Dituntut Penjara Seumur Hidup, Terdakwa Kasus Jiwasraya Tidak Terima

JawaPos.com - Terdakwa kasus PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Joko Hartono Tirto menyesalkan tuntutan pidana seumur hidup oleh jaksa penuntut umum (JPU). Joko menilai, JPU tidak bisa membuktikan adanya aliran dana dari 13 Manajer Investasi dari pengelolaan 21 reksadana yang dimiliki PT Asuransi Jiwasraya.

"Kemana uang Rp 16,8 triliun tersebut dan mana alirannya? Bagaimana dapat dikorupsikan jika tidak ada aliran dana kepada saya?" kata Joko Hartono Tirto membacakan nota pembelaan atau eksepsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (1/10).

Joko menyebut, JPU tidak dapat membuktikan 13 MI yang menerbitkan 21 reksadana untuk membeli 117 saham darinya dan juga terdakwa lainnya yakni Heru Hidayat dan Benny Tjokrosaputro. Menurutnya, terdapat sejumah saham-saham BUMN dan pihak swasta lain yang diperoleh dari masyarakat di dalam 21 reksadana tersebut.

"Bahwa proses subscription PT AJS ke 21 produk reksadana tersebut adalah dengan cara membeli (tunai) unit penyertaan yang kemudian uang tersebut dipergunakan oleh MI untuk membeli saham-saham yang menjadi underlying-nya dari masyarakat," cetus Joko.

Berdasarkan keterangan saksi Faisal Satria Gumay pada persidangan tanggal 6 Juli, lanjut Joko, dia  menyatakan dalam reksadana saham yang dimiliki PT Asuransi Jiwasraya terdapat banyak saham lain selain IIKP, SMRU, SMBR dan LCGP. Kemudian, saksi lainnya, Lusiana pada persidangan 15 Juli menyebut ada banyak saham lain yang di dalam portofolio reksadana yang dikelola 13 MI selain saham TRAM dan IIKP.

"Keterangan Saksi Frery Kojongian pada persidangan, yang pada intinya menyatakan bahwa terdapat saham-saham BUMN dalam produk reksadana yang dikelola MNC Aset Management yaitu PPRO, SMBR, WSBP, TLKM dan ADHI,” ujar Joko.

Berdasarkan kajian PVR 31 Desember 2019, sambung Joko, ada banyak saham BUMN lain di dalam portofolio itu yaitu BNI, BRI, BMRI dalam reksadana milik Jasa Capital Aset Management. Joko pum mengeluhkan harta pribadinya yang dikorbankan dan disita.

Padahal Kejaksaan Agung, kata Joko, telah melakukan penyitaan aset sebesar Rp 18,46 triliun. Nilai penyitaan aset itu sudah melebihi nilai kerugian Asuransi Jiwasraya yang mencapai Rp 16,8 triliun.

"Lalu kalau memang sudah melebihi kerugian negara kenapa saya masih juga dituntut seumur hidup," sesal Joko.

Sebelumnya, Direktur PT Maxima Integra, Joko Hartono Tirto dituntut pidana seumur hidup oleh jaksa penuntut umum (JPU). Selain itu, Joko juga dituntut membayar denda sebesar Rp 1 miliar subsider enam bulan kurungan.