Kritikan Guru Besar Unsoed, Perubahan Definisi Korupsi Sebuah Kemunduran

JawaPos.com - Guru Besar Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Prof. Hibnu Nugroho, mengkritik wacana perubahan definisi korupsi yang disampaikan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan.

Dia menilai gagasan yang mengarahkan penanganan korupsi agar berfokus pada penyuapan (bribery) dan tidak lagi memasukkan unsur kerugian keuangan negara berpotensi mengalami kemunduran.

Pernyataan itu disampaikan setelah Luhut menyebut Presiden Prabowo Subianto menyetujui kajian DEN mengenai definisi korupsi yang diklaim mengacu pada standar internasional. 

Hibnu mengingatkan bahwa perubahan konsep tersebut tidak bisa dilakukan secara terburu-buru tanpa mempertimbangkan kondisi dan arah pemberantasan korupsi di Tanah Air.

"Menurut saya terlalu dini kalau sampai mengubah seperti itu, tanpa melihat bagaimana konsep pemberantasan korupsi di Indonesia," kata Prof. Hibnu Nugroho saat dihubungi JawaPos.com, Rabu (21/10).

Jika korupsi hanya dipahami dalam konteks penyuapan, cakupan pemberantasannya berisiko menjadi lebih sempit. Padahal, praktik korupsi di Indonesia juga berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara.

Apalagi capaian Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia tergolong memprihatinkan. Kondisi itu menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi masih membutuhkan penguatan, bukan justru perubahan konsep yang berpotensi mempersempit ruang penindakan.

"Indonesia itu masih pada nilai yang paling kurang baik dalam indeks IPK-nya itu. Masih 34 kalau tidak salah. Itu masih jalan di tempat," tegas Hibnu. 

Perubahan definisi korupsi bukan sekadar persoalan istilah, melainkan menyangkut konsep dan arah kebijakan hukum. Karena itu, apabila perubahan tersebut hendak dilakukan, maka diperlukan pembahasan mendasar mengenai semangat pemberantasan korupsi yang selama ini menjadi landasan peraturan perundang-undangan.

"Definisi itu konsep, lho. Kalau mau mengubah, itu artinya mengubah Undang-Undang Tipikor. Semangatnya seperti apa? Kita harus melihat-lihat semangat dari pemberantasan korupsi, itu kan akalan-alasan Danantara saja," ucapnya.