Pengacara Heru Hidayat Klaim Perkara Kliennya Ranah Pasar Modal

JawaPos.com - Soesilo Aribowo, anggota tim kuasa hukum Komisaris Utama PT Trada Alam Mineral Heru Hidayat mengklaim perkara yang membelit kliennya adalah ranah pasar modal. Sebab, hampir 90 persen perkara Jiwasraya menyangkut pasar modal.

"Kami kecewa. Putusan itu saya lihat pertimbangan-pertimbangannya tidak detail dan matang. Tadi juga dinyatakan hampir 90 persen persoalannya persoalan pasar modal. Ada insider trading. Ada manipulasi pasar," kata Soesilo di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (26/10).

Menurut Soesilo, kasus yang menjerat kliennya merupakan ranah pasar modal, bukan perkara tindak pidana korupsi. Sebab, Undang-Undang Nomor 14 tentang Pasar Modal tidak bisa dielaborasi dengan SEMA Nomor 7.

"Sepanjang Undang-Undang pasar modal tidak mengatur itu merupakan tindak pidana korupsi tidak bisa dikorupsikan, tapi tetap UU pasar modal," cetus Soesilo. Dia berpandangan, kerugian PT Asuransi Jiwasraya hanya berdasar pada laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Sebelumnya, Komisaris Utama PT Trada Alam Minera Heru Hidayat divonis seumur hidup oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta. Heru Hidayat terbukti secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya.

Heru Hidayat juga dijatuhkan hukuman untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 10.728.783.335.000. Jika tidak dibayar dalam waktu satu bulan setelah berkekuatan hukum tetap (inkrah) maka harta bendanya akan disita jaksa untuk menutupi pembayaran uang pengganti.

Baca juga:

• Setelah Vonis Jiwasraya, Nasabah WanaArtha Life Teriak di Ruang Sidang


• Benny Tjokrosaputro Divonis Seumur Hidup dan Uang Pengganti Rp 6 T


• Heru Hidayat Divonis Seumur Hidup Serta Bayar Uang Pengganti Rp 10 T

Heru Hidayat divonis melanggar Pasal 2 Ayat 1 juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana

Heru Hidayat juga terbukti melakukan TPPU. Uang hasil korupsi dari PT Asuransi Jiwasraya disamarkan dengan membeli aset untuk menyamarkan harta kekayaannya. Aksi itu dilakukan bekerja sama dengan sejumlah pihak.

Untuk TPPU, Heru Hidayat divonis melanggar Pasal 3 Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

 

Saksikan video menarik berikut ini:

 

https://www.youtube.com/watch?v=9vrLoxSkqvc&ab_channel=jawapostvofficial