KPK Segel 5 Lokasi Diduga Menyimpan Barang Bukti Suap Bansos Covid-19

JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memasang garis KPK (KPK line, red) di lima lokasi terkait kasus dugaan suap program bantuan sosial (Bansos) penanganan Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek. Berdasarkan informasi yang dihimpun, salah satunya di ruangan Kementerian Sosial (Kemensos) turut disegel KPK.

"Ada lima lokasi yang sudah di pasang KPK line," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dikonfirmasi, Minggu (6/12).

Pemasangan KPK line dilakukan untuk memastikan barang bukti terkait kasus dugaan suap pengadaan bansos Covid-19 tidak berpindah tangan atau hilang. KPK ke depan akan menggeledah lima tempat yang dipasang KPK line.

Juru bicara KPK berlatar belakang Jaksa ini memastikan bakal menelusuri pihak-pihak lain yang terlibat dalam perkara ini. Hingga kini, sudah lima orang yang menjadi tersangka, salah satunya Mensos Juliari Batubara.

"Pasti (ditindaklanjuti pihak-pihak lain)," tegas Ali.

• Baca Juga: KPK Tahan Mensos Juliari Batubara dan Anak Buahnya di Rutan Berbeda

Kendati demikian, KPK belum mengetahui Juliari Batubara apakah ada pihak lain yang diduga turut memberikan suap. Hal ini akan dilakukan pendalaman oleh penyidik KPK.

"Nanti ada aliran-alirannya kemana gitu. Diikuti dulu lah ya. Prinsipnya yang jelas kita proses penyidikan itu nanti kita sampaikan," pungkas Ali.

Dalam kasus dugaan suap pengadaan Bansos Covid-19, Juliari diduga menerima fee sebesar Rp 17 miliar dari dua periode paket sembako program bantuan sosial (Bansos) penanganan Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek. Penerimaan suap itu diterima dari pihak swasta dengan dimaksud untuk mendapatkan tender sembako di Kementerian Sosial RI.

Juliari menerima fee tiap paket Bansos yang di sepakati oleh Matheus Joko Santoso selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) sebesar Rp 10 ribu perpaket sembako dari nilai Rp 300 ribu perpaket Bansos.

KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka. Sebagai tersangka penerima suap diantaranya Juliari Peter Batubara selaku Menteri Sosial (Mensos); Matheus Joko Santoso (MJS) selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) di Kemensos dan seorang berinisial AW. Selain itu sebagai pemberi suap KPK menetapkan, Aardian I M (AIM) dan Harry Sidabuke (HS) selaku pihak swasta.

Sebagai Penerima MJS dan AW disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12 huruf (i) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Sementara itu, JPB disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Pihak pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.