Sejalan dengan Jokowi, KPK Harapkan Apgakum Tak Selewengkan Kewenangan

JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sependapat dengan pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta aparat penegak hukum tidak menakut-nakuti penyelenggara negara dalam melaksanakan tugasnya. Hal ini diduga dapat berimplikasi terhambatnya program pembangunan.

Pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri menyampaikan, kewenangan besar yang dimiliki para penegak hukum hendaknya tidak dimanfaatkan untuk disalahgunakan. Semisal untuk menakuti pihak lain yang dapat berimplikasi terganggunya iklim usaha dan program pembangunan.

"Kewenangan besar yang dimiliki para penegak hukum hendaknya tidak dimanfaatkan justru untuk disalahgunakan semisal untuk menakuti pihak lain, yang pada gilirannya berimplikasi terganggunya iklim usaha dan program-program pembangunan," kata Ali Fikri dalam keterangannya, Kamis (27/8).

Baca juga: ‎Jokowi: Aparat yang Menakut-Nakuti Pengusaha Adalah Musuh Negara

Juru bicara KPK bidang penindakan ini berujar, pernyataan Presiden Jokowi mengingatkan para penegak hukum untuk tidak menyelewengkan fungsi dan jabatannya. Menurutnya, upaya penegakkan harus didukung dengan perilaku terpuji.

"Setidaknya ada beberapa hal yang ditegaskan kembali oleh presiden, diantaranya mengingatkan kepada semua aparat penegak hukum, bahwa dalam upaya penegakan hukum terlebih dalam pemberantasan korupsi tentu harus di dukung dengan perilaku, baik para aparat penegak hukum itu sendiri," cetus Ali.

Ali menyatakan, persoalan praktik tidak terpuji oleh oknum penegak hukum menjadi persoalan serius. Oleh karenanya, pengusutan perkara yang melibatkan aparat penegak hukum harus berjalan objektif.

"Untuk itu, KPK juga mendorong APH dalam penanganan perkara, terutama kasus yang melibatkan oknum penegak hukum tentu harus ditangani dengan lebih serius, objektif dan profesional," tegas Ali.

Sebelumnya, Presiden Jokowi meminta para aparat penegak hukum tak menakut-nakuti pejabat eksekutif dengan peraturan hukum. Jokowi menyebut, banyak aturan hukum yang belum sinkron di Indonesia.

"Saya sampaikan berkali-kali. Jangan pernah memanfaatkan hukum yang belum sinkron ini untuk menakuti eksekutif. Untuk menakuti pengusaha dan masyarakat," kata Jokowi saat membuka Aksi Nasional Pencegahan Korupsi (ANPK) secara virtual, Rabu (26/8).

Kepala negara tak menginginkan, ada aparat penegak hukum yang memanfaatkan aturan untuk mencari keuntungan ekonomi. Menurutnya, hal tersebut akan menghambat percepatan pembangunan di Indonesia.

"Penyalahgunaan untuk menakuti inilah yang membahayakan agenda pembangunan nasional yang seharusnya bisa kita kerjakan dengan cepat, kemudian menjadi lamban karena adanya ketakutan itu," pungkas Jokowi.

 

Saksikan video menarik berikut ini:

https://www.youtube.com/watch?v=vlmhiZkKN1M