki dari Kejagung

JawaPos.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera mengambil alih penanganan perkara dugaan suap yang menjerat jaksa Pinangki Sirna Malasari. Sejak awal, ICW sudah meragukan keseriusan dari Kejaksaan Agung untuk membongkar perkara korupsi yang melibatkan Pinangki.

"ICW menagih komitmen dan keberanian dari Pimpinan KPK untuk segera mengambil alih penanganan perkara yang melibatkan Jaksa Pinangki Sirna Malasari dari Kejaksaan Agung," kata peneliti ICW, Kurnia Ramadhana, Jumat (28/8).

Kurnia memandang, keraguan ICW dengan Kejaksaan Agung bermula dari dikeluarkannya pedoman pemeriksaan Jaksa yang mesti melalui izin dari Jaksa Agung. Terlebih, Kejaksaan Agung sempat berencana untuk memberikan bantuan hukum kepada Pinangki. Bahkan, Komisi Kejaksaan terlihat tidak diberikan akses untuk memeriksa Pinangki.

"Kejaksaan Agung diduga tidak pernah melibatkan KPK dalam setiap proses penanganan perkara," sesalnya.

Oleh karena itu, Kurnia memandang pengambil alihan perkara sangat dimungkin sebagaimana diatur pada Pasal 10 A UU KPK yang menyebutkan bahwa KPK berwenang mengambil alih penyidikan terhadap pelaku Tindak Pidana Korupsi yang sedang dilakukan oleh Kepolisian dan Kejaksaan. Terlebih lagi, subjek perkara ini adalah seorang penegak hukum dan KPK secara kelembagaan diberikan kewenangan berdasarkan Pasal 11 UU KPK.

"Penting untuk diingatkan, jika KPK telah memutuskan untuk mengambil alih penanganan perkara maka Kejaksaan Agung berdasarkan peraturan perundang-undangan tidak berhak untuk menolak langkah tersebut," tegas Kurnia.