Kasus Novel Jadi Materi Seleksi, Pakar UGM Tak Sepakat dengan Yenti

JawaPos.com - Usulan agar kasus penyerangan Novel Baswedan menjadi salah satu bahan ujian seleksi calon pimpinan antirasuah terus menuai polemik. Ini menyusul pernyataan keberatan dari Ketua Pansel Capim KPK Yenti Ganarsih.

Salah satu pakar hukum yang keberatan dengan pernyataan Yenti adalah Zainal Arifin Mochtar. Praktisi hukum asal
Universitas Gadjah Mada (UGM) itu menganggap kasus penyerangan Novel Baswedan masih sangat terkait dengan kinerja KPK dalam memberantas korupsi.

"Kasus Novel sangat jelas berkaitan dengan kerja pimpinan KPK. Jadi kalau ada yang menyatakan itu tidak ada kaitanya, sayara tidak benar," kata Zainal Arifin di kantor ICW, Kalibata, Jakarta Selatan, Selasa (30/7).

Menurutnya, kasus Novel Baswedan menarik untuk diangkat pada tahapan seleksi Capim KPK. Hal ini untuk melihat sejauh mana para kandidat mempunyai komitmen untuk melindungi para pegawainya dari sejumlah serangan teror yang kerap menimpa pegawai KPK.

"Saya pikir menarik untuk disinggung (kasus Novel Baswedan)," tegas Zainal.

Senada dengan Zainal, Juru Bicara KPK Febri Diansyah menyampaikan, kasus Novel Baswedan maupun penyerangan terhadap pegawai KPK menjadi penting jika diangkat pada proses seleksi. Hal ini untuk melindungi para aktivis pemberantasan korupsi.

"Jadi bukan hanya soal Novel ya, ini soal yang lebih luas. Bagaimana pimpinan KPK, pegawai KPK, masyarakat yang menjadi pelapor kasus korupsi, masyarakat yang menjadi saksi, mereka yang menjadi ahli dalam kasus korupsi, dan semua pihak yang berpartisipasi dalam pemberantasan korupsi termasuk juga jurnalis, itu bisa dikuatkan dan diberikan payung hukum," ucap Febri.

Febri menyampaikan, pimpinan KPK perlu mempunyai komitmen melindungi para aktivis pemberantasan korupsi. Ini demi suksesnya lembaga antirasuah ke depan.

"Tidak akan mungkin pemberantasan korupsi berhasil kalau aparaturnya enggak dilindungi, kalau masyarakat yang melaporkan itu justru diancam," tegas Febri.

"Jadi konsen pemberantasan korupsi itu perlu dilihat dalam skala yang lebih luas, termasuk diantaranya serangan-serangan atau teror teror terhadap pimpinan dan pegawai KPK," sambungnya.

Namun, Ketua Pansel Capim KPK Yenti Garnasih merasa keberatan jika kasus penyerangan terhadap Novel Baswedan dan pegawai KPK lainnya diangkat menjadi materi khusus seleksi Capim KPK periode 2019-2023. Menurutnya, fokus isu tersebut dapat disampaikan pada TGPF kasus Novel Baswedan.

"Menurut saya dan teman-teman itu bukan masalah yang harus diketahui KPK kan, kita kan bukan tim TGPF kita bukan itu. Pertanyaannya ke sana dong, permasalahannya ke sana. Tapi enggak apa-apa masukan silakan sampaikan nanti kita pertimbangkan," kata Yenti di Gedung ACLC KPK, Kuningan, Jakarta, Senin (29/7) kemarin.

Pakar hukum Universitas Trisakti ini menyatakan, pihaknya menerima setiap kritik dan masukan dari publik. Terkait isu Novel dan penyerangan terhadap pegawai KPK menjadi materi khusus akan dipertimbangkan Pansel.

"Apa yang disampaikan kita pertimbangkan kita lihat, dan kita lihat acuan kita di Undang-Undang dan hukum yang berlaku," ucap Yenti.

Kendati demikian, Yenti menyebut masukan tersebut tidak bisa mendikte Pansel Capim KPK. Karena keputusannya berada pada sembilan orang anggota Pansel. "Kita akhirnya yang memutuskan juga. Jadi masukan boleh, tapi tidak boleh mendikte," tukas Yenti.